Umum

Detail

Ditayangkan: 29 April 2013

Dilihat: 17865

Irak - Pihak berwenang Irak telah membekukan izin siaran jaringan televisi berbahasa Arab al-Jazeera dan izin operasi sembilan televisi satelit lainnya, setelah menuduh mereka menyulut kekerasan antar golongan.

Larangan yang diumumkan hari Minggu (28/4) dan langsung berlaku itu muncul sementara Irak berupaya membendung kerusuhan yang meningkat, menyusul bentrokan di sebuah kamp protes Sunni pekan lalu.

Sedikitnya 170 orang tewas dalam pertempuran sejak Selasa. Sebuah pernyataan dari al-Jazeera yang berkantor pusat di Qatar menyatakan “terkejut” atas pembekuan tersebut, seraya menyatakan pihaknya melakukan peliputan berimbang di Irak.

Keputusan itu tidak menyebut-nyebut soal pemblokiran sinyal satelit jaringan televisi itu. Tetapi ada peringatan mengenai tindakan hukum dari aparat keamanan jika salah satu jaringan itu mengirim wartawan di Irak.

Sebuah pernyataan hari Minggu dari Komisi Komunikasi dan Media menuduh jaringan itu mendorong apa yang disebutnya “tindakan kriminal balas dendam” terhadap pasukan keamanan yang dikerahkan pemerintah untuk menumpas kekerasan.

Sebagian besar saluran berita, termasuk stasiun-stasiun televisi lokal seperti al-Sharqiya  dan Baghdad diketahui pro-Sunni dan kerap mengritik pemerintahan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang berasal dari golongan Syiah. Red dari VOA

Detail

Ditayangkan: 11 April 2013

Dilihat: 18823

Mina - Sebuah  penelitian besar media cetak dan penyiaran di Mesir mengungkapkan, 62 persen pemberitaan mengenai Presiden Mesir Muhammad Mursi tidak profesional, berkesan negatif dan menyesatkan karena adanya agenda tersembunyi.

Penelitian dilakukan Pusat Media dan Pembelajaran Opini Publik Mesir menemukan, 62 persen hasil peliputan media mengenai Presiden Mursi itu tidak memiliki standar profesional serta tidak ada landasan objektivitas yang mendasar, seperti dilansir website Partai Kebebasan dan Keadilan (The Freedom and Justice Party / FJP) Mesir yang dipantau Mi’raj News Agency (MINA), Rabu (10/4).

Penelitian menyebutkan, ada sejumlah 176.000 produk pers dan 2.180 jam siaran televisi yang diteliti oleh tim yang ahli dalam pencitraan media. Hasilnya indeks pada pencitraan  berkisar pada  reliabilitas 95%.

Studi dilakukan dalam periode 24 Juni 2012 sampai 24 Maret 2013 melalui monitoring dan analisis dari semua materi  tentang institusi kepresidenan Mesir pada saluran TV, website, koran, dengan mengesampingkan semua orang yang meminta maaf, mengundurkan diri atau dipecat selama periode tersebut.

"Saluran TV Al-Jazeera Live Mesir  dan Nil News termasuk media yang lebih profesional dalam berurusan dengan institusi kepresidenan, sementara saluran TV CBC, ON-TV dan Dream 2 menempati bagian bawah indeks profesionalitas," lapor hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan penyiar paling profesional dalam berurusan dengan lembaga kepresidenan adalah Doha Zuhairy, Amr Laithi, Sharif Amer, Hafez Al-Mirazi dan Khalid Salah. Sedangkan yang  kurang profesional adalah Lamees Al-Hadidi, Mahmoud Saad, Wael Ibrashi , dan Magdy Al-Gallad.

Penelitian lebih lanjut menunjukkan surat kabar di atas indeks profesional adalah Al-Ahram, Al-Akhbar, Akhbar Al-Yawm dan Al-Shorouk. Sedangkan yang kurang profesional adalah Al-Dostour, Al-Watan, Sawt Al-Umma, Al-Tahrir dan Vito.

Penelitian difokuskan pada satu kriteria penting, yaitu kekuasaan, popularitas dan dampak media.

