Umum

Detail: Ditayangkan: 31 Januari 2017; Dilihat: 5401

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan peringatan kepada 3 (tiga) stasiun televisi yang berpotensi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI 2012. Peringatan tersebut diberikan kepada MNC TV, I-News TV dan RCTI, karena KPI menilai dalam pemberitaan yang ditayangkan tentang pasangan calon gubernur DKI Jakarta menyajikan informasi yang cenderung tidak berimbang. Koordinator Gugur Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan dan Iklan Pilkada 2017, Nuning Rodiyah menjelaskan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, (30/1).

Nuning menjelaskan, peringatan yang dikeluarkan KPI ini merupakan sebuah early warning bagi lembaga penyiaran agar lebih berhati-hati dan memperhatikan kualitas tayangannya. “Ada potensi pelanggaran SPS KPI 2012 pasal 40 huruf a terkait kewajiban program siaran jurnalistik untuk mempertahankan prinsip-prinsip jurnalistik yakni berimbang dan tidak berpihak”, ujarnya.

Dalam RDP tersebut, Nuning juga menjelaskan bahwa selain ketiga stasiun televisi ini, ada dua stasiun televisi lain yang mendapatkan teguran dan peringatan. “KPI DKI Jakarta memberikan teguran dan peringatan dua stasiun televisi lain sehubungan dengan penayangan iklan partai politik di luar masa kampanye”, ungkapnya.

Dalam rangka mengintensifkan pengawasan penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye Pilkada 2017 pada lembaga penyiaran, KPI menjalin kerjasama dengan Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Koordinasi antar tiga lembaga tersebut dilakukan dengan rutin, termasuk salah satunya dengan melakukan rapat koordinasi untuk pelaksanaan teknis pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, serta membahas temuan-temuan pelanggaran, yang berlangsung hari ini (31/2). KPI memastikan bahwa selama ini sudah cukup berhati-hati dalam mengambil keputuan, apalagi terhadap tayangan jurnalistik yang merupakan wilayah dengan aturan dan hukum yang khusus (lex specialis). Mekanisme lahirnya peringatan KPI telah melalui berbagai tahapan, dari temuan, rapat internal, sampai rapat pleno komisioner.

Detail: Ditayangkan: 30 Januari 2017; Dilihat: 8802

Jakarta – Komisi I DPR RI mendukung langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan isi siaran melalui peningkatan peralatan dan teknologi pengawasan isi siaran. Dukungan tersebut disampaikan Komisi I dalam butir rekomendasi yang dikeluarkan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPI Pusat, Senin, 30 Januari 2017.

“Kita akan membahas rencana pengadaan sarana monitoring isi siaran KPI Pusat dengan terlebih dahulu membahasnya dengan Kementerian Kominfo dalam rapat kerja dengan Komisi I yang juga akan dihadiri KPI Pusat,” kata Meutya Hafid, pimpinan rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi I.

Namun begitu, Komisi I memberikan catatan kepada KPI Pusat untuk membuat program yang jelas, terukur dan menyeluruh serta perencanaan yang matang terkait pengadaan sarana monitoring isi siaran tersebut.

Terkait dukungan ke KPI Pusat, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P RudiantoTjen menilai memang sudah sepatutnya karena dengan dukungan tersebut KPI Pusat diharapkan dapat bekerja secara efisien dan efektif. “Saya mendukung peningkatan alat pemantauan KPI Pusat,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Jazuli Juwaini, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS. Menurut Jazuli, tuntutan terhadap KPI sangat besar dalam melakukan pengawasan isi siaran demi menciptkan siaran yang sehat dan bermanfaat. “Saya juga mendukung jika KPI memiliki anggaran mandiri,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I dari Fraksi PPP, Dimyati Natakusumah mengharapkan peningkatan alat pemantauan KPI Pusat dapat disesuai dengan perkembangan zaman. Menurutnya, teknologi dari hari ke hari semakin canggih dan kondisi itu harus diperhatikan KPI Pusat. “Saya dukung KPI Pusat memiliki alat pemantauan yang modern,” tambahnya.

Selain mendukung langkah peningkatan peralatan pengawasan isi siaran, Komisi I juga mendesak KPI Pusat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pemberitaan dan siaran iklan politik terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. KPI Pusat juga diminta bersikap tegas dalam memberikan teguran dan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.

