Bandung -- Dampak informasi kekerasaan yang disebarkan secara massif melalui media terhadap masyarakat sangatlah mengkhawatirkan. Salah satunya adalah kekerasan tersebut akan dianggap sebagai hal yang lumrah.
“Hari ini kita ngomongin dampak dari informasi kekerasan yang disebarkan melalui media. Semakin banyak siaran kekerasan, bullying, (tayangan yang menampilkan) adegan berdarah, caci maki, dan sebagainya, menimbulkan efek media yang mana bisa mempengaruhi kita sehingga menganggapnya sebagai perilaku biasa,” kata Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Mimah Susanti, saat menjadi narasumber kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) bertajuk “Gerakan Penyiaran Anti Kekerasan: Dari Siaran Menjadi Kesadaran” di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/06/2026) kemarin.
Sementara itu, pemerhati penyiaran Ahmad Riyadi Sadrin Leky menyoroti perlunya penguatan regulasi dan peningkatan partisipasi publik dalam mengawal kualitas informasi yang beredar. Menurutnya, normalisasi kekerasan dalam berbagai bentuk tayangan dapat berdampak pada penurunan empati dan meningkatnya perilaku agresif apabila tidak diimbangi dengan literasi yang memadai.
Ia juga menegaskan pentingnya adaptasi kebijakan penyiaran terhadap perkembangan media digital yang semakin dominan di masyarakat.
Dewan Pembina PW Fatayat NU Jawa Barat yang juga merupakan pemerhati perempuan dan anak, Hirni Kifa Hazefa, mengapresiasi upaya KPI Pusat yang melibatkan generasi muda sebagai sasaran literasi. Menurutnya, penguatan kolaborasi antara regulator, organisasi masyarakat, komunitas, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam membangun gerakan literasi yang lebih luas dan berkelanjutan.
Di tempat yang sama, menanggapi apa pokok bahasan diskusi, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, Lukman Munawar Fauzi memaparkan upaya yang sudah dilakukan lembaganya dalam menghadapi beragam tantangan dan dinamika saat ini.
Pertama, KPID Jabar telah melakukan penguatan kolaborasi dengan pendekatan makro yang menyasar masyarakat luas, mikro yang difokuskan pada kelompok dan komunitas, serta meso yaitu pada lingkungan keluarga dan individu. Kedua, penguatan program berbasis data dan penelitian melalui kerja sama dengan berbagai tingkatan pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi.
“Ketiga, memberikan perhatian lebih pada fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama yang melibatkan kelompok rentan,” jelasnya.
Saat sesi diskusi dengan peserta, para narasumber menekankan kembali bahwa literasi media saat ini tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan memahami informasi, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis, memverifikasi, serta menyaring konten yang beredar di berbagai platform. Peserta diajak memahami dampak paparan konten kekerasan terhadap perilaku masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, yang dapat memengaruhi pembentukan karakter, sensitivitas sosial, dan pola penyelesaian konflik.
“Kami di KPI memastikan bahwa TV dan radio adalah salah satu rujukan atau referensi utama, yang mana di dalamnya tidak ada hoaks,” pungkas Mimah Susanti menutup paparannya.
KPI Pusat berharap kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dan organisasi kepemudaan ini diharapkan dapat melahirkan agen-agen literasi media yang mampu menyebarkan pemahaman mengenai pentingnya memilih informasi yang berkualitas, sekaligus menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mewujudkan penyiaran yang sehat, beretika, dan bebas dari kekerasan.
Dalam hal ini, KPI Pusat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi media dan mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan karakter bangsa. **/Anggita Rend/Foto: Agung R
