Umum

Detail

Ditayangkan: 17 Agustus 2012

Dilihat: 15805

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk kedua kalinya melayangkan surat teguran kepada RCTI terkait tayangan iklan “Shimizu”. KPI Pusat menilai, iklan “Shimizu” yang ditayangkan RCTI pada 12 Juni 2012 pukul 07.45 WIB, melanggar P3 dan SPS. Demikian disampaikan KPI Pusat dalam surat teguran yang ditujukan pada Dirut RCTI yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, Kamis, 16 Agustus 2012.

Pelanggaran yang dimaksud adalah penayangan adegan seorang model perempuan yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara menggoyang-goyangkan bagian dada (payudara) secara berulang-ulang. Selain itu, dalam siaran iklan tersebut juga ditayangkan toko obat kuat dan narasi tentang percakapan yang menyinggung aktivitas hubungan seks. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas larangan adegan seksual, ketentuan siaran iklan, perlindungan anak, dan norma kesopanan dan kesusilaan.

KPI Pusat mencatat bahwa RCTI telah mendapat surat peringatan tertulis No. 563/K/KPI/08/11 tertanggal 5 Agustus 2011 atas penayangan siaran iklan tersebut. Dalam surat tersebut, KPI Pusat meminta RCTI untuk melakukan perbaikan internal atas penayangan adegan sebagaimana yang dimaksud di atas.

Dijelaskan, KPI Pusat memutuskan tindakan menayangkan adegan dalam iklan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 serta Sandar Program Siaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf h dan i, dan Pasal 58 ayat (4) huruf d.

Selain tayangan di atas, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran sejenis pada program yang ditayangkan tanggal 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28 Juni, dan 2 Juli 2012 (data terlampir).

Diakhir surat, KPI Pusat meminta RCTI agar menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah siaran iklan. Red

Detail

Ditayangkan: 16 Agustus 2012

Dilihat: 11626

Jakarta - Maraknya iklan pengobatan alternatif di layar televisi telah menuai sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia pada 5 lembaga penyiaran. Namun demikian, KPI saat ini sedang mengawasi praktek lain dari iklan pengobatan alternatif yang juga tayang di layar kaca. Hal tersebut disampaikan oleh Ezki Suyanto, Wakil Ketua KPI Pusat dalam acara koordinasi KPI dengan jajaran Kementrian Kesehatan di kantor KPI Pusat (15/7).

Ezki mengatakan, masih banyak stasiun televisi yang menampilkan tayangan talkshow di waktu-waktu tertentu dengan memanggil langsung terapis yang bisa menyembuhkan dan melakukan konsultasi melalui sambungan telefon.

Tak berhenti sampai disana, sambung Ezki, pihaknya juga akan melakukan kajian terkait iklan pengobatan alternatif melalui ustad dan pendeta. Hal itu karena banyak keluhan kepada KPI terkait pengobatan seperti itu.

"Keluhannya bertambah ada yang melalui ustad, dan agama-agama lain. Padahal secara akademis belum tentu terbukti kebenaranya. Di daerah juga meresahkan iklan itu. Pemasukan televisi-televisi lokal di daerah dari iklan pengobatan-pengobatan tradisional seperti itu," paparnya.

Untuk itu KPI akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga Kementrian Agama untuk menganalisa tayangan pengobatan alternatif yang mengikutsertakan penceramah agama ini.

Sebelumnya, KPI memberikan teguran terhadap penayangan iklan pengobatan tradisional yaitu Klinik Tong Fang, Tjiang Jiang, Tai San, Klinik Herbal dan Salon Jeng Ana, Hong Kong Medistra TCM, Tefaron dan P. King, namun empat iklan di antaranya tidak lagi beredar.

Komisioner KPI Nina Mutmainnah Armando memaparkan ada dua adegan yang dipermasalahkan dalam iklan-iklan tersebut yaitu adanya testimoni dari pasien dan promosi penjualan.  Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.1787/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan, iklan layanan kesehatan tidak boleh mempublikasikan metode, obat atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau nonkonvensional yang belum diterima masyarakat kedokteran karena manfaat dan keamanannya masih diragukan atau belum terbukti.

Detail

Ditayangkan: 16 Agustus 2012

Dilihat: 15503

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyampaikan peringatan untuk 11 stasiun televisi (ANTV, Global TV, Indosiar, Metro TV, PT Cipta TPI, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans7, TV One, dan TVRI) terkait siaran Iklan “Mesin Cuci Sharp ‘Dolphin Wave”. KPI menilai iklan tersebut tidak memperhatikan larangan mengenai ketentuan siaran iklan, pelarangan adegan seksual, perlindungan anak, dan norma kesopanan.

Hal itu dijelaskan dalam surat peringatan KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, kepada 11 Dirut stasiun televisi tersebut, Kamis, 16 Agustus 2012.

Pada bagian awal siaran iklan, seperti tertulis dalam surat, KPI Pusat menemukan penayangan adegan seorang model iklan wanita (Inul Daratista) yang mengeksploitasi tubuh bagian bokong yang ditampilkan secara close up. Selain itu, di tengah iklan ditayangkan adegan seorang model wanita yang melakukan gerakan tubuh atau tarian erotis. Kemudian di bagian akhir iklan kembali ditayangkan adegan dua orang model iklan melakukan gerakan tubuh atau tarian erotis.