Hal lain yang diminta Komisi I dalam rekomendasinya antara lain KPI Pusat harus melaporkan hasil evaluasi pengawasan isi siaran setiap tiga bulan kepada Komisi I DPR RI.

Di awal rapat, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja KPI Pusat tahun 2016. Andre yang didampingi Wakil Ketua KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin serta Komisioner KPI Pusat Ubaidillah, Nuning Rodiyah, Hardly Stefano, Mayong Suryo Laksono, Dewi Setyarini dan Agung Suprio, menyampaikan rencana kerja lembaga untuk tahun 2017. ***

Detail: Ditayangkan: 27 Januari 2017; Dilihat: 24082

Jakarta - Salah satu tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Berkaitan dengan hal itu KPI membuka "Sekolah P3SPS Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)" yang diperuntukkan bagi praktisi penyiaran, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Sekolah P3SPS Angkatan XVI akan dilaksanakan pada 7 - 9 Februari 2017, bertempat di Kantor KPI Pusat. Pendaftaran peserta diterima paling lambat tanggal 24 - 31 Januari 2017, pukul 23.59 WIB. Formulir pendaftaran dapat diunduh dalam tautan ini. Formulir yang sudah diisi dikirimkan ke: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

Selama kegiatan berlangsung KPI Pusat menyediakan, seminar kit, konsumsi, dan sertifikat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketentuan lain:

Pendaftar yang diterima untuk mengikuti Sekolah P3SPS secara mutlak ditentukan KPI Pusat. Calon peserta yang diterima, langsung dihubungi panitia.
Sekolah P3SPS digelar setiap bulan sekali dengan jumlah peserta maksimal 30 orang. KPI Pusat akan mengumumkan jadwal pendaftaran untuk mengikuti Sekolah P3SPS setiap bulannya.

Informasi lebih lanjut hubungi Fida (0812 5205 8616) dan Wulan (087888738279)

Detail: Ditayangkan: 27 Januari 2017; Dilihat: 10401

Jakarta – Industri penyiaran televisi saat ini cenderung memilih membeli program siaran asing ketimbang produksi lokal. Penyebabnya sudah jadi rahasia umum yakni harganya murah. Padahal, hal itu akan mengakibatkan kreativitas dan perkembangan industri konten dalam negeri menjadi stagnan alias diam di tempat.

Terkait kondisi tersebut, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis, menilai hal itu sangat dipengaruhi oleh aspek finansial bisnis penyiaran yakni meraih untung bagi usahanya. Memang sangat dimaklumi, tapi ini tidak boleh dibiarkan karena akan mempengaruhi kreatifitas dan industri konten di dalam negeri. “Kreativitas sumber daya manusia kita jadi tidak dimanfaatkan dan berkurang,” katanya di depan peserta diskusi publik bertemakan Urgensi Tata Kelola Perindustrian Nasional yang diselenggarakan Celgor di Restoran Handayani, Jumat, 27 Januari 2017.

Andre mengungkapkan produksi satu episode program siaran lokal bisa menelan biaya hingga 400 jutaan, sedangkan jika membeli program asing hanya 100 juta per episode. Perbandingannya sangat jauh sekali dan tentunya dari segi bisnis memang lebih menguntungkan beli dari luar negeri. “Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya kualitas konten kita. Banyak program diproduksi tetapi isinya tidak mengandung nilai edukasi dan membawa pesan moral. Pasti ada yang salah dengan hal itu,” kata Ketua KPI Pusat.

Selain itu, lanjut Andre, rating televisi dinilainya ikut mempengaruhi perkembangan konten dalam negeri. Karena berpatokan hanya kepada hasil survey satu lembaga rating, kebanyakan program televisi jadi seragam. Padahal kondisi ini tidak sesuai harapan KPI yakni menciptakan konten siaran beragam dengan isi yang berkualitas.

Di Korea Selatan, kata Andre, produksi sebuah program siaran memiliki batasan meskipun program tersebut laku dipasaran. Batasan itu dinilai Andre sangat baik untuk memberikan ruang ide dan kreativitas untuk menciptakan program siaran baru. “Berbeda dengan kita, kalau program tersebut masih tinggi ratingnya akan terus diproduksi bila perlu hingga ribuan episode,” jelasnya.

