Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 November 2025

Dilihat: 667

Jakarta -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap BBC, menyusul kritik atas penyuntingan dan penggunaan pidato presiden AS dalam film dokumenter Panorama.

Sebuah memo internal BBC yang bocor, pertama kali dipublikasikan di Daily Telegraph, menyatakan bahwa film dokumenter tersebut telah menyesatkan penonton dengan menggabungkan dua bagian pidato Trump pada 6 Januari 2021, sehingga seolah-olah ia secara eksplisit mendesak orang-orang untuk menyerang Gedung Capitol AS setelah kekalahannya dalam pemilu.

Tim hukum Trump telah memberi BBC batas waktu hingga 14 November pukul 22.00 GMT (17.00 EST) untuk melakukan "pencabutan penuh dan adil" atas film dokumenter tersebut – atau menghadapi tuntutan sebesar $1 miliar (£760 juta).

Hal ini terjadi setelah ketua BBC Samir Shah meminta maaf atas "kesalahan penilaian", serta pengunduran diri direktur jenderal dan kepala berita BBC yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Surat tersebut, yang telah dikonfirmasi BBC telah diterima, menyerukan permintaan maaf dan agar perusahaan tersebut "memberikan kompensasi yang sesuai" kepada presiden.

Surat tersebut menuduh BBC membuat "pernyataan palsu, memfitnah, meremehkan, menyesatkan, dan menghasut" tentang Trump.

Pengacara Trump, Alejandro Brito, juga menuduh BBC melakukan pencemaran nama baik berdasarkan hukum Florida.

Surat tersebut dikirimkan melalui surel kepada Bapak Shah pada hari Minggu.

Pengunduran diri Direktur Jenderal BBC, Tim Davie, dan CEO Berita, Deborah Turness, terjadi setelah tekanan yang semakin besar menyusul publikasi memo yang ditulis oleh Michael Prescott, mantan penasihat eksternal independen untuk komite standar editorial BBC.

Shah, menanggapi surat dari Komite Budaya, Media, dan Olahraga (CMS), mengatakan bahwa "tidak benar" memo tersebut telah mengungkap berita dan isu yang "berusaha dikubur" oleh BBC, dan juga tidak benar jika dikatakan bahwa BBC tidak melakukan apa pun untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam memo tersebut.

Selain suntingan Panorama, Prescott menyatakan kekhawatirannya tentang kurangnya tindakan untuk mengatasi apa yang ia sebut sebagai "masalah sistemik" berupa bias dalam liputan BBC Arabic tentang perang Israel-Gaza.

Ia juga menyuarakan kekhawatirannya tentang liputan BBC Arabic tentang isu-isu trans, yang menyatakan bahwa liputan tersebut secara efektif "disensor" oleh reporter spesialis LGBT yang mempromosikan agenda pro-trans.

Deborah Turness mengatakan pada hari Senin bahwa perusahaan tersebut "tidak bias secara institusional" dalam pernyataan publik pertamanya sejak mengumumkan pengunduran dirinya.

"Kesalahan memang terjadi," tetapi para jurnalis BBC adalah "orang-orang pekerja keras yang menjunjung tinggi imparsialitas," ujarnya kepada para wartawan di luar kantor pusat BBC di London.

Mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu, Tim Davie mengatakan "perdebatan yang sedang berlangsung" seputar perusahaan tersebut bukanlah satu-satunya alasan di balik keputusannya untuk mundur, tetapi "dapat dimengerti berkontribusi" terhadap hal tersebut.

"Secara keseluruhan, BBC berkinerja baik, tetapi ada beberapa kesalahan yang dibuat dan sebagai direktur jenderal, saya harus bertanggung jawab penuh."

Pada hari Senin, juru bicara Sir Keir Starmer mengatakan bahwa perdana menteri tidak yakin BBC "bias secara institusional".

Ia menambahkan: "Penting bagi BBC untuk bertindak demi menjaga kepercayaan dan segera mengoreksi kesalahan ketika terjadi... bagi setiap lembaga penyiaran publik - akuntabilitas sangatlah vital."

