Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 14 Desember 2025

Dilihat: 1399

Penulis: 

Amin Shabana

Deskripsi Fisik Buku :

17 cm x 23 cm, XX + 156 halaman. 

Publikasi Pertama : Desember 2025

Buku berjudul Digitalisasi Penyiaran di Kawasan Asia Tenggara berupaya memotret situasi terkini sektor penyiaran paska migrasi dari analog ke digital (Analog Switch Off). Setiap negara anggota di kawasan mengalami situasi dan tantangan berbeda yang harus di atasi. Belum lagi pelaku industri penyiaran juga menghadapi kompetisi baru dengan kehadiran berbagai platform digital yang memengaruhi lanskap dan konsumsi media global. Selain adaptasi yang dilakukan lembaga penyiaran, literasi publik untuk menjadikan penyiaran sebagai sumber informasi menjadi sangat penting dilakukan.

Berdasarkan kondisi di atas, buku ini membagi bahasan menjadi 13 bab yang saling terkait. Beberapa bahasan yang disajikan mulai dari evolusi lembaga penyiaran di kawasan ASEAN, tuntutan teknologi, kebijakan yang berlaku, perkembangan OTT hingga keberlanjutan bisnis di sektor penyiaran masa depan. Materi yang disajikan dalam setiap bab dapat menjadi rujukan berbagai kelompok seperti pemerintah, DPR/D, pemprov, lembaga penyiaran, akademisi, pemerhati media hingga masyarakat luas.

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 25 November 2025

Dilihat: 960

KPI DAN MORALITAS PENYIARAN

Penulis: 

Tulus Santoso 

Deskripsi Fisik Buku :

15 cm x 20 cm, XX + 156 halaman. 

Publikasi Pertama : November 2025

Moralitas publik dalam bingkai media selalu membuahkan resonansi. Terutama saat dikaitkan dengan penyiaran yang “berdiri” di atas frekuensi milik publik. Tarik  menarik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik berkelindan sedemikian rupa hingga akhirnya sampailah kita pada era disrupsi yang menerobos masuk ruang-ruang privat tanpa perlindungan yang mumpuni dari negara.

Buku ini memaparkan sebuah realitas moral publik di lingkup penyiaran. Termasuk menjelaskan tentang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator penyiaran yang kelahirannya mengikuti arus besar reformasi 1998. Peralihan dari Orde Baru ke era reformasi membawa pergeseran paradigma yang cukup fundamental dalam penyiaran: jika sebelumnya negara menjadi “penjaga moral” penyiaran, maka pasca-reformasi, KPI sebagai representasi publik harus menjadi penjaga etika penyiaran.

Beragam salah kaprah terhadap KPI juga dijelaskan dalam buku ini secara gamblang. KPI hanya melakukan pengawasan pasca tayang tentang kesesuaian program siaran dengan regulasi penyiaran (P3SPS). Dengan demikian KPI tidak melakukan sensor pra tayang ataupun membuat penilaian kelayakan tayangan sebelum program disiarkan. Hal ini sesungguhnya sudah menjadi komitmen ketaatan lembaga penyiaran sejak dikeluarkannya izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).

Sebagai perbandingan, buku ini juga menjelaskan tentang pengaturan konten penyiaran di negara lain, seperti Inggris dan Australia. Adanya perbedaan budaya dan masyarakat di setiap negara, membuat kebijakan pengaturan penyiaran berbeda-beda. Termasuk pengaturan konten di Indonesia yang sangat terikat pada nilai agama, norma kultural, dan struktur sosial masyarakat.

KPI pada akhirnya harus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan ekspressi global. Buku ini menegaskan KPI tidak bisa hanya menjadi penjaga nilai semata. Ia juga harus menjadi fasilitator dialog antara tradisi dan modernitas. Di titik itulah KPI menemukan perannya sebagai regulator yang bukan sekedar menilai konten, tetapi juga merawat dinamika moral dalam masyarakat yang bergerak cepat.

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 03 Desember 2025

Dilihat: 1438

KPI GAK GUNA!

Penulis Buku: 
Dr. Yuliandre Darwis, Ph.D
Andi Andrianto
Junaedi

Deskripsi Fisik Buku: 

13x20 cm, XVIII + 118 Halaman

Publikasi pertama: Desember 2025

Buku ini lahir dari keresahan publik soal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang sering jadi bahan perdebatan di media sosial. Penulis mengangkat komentar-komentar netizen yang ramai di Instagram KPI, lalu membahasnya dengan gaya santai tapi tetap serius. Tujuannya bukan untuk membela atau menjatuhkan KPI, melainkan mengajak pembaca melihat persoalan penyiaran dari berbagai sudut pandang.

Isinya menyoroti banyak hal yang sering bikin masyarakat kesal seperti sinetron yang terlalu banyak, iklan yang mengganggu, tuduhan sensor tayangan, sampai isu soal konten digital dan streaming. Penulis menjelaskan bahwa banyak tuduhan ke KPI sebenarnya salah paham, karena KPI tidak punya wewenang langsung untuk menyensor, melainkan hanya memberi teguran sesuai aturan.

Selain membahas kontroversi, buku ini juga menyinggung tantangan besar di era digital. KPI dituntut beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kemungkinan mengawasi platform digital seperti YouTube dan Netflix. Penulis menunjukkan bahwa revisi UU Penyiaran sangat penting agar pengawasan tetap relevan, sekaligus mendorong lembaga penyiaran agar lebih kreatif dan adaptif dengan model bisnis baru.

Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk lebih kritis dan paham soal dunia penyiaran. Daripada sekadar ikut-ikutan komentar di media sosial, penulis ingin masyarakat bisa berdiskusi dengan argumen yang lebih berbobot. Dengan gaya bahasa ringan, buku ini cocok buat siapa saja yang penasaran kenapa KPI sering jadi bahan kontroversi, dan apakah mereka benar-benar “gak guna” atau justru masih punya peran penting.

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 20 November 2025

Dilihat: 1505

GELOMBANG PERUBAHAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA: Tentang Keberanian Berubah Demi Memperkuat Penyiaran Bangsa

Penulis: 

Muhammad Hasrul Hasan 

Deskripsi Fisik Buku :

16 cm x 23 cm, XVIII + 188 halaman. 

Publikasi Pertama : November 2025

Transformasi internal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang digambarkan dalam buku ini, memperkuat argumen bahwa perubahan pasca-UUCK mengandung pergeseran paradigma kerja. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2), yang juga digeser untuk mendampingi pendekatan penguatan siaran program berbasis pengawasan, kini berevolusi menjadi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) yang menekankan perencanaan dan pengembangan kode siaran dan program dengan filosofi penguatan daripada sekadar pengawasan. 

Buku ini mengilustrasikan bagaimana KPI merespon UUCK dengan keberanian berubah dari model hierarkis administratif ke pendekatan kolaboratif yang berbasis transparansi, partisipasi publik dan inovasi berlandaskan data. Dengannya pula, tidak hanya dilakukan adaptasi pasif terhadap undang-undang, melainkan reinvensi pada visi kelembagaan untuk adaptif menghadapi konvergensi media. KPI diharapkan bukan lagi semata menjadi polisi siaran, tapi juga mitra strategis dalam membangun ekosistem penyiaran yang adil dan berkelanjutan.