Menurut KPI Pusat, peringatan ini bertujuan agar semua stasiun TV segera melakukan evaluasi internal pada siaran iklan tersebut dengan cara melakukan editing pada adegan yang dimaksud dalam surat peringatan KPI Pusat.

KPI Pusat juga telah menerima surat No. 1067/UM-PP/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 dari Persatuan Perusahaan Iklan Indonesia (P3I) yang isinya menyatakan bahwa iklan tersebut berpotensi melanggar Etika Pariwara Bab III A No. 1.26 yang berbunyi: “iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun.” (surat terlampir).

Dalam kesempatan itu, KPI Pusat meminta kepada seluruh stasiun televisi agar menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3 dan SPS”) KPI  2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran. KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan atas penayangan iklan tersebut. Bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap P3 dan SPS, KPI Pusat akan memberikan sanksi administratif. Red

Detail

Ditayangkan: 16 Agustus 2012

Dilihat: 23476

Jakarta - Maraknya iklan klinik pengobatan dengan metode alternatif di televisi meresahkan banyak pihak. Bahkan menurut Kementrian Kesehatan, efek iklan tersebut justru sudah membahayakan masyarakat. Untuk itu jajaran Kementrian Kesehatan mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna berkoordinasi serta memberi dukungan pada KPI untuk bertindak tegas atas tayangan iklan tersebut (15/8).

Dalam pertemuan di kantor KPI tersebut, selain dari kementrian kesehatan yang dipimpin staf Ahli Mentri bidang Teknologi Kesehatan, Agus Purwadiyanto, juga hadir perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Ikatan Naturopatis Indonesia (IKNI). Sedangkan dari KPI sendiri yang ikut urun rembuk adalah Mohammad Riyanto (Ketua KPI), Ezki Suyanto, Nina Muthmainnah dan Azimah Subagijo.

Atas tayangan iklan pengobatan alternatif ini, KPI sudah mengeluarkan sanksi administratif berupa teguran pertama kepada enam stasiun televisi. Demikian disampaikan oleh Nina Muthmainnah, komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran. Bahkan sebenarnya, di awal kemunculan iklan ini, KPI sudah memberikan surat imbauan kepada seluruh stasiun televisi pada akhir April. KPI mengingatkan bahwa dalam iklan ini, terdapat pelanggaran atas P3SPS berupa testimoni pasien dan promosi penjualan jasa klinik. “Jika stasiun televisi masih mau memasang iklan, setidaknya kedua hal tersebut harus diedit dari materi iklan”, tutur Nina.  Namun dalam perjalanannya dari 7 iklan pengobatan yang dinilai bermasalah, masih ada 3 iklan klinik yang tetap muncul dengan pelanggaran yang sama, yakni Klinik Tong Fang, Cang Jiang Clinic TCM, dan  Tay Shan TCM.

Menurut Muhammad Riyanto, dalam menjatuhkan sanksi, KPI selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait. “Karena ini soal iklan, maka KPI melakukan koordinasi dengan P3I (Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia)”, ujarnya. Selain masukan dari P3I, KPI juga menerima surat dari Konsil Kedokteran Indonesia yang memberikan analisis terhadap tayangan iklan pengobatan tersebut. Bahkan, oleh Badan Pengawas Periklanan, Iklan ini dinyatakan berpotensi melanggar Etika Promosi Rumah Sakit dan Etika Pariwara Indonesia, tambah Riyanto.
 
Agus sendiri menambahkan, dalam Peraturan Mentri Kesehatan nomor 1787 tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan, melarang adanya publikasi metode, obat, alat dan atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau non konvensional yang belum diterima masyarakat kedokteran karena manfaat dan keamanannya masih diragukan atau belum terbukti. Selain itu Agus juga menyampaikan adanya kecemasan di kalangan profesi tenaga kesehatan lantaran iklan klinik yang cenderung menyesatkan.

Sementara itu Abidinsyah Siregar, Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer dari Dirjen Bina Gizi Kementerian Kesehatan, memaklumi adanya trend pengobatan tradisional. Bahkan Kementrian Kesehatan sedang mendorong adanya pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan pelayanan konvensional. “Posisi traditional medicine ini sebagai pengobatan komplementer, karena bagaimanapun juga, obat tidak bisa digantikan”, ujar Abidin. Sedangkan dari IKNI sendiri, mengaku mendukung teguran yang dilakukan KPI pada stasiun televisi yang menyiarkan iklan pengobatan Tong Fang dan sejenisnya. “Dengan ditindaknya iklan yang tidak bertanggungjawab tersebut, maka dengan sendirinya Sin Shei lokal akan terlindungi”, ujar Martani Wiranata (Ketua II DPP IKNI).

Sebagai tindakan preventif di masa depan, Azimah Subagijo mengusulkan adanya kerjasama antara KPI dan Kementrian Kesehatan serta pihak terkait seperti IDI, BP POM, dan Ikatan Apoteker. Hal ini bertujuan agar penanganan atas iklan kesehatan yang bermasalah dapat ditangani dengan responsif.  Azimah menilai ada tiga masalah dalam iklan ini, yakni cara penyampaian produk yang  berlebihan, materi produk yang diiklankan serta dampak atas produk dan iklan tersebut. Dengan adanya  koordinasi ini diharapkan masyarakat dapat dilindungi dari iklan ataupun produk kesehatan yang tidak bertanggungjawab. Di sisi lain, ini juga untuk melindungi obat-obat tradisional Indonesia yang sebenarnya berkhasiat dan sudah teruji secara klinis, pungkas Azimah.