Dalam suratnya kepada komite, Shah mengatakan BBC telah menerima lebih dari 500 keluhan sejak memo tersebut diterbitkan.

Penyuntingan Panorama telah dibahas oleh komite pada bulan Januari dan Mei tahun ini sebagai bagian dari tinjauan yang lebih luas terhadap liputan pemilu AS BBC, tulis Shah, dengan Prescott dan beberapa anggota komite menyuarakan kekhawatiran mereka saat itu.

Shah mengatakan mereka "juga mendengar dari BBC News bahwa tujuan penyuntingan klip tersebut adalah untuk menyampaikan pesan pidato".

Hal ini dilakukan agar audiens Panorama "dapat lebih memahami bagaimana klip tersebut diterima oleh para pendukung Presiden Trump dan apa yang terjadi di lapangan saat itu".

Penyuntingan tersebut tidak dilanjutkan "mengingat klip tersebut tidak menarik umpan balik yang signifikan dari audiens dan telah disiarkan sebelum pemilu AS," jelasnya.

Ia menambahkan: "Dengan melihat ke belakang, akan lebih baik untuk mengambil tindakan yang lebih formal."

Dalam pidato Trump pada 6 Januari 2021, ia berkata: "Kita akan berjalan menuju Capitol, dan kita akan menyemangati para senator, anggota kongres, dan anggota perempuan kita yang pemberani."

Dalam program Panorama, ia ditampilkan berkata: "Kita akan berjalan menuju Capitol... dan saya akan berada di sana bersama kalian. Dan kita berjuang. Kita berjuang mati-matian."

Dua bagian yang disatukan awalnya berjarak lebih dari 50 menit.

Surat Shah mencatat bahwa isu-isu lain yang diangkat dalam memo tersebut juga telah dibahas oleh komite standar editorial, termasuk kekhawatiran mengenai BBC Arabic.

"Tim BBC Arabic telah direstrukturisasi, Kepala Kualitas dan Standar Editorial berbahasa Arab yang baru telah ditunjuk di World Service, dan unit penelitian media sosial baru telah dibentuk untuk memverifikasi mereka yang tampil di layanan tersebut."

Mengenai pelaporan identitas transgender, Shah mengatakan dalam suratnya bahwa tinjauan liputan identitas seks dan gender mencatat "sebagian besar liputan memenuhi standar imparsialitas dan akurasi BBC".

Ia mengatakan komite "menerima bahwa ada kalanya BBC melakukan kesalahan" dan mengambil tindakan bila diperlukan, termasuk tindakan disipliner, memperbarui pedoman, dan mengeluarkan koreksi.

"Bapak Prescott mungkin menilai bahwa tindakan individu ini tidak cukup.

"Itu pendapatnya - dan tentu saja dialah yang berhak membuat penilaian itu. Namun, tidaklah benar jika dikatakan bahwa kekhawatiran telah diabaikan atau tindakan tidak diambil.

Presiden AS memiliki sejarah panjang dalam meluncurkan, atau mengancam, tindakan hukum terhadap media, dengan berbagai hasil

Pada bulan Juli, mitra BBC di AS, CBS News, dan perusahaan induknya, Paramount, menyelesaikan sengketa dengan nilai $16 juta (£13,5 juta) setelah gugatan hukum diajukan oleh Trump, yang menuduh penyuntingan wawancara dengan wakil presiden saat itu dan kandidat Demokrat Kamala Harris secara curang menjelang pemilihan umum 2024.

Pada bulan yang sama, Trump mengajukan gugatan hukum senilai $10 miliar terhadap Wall Street Journal dan pemiliknya, Rupert Murdoch, atas klaim bahwa Trump menulis surat ucapan selamat ulang tahun untuk terpidana pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

Gedung Putih telah berulang kali membantah keaslian surat tersebut dan kasus tersebut masih berlangsung.

