Bandung – Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur fisik. Tapi juga mesti memperhatikan aspek layanan penyiaran. Sehingga akses informasi masyarakat semakin terbuka hingga di kawasan pelosok Kaltim.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, saat memberikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyiaran KPID Kaltim, Rabu (31/8/2022). Kegiatan bertajuk Penyiaran Kaltim Berdaulat Menyambut IKN Nusantara ini berlangsung di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung.
Mulyo menyampaikan, perkembangan teknologi informasi saat ini berjalan begitu cepat. Tren akses informasi melalui media baru meningkat luar biasa. Namun, media penyiaran masih menjadi tolak ukur masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Menurutnya, lembaga dan media penyiaran harus banyak melakukan inovasi dan adaptasi di tengah perubahan arus informasi yang begitu pesat. Baik dari sisi konten, informasi, hingga mutu dan kualitas SDM penyiaran.
Yang tidak kalah penting, kata dia, KPID Kaltim harus ikut serta dalam memajukan dunia penyiaran di skala lokal. Karena tidak sedikit media penyiaran saat ini yang meninggalkan informasi berbasis lokal. Padahal secara aturan, baik media penyiaran nasional, termasuk lokal, memiliki kewajiban untuk meningkatkan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal melalui informasi.
“Dengan Kaltim menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara, maka saya kira, lembaga-lembaga penyiaran lokal wajib mengambil peran. Ini peluang yang harus diberdayakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin,” tuturnya.
Ia mengingatkan KPID Kaltim, agar ikut serta memberikan pembinaan dan pengawasan bagi tumbuh kembangnya lembaga atau media penyiaran. Utamanya, dalam menyampaikan informasi yang memang dibutuhkan masyarakat.
Sebab menurutnya, perkembangan teknologi dan informasi saat ini, telah banyak mendorong lembaga atau media penyiaran menjadi cenderung berorientasi bisnis. Akibatnya, penyebaran informasi dan hiburan menjadi tidak begitu terkontrol dengan baik.
“Walau tidak semua, tapi belakangan ini, media-media penyiaran hampir semua mengedepankan orientasi bisnis. Kita berharap, media penyiaran bisa mendorong pengembangan fungsi ekonomi dan juga fungsi kebudayaan,” paparnya.
Selain itu, Mulyo juga mendorong KPID dan lembaga penyiaran di Kaltim , agar melakukan penguatan karakter SDM media penyiaran. Terlebih dalam menyambut IKN Nusantara. Baik dengan memperkuat sosialisasi televisi dan radio, meningkatkan informasi dalam berbangsa dan bernegara, pengawasan program siaran, dan meningkatkan literasi informasi penyiaran kepada masyarakat.
“Pada 2023, kita ingin, eksistensi lembaga penyiaran di Kaltim dapat bangkit lagi. Artinya, Kaltim tidak hanya proyeksi transaksi ibu kota, tetapi pengayaan pariwisata, budaya, ekonomi dari daerah Kaltim. Untuk itu, KPID harus mendorong penguatan dan peningkatan kapasitas media penyiaran di daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, acara rakor ini dibuka oleh Pj Sekprov Kaltim, Riza Indra Riadi. Hadir dalam kegiatan ini sebagai narasumber, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal, dan Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin. Hadir pula Ketua KPID Kaltim Irwan. Red dari berbagai sumber