Menurut Andre, harus ada langkah solutif untuk menata ulang tata niaga industri penyiaran kita supaya lebih baik dan sehat. Tata niaga yang sehat akan berimplikasi dengan konten siaran dan juga sumber daya manusianya. “Industri ini harus ada blueprint yang baik. Jangan hanya serba diadakan. Kita harus juga memikirkan hak masyarakat yakni mendapatkan informasi dan hiburan yang baik, edukatif dan sehat,” paparnya. ***

Detail: Ditayangkan: 25 Januari 2017; Dilihat: 22590

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengundang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna diminta masukan terkait penyiaran dan iklan kampanye di lembaga penyiaran, Rabu, 25 Januari 2017. Selain KPI, Dewan Pers dan Pemerintah cq Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut diundang Pansus RUU Pemilu untuk masukannya.

Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah menyampaikan sejumlah poin yang perlu diatur secara jelas dalam regulasi Pemilu antara lain tentang pelaksana dan penayangan hitungan cepat atau quickcount, aturan penyiaran iklan partai politik bukan peserta Pemilu, definisi iklan politik yang tegas dalam bentuk iklan kampanye dan ILM (Iklan Layanan Masyarakat), serta aturan tentang lembaga penyiaran yang dapat menyiarkan iklan kampanye dan pelaksana debat terbuka.

“Regulasi harus mengatur dengan tegas soal definisi iklan politik agar jelas mana yang dikategorikan iklan kampanye atau ILM. Aturan yang jelas juga soal batasan durasi dan frekuensi tayangnya dan ini juga meliputi pengaturan soal kontennya,” jelas Nuning di depan Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Pemilu yang hadir.

Selain itu, KPI mengusulkan gugus tugas yang terdiri dari KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers agar dimasukan dalam RUU Pemilu. Alasan Nuning, ini dimaksudnya untuk mengisi ruang kosong yang ada di regulasi untuk pengawasan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye.

“Keberadaan gugus tugas juga untuk memudahkan koordinasi antara KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. Namun harus juga ada rumusan struktur dan tugas kewenangan gugus tugas pemilu dalam regulasi tersebut,” tambah Nuning.

Terkait Gugus Tugas, Hardly Stefano sependapat dengan Nuning jika kerjasama ke empat lembaga diatur dalam regulasi Pemilu. Menurut Komisioner bidang Isi Siaran ini, pembentukan gugus tugas akan mempermudah koordinasi antara lembaga dalam pengawasan Pemilu.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo menyinggung soal larangan pemberitaan selama masa tenang. Dia menegaskan tidak mungkin pada masa tenang melarang pemberitaan. Menurutnya, yang bisa dilarang adalah iklan atau bentuk kampanye lain. “Justru media harus memberitakan meskipun di masa tenang misalkan jika ada salah satu calon sakit," katanya.

Stanley, panggilan akrabnya, memberi perhatian besar atas masalah pengawasan iklan kampanye dalam pemilu. Dalam RUU Pemilu disebutkan bahwa KPI atau Dewan Pers melakukan pengawasan terhadap iklan kampanye.

"Dalam UU Pers dan UU Kode Etik Jurnalistik, yang diatur tentang iklan adalah tiga hal. Pertama, yang berkibat merendahkan agama atau menganggu kerukunan hidup umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan. Kedua, minuman keras, narkotika, zat psikotoprika serta zat aditif lainnya yang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga, peragaan wujud rokok atau penggunaan rokok. Pengawasan terhadap seluruh proses pemilu adalah wewenang Bawaslu," ungkapnya.

Hal lain yang dikritik Stanley adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan penyiaran, iklan kampanye dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU. "Peraturan KPU mengenai pembatasan pelarangan siaran, berpotensi bertentangan dengan UU Pers di mana pers punya kebebasan," pungkas Yosep.

Terkait hal tersebut ia menyarankan adanya perubahan redaksional. "Jadi peraturan KPU mengenai pemberitaan, ikllan, kampanye nantinya tetap memperhatikan UU Pers dan UU Penyiaran," singgungnya. ***