The New York Times, CNN, dan Des Moines Register juga menghadapi gugatan hukum dari Trump. Red dari BBC

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 08 Oktober 2025

Dilihat: 4011

Jakarta – Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan agar jaringan televisi yang memberinya "publisitas buruk" dicabut izinnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan pemerintah untuk melakukannya.

Di AS, izin penyiaran dikeluarkan oleh Komisi Komunikasi Federal (FCC), yang menimbulkan pertanyaan: dapatkah pemerintahan Trump benar-benar mencabut izin penyiaran? Dan apakah FCC memiliki wewenang untuk mengatur konten?

Apa itu FCC dan apa yang diaturnya?

FCC, yang dibentuk pada tahun 1934, awalnya bertugas mengesahkan frekuensi siaran radio – dan kemudian TV – yang saat itu masih langka.

FCC memegang wewenang terbesar atas stasiun TV dan radio lokal, tetapi umumnya tidak mengatur saluran TV kabel atau satelit atau konten daring, menurut situs webnya.

Apa yang dilakukan FCC, dan dapatkah FCC mencabut izin jaringan TV?

Komisi ini tidak secara langsung mengawasi jaringan nasional – NBC, ABC, CBS, dan Fox adalah yang terbesar – yang menyediakan berita, olahraga, dan program lainnya untuk media lokal.

FCC menetapkan aturan untuk mengungkapkan sponsor, siaran darurat, dan konten yang berkaitan dengan kecabulan dan kesopanan.

Selain itu, FCC menangani perluasan akses internet dan meninjau merger dan akuisisi perusahaan telekomunikasi.

Daniel Deacon, asisten profesor hukum di Universitas Michigan, mengatakan bahwa FCC dapat secara efektif menghentikan merger perusahaan dengan menolak pengalihan izin siaran kepada pemilik baru.

"Mereka bisa saja menggagalkan kesepakatan dengan memberi tahu perusahaan penyiaran bahwa mereka tidak bisa mendapatkan lisensi perusahaan yang mereka beli," ujarnya.

Apakah FCC dikendalikan oleh Demokrat atau Republik?

FCC dipimpin oleh lima komisaris, yang ditunjuk oleh presiden AS dan disahkan oleh Senat. Maksimal tiga komisaris boleh berasal dari partai politik yang sama.

Ketua saat ini adalah Brendan Carr, seorang Republikan yang telah menjabat sebagai komisaris sejak 2017. Carr dipromosikan untuk memimpin komisi tersebut pada awal masa jabatan kedua Trump.

Komisaris FCC lainnya adalah Anna Gomez, seorang Demokrat, dan Olivia Trusty dari Partai Republik. Dua posisi kosong setelah dua komisaris, satu dari Demokrat dan satu dari Republik, mengundurkan diri pada bulan Juni.

Apa kata komisioner FCC tentang Jimmy Kimmel?

Kontroversi muncul ketika Carr, ketua FCC, menyerukan tindakan terhadap Jimmy Kimmel setelah pembawa acara larut malam itu bercanda tentang duka cita Trump atas Charlie Kirk dan tampaknya secara keliru menyatakan bahwa pembunuh influencer sayap kanan itu adalah pendukung Trump.

Pada hari Rabu, dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Benny Johnson, seorang kolaborator lama organisasi Turning Point milik Kirk, Carr mengatakan ada "solusi" yang bisa dieksplorasi FCC.

"Kita bisa melakukan ini dengan cara mudah atau cara yang sulit," kata Carr. "Perusahaan-perusahaan ini dapat menemukan cara untuk mengubah perilaku dan mengambil tindakan, sejujurnya, terhadap Kimmel atau akan ada pekerjaan tambahan bagi FCC di masa mendatang."

Dalam beberapa jam, Nexstar dan Sinclair, dua perusahaan yang memiliki puluhan stasiun lokal di seluruh negeri yang berafiliasi dengan jaringan ABC, mengatakan mereka akan berhenti menayangkan program Kimmel.

ABC kemudian mengonfirmasi bahwa program Kimmel akan ditangguhkan tanpa batas waktu. Gomez, satu-satunya komisaris FCC yang berafiliasi dengan Partai Demokrat, mengeluarkan pernyataan yang mengkritik tekanan pemerintah dan menuduh ABC melakukan "kapitulasi perusahaan yang pengecut".

"Kita tidak bisa membiarkan tindakan kekerasan politik yang tidak dapat dimaafkan diputarbalikkan menjadi pembenaran atas penyensoran dan kontrol pemerintah," ujarnya.

"FCC ini tidak memiliki wewenang, kemampuan, atau hak konstitusional untuk mengawasi konten atau menghukum penyiar atas ujaran yang tidak disukai pemerintah."

Apa peran Nexstar?

Nexstar adalah pemilik stasiun televisi lokal terbesar di AS dengan sekitar 200 outlet.

Minggu ini, perusahaan mengumumkan kesepakatan senilai $6,2 miliar untuk membeli pesaingnya, Tegna, yang memiliki lebih dari 60 stasiun.

Kesepakatan ini akan membutuhkan persetujuan FCC dan pelonggaran aturan seputar konsolidasi industri.

Dalam sebuah pernyataan, Andrew Alford, presiden divisi penyiaran Nexstar, menyebut komentar Kimmel "menyinggung dan tidak sensitif di saat kritis dalam wacana politik nasional kita". Namun, para kritikus berpendapat bahwa sikap perusahaan tersebut dipengaruhi oleh pemerintahan Trump.

Menanggapi hal tersebut, seorang juru bicara perusahaan mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan acara Kimmel "dibuat secara sepihak oleh tim eksekutif senior di Nexstar, dan mereka tidak berkomunikasi dengan FCC atau lembaga pemerintah mana pun sebelum membuat keputusan tersebut".

Apakah FCC mewajibkan stasiun untuk menyiarkan pandangan yang berlawanan?

Pada tahun 1949, komisi tersebut mulai menegakkan aturan yang dikenal sebagai Doktrin Keadilan, yang mewajibkan stasiun untuk menyajikan sudut pandang yang berbeda mengenai isu-isu kontroversial.

Namun, lembaga penyiaran diberi fleksibilitas dalam menafsirkan aturan tersebut dan tidak ada persyaratan bahwa semua sudut pandang diberikan waktu tayang yang sama.

Aturan tersebut dihapuskan pada tahun 1987 selama pemerintahan Reagan sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas menuju deregulasi.

Lembaga penyiaran masih diwajibkan untuk memberikan waktu tayang yang sama kepada kandidat politik yang berseberangan selama pemilihan umum, tetapi FCC tidak mewajibkan liputan yang seimbang mengenai isu-isu lain.

Dapatkah FCC membatalkan izin penyiaran?

Sebagai presiden dan dalam kampanye, Trump secara berkala kembali pada gagasan bahwa lembaga penyiaran yang mengkritiknya dapat kehilangan izin mereka.

Aturan FCC secara umum mewajibkan stasiun lokal untuk menyiarkan demi kepentingan publik.

Namun, situs webnya juga menyebutkan bahwa FCC dilarang oleh hukum untuk mencegah penyiaran sudut pandang tertentu. Meskipun demikian, para ahli mengatakan aturan tersebut luas dan memberikan keleluasaan yang signifikan bagi badan tersebut.

"Pada dasarnya, lembaga penyiaran tidak memiliki hak Amandemen Pertama sepenuhnya seperti yang kita miliki," kata Brent Skorup, rekan hukum di Cato Institute yang beraliran libertarian.

Skorup mengatakan penegakan regulasi perizinan telah menurun sejak pemerintahan Reagan pada 1980-an, tetapi berbagai lembaga penyiaran—mulai dari lembaga penyiaran sosialis hingga stasiun keagamaan—telah dikenai sanksi pada tahun-tahun awal berdirinya FCC.

"Secara teori, FCC masih dapat mencabut izin stasiun," katanya. "Kedua belah pihak selama beberapa dekade tidak ingin melepaskan sistem perizinan yang sangat kuat ini." Red dari BBC