Studi juga mengungkapkan, ada satu pendekatan dominan yang dilakukan media Mesir swasta dalam memberitakan Presiden Mursi, yaitu adanya kebijakan mereka membuat citra negatif presiden melalui saluran tv, situs website dan surat kabar.

Kesimpulan lainnya, penelitian menunjukkan sekitar 1.316 jam siaran televisi dan 124.000 artikel surat kabar berhubungan dengan presiden, mulai dari kebijakan dan kegiatan serta kehidupan pribadinya. Sekitar 1.045 jam siaran televisi dan 84.000 artikel pers di antaranya, melakukan pendekatan negatif bernuansa permusuhan terhadap Presiden Mursi. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditayangkan: 15 April 2013

Dilihat: 22910

London - Salah satu media terkemuka Inggris, BBC, mendapat kecaman dari universitas terkemuka negara itu, setelah "menyelundupkan" wartawannya dalam rombongan mahasiswa doktoral yang melakukan perjalanan akademis ke Korea Utara. Wartawan yang ikut dalam rombongan tersebut membuat film dokumentasi dari salah satu negara paling tertutup di dunia itu.

London School of Economics (LSE) mengatakan, tiga wartawan BBC, termasuk seorang wartawan yang disegani, John Sweeney, bergabung dalam perkumpulan mahasiswa yang sedang melakukan kaji wisata pada akhir Maret 2013. Mereka berpura-pura menjadi wisatawan, tapi kemudian membuat film tentang Korea Utara. Kelompok mahasiswa ini sudah mendapatkan pemberitahuan tentang kehadiran wartawan BBC, tapi tidak diketahui apakah BBC memang akan menggunakan perjalanan ini untuk program "Panorama" mereka.

"Ini bukan studi wisata resmi LSE," kata Craig Calhoun, direktur LSE melalui akun Twitter, seperti dikutip Reuters. "BBC mengaturnya, memanfaatkan perkumpulan itu untuk menjaring peserta."

LSE menyatakan bahwa Sweeney, alumnus 1980, mengaku sebagai mahasiswa doktoral bidang sejarah agar bisa lolos masuk ke Korea Utara, meskipun saat ini ia tidak memiliki hubungan dengan lembaga pendidikan tinggi itu. "Staf BBC mengakui bahwa rombongan itu sengaja menyamarkan keterlibatan BBC dalam kunjungan tersebut," kata LSE.

Menurut LSE, para mahasiswa yang ikut pergi tidak diberitahu dengan jelas agar bisa menyetujui, dan menempatkan mereka dalam bahaya jika penyamaran itu terungkap sebelum mereka meninggalkan Korea Utara. LSE meminta BBC menarik film dokumenter yang menurut rencana akan diputar Senin (15/4/2013) ini, tetapi permintaan tersebut ditolak direktur penyiaran BBC.

"Para mahasiswa dengan tegas sudah diberitahu dan diperingatkan potensi risiko perjalanan ke Korut bersama wartawan," tulis BBC dalam lamannya. Pemberitahuan tersebut diklaim juga sudah menyebutkan adanya risiko penangkapan dan penahanan, serta kemungkinan tak akan bisa kembali lagi ke Korea Utara pada masa mendatang.

Sementara itu, Sweeney membela diri di akun twitter, dengan menulis, "LSE mengeluarkan pernyataan yang kita perdebatkan". Lalu dia melanjutkan dengan, "Kami pergi ke Korut dengan menyamar. Agen Korut tentu tidak senang. Mahasiswa LSE tahu akan hal ini sebelum pergi. Mereka setuju."

Laman Panorama mengatakan, Sweeney menghabiskan waktu delapan hari untuk menyamar "tepat di jantung negeri yang diawasi dengan ketat". "Bepergian dari Pyongyang ke daerah pedesaan yang termasuk kawasan demilitarisasi —di perbatasan dengan Korea Selatan— Sweeney menyaksikan pemandangan yang suram, orang-orang dicuci otak selama tiga generasi dan rezim dengan senang memberikan kesan berbaris menuju Armagedon," tulisnya.

LSE mengatakan, aspek-aspek terkait Korea Utara sah menjadi bahan penelitian dari berbagai tinjauan disiplin ilmu, tetapi BBC telah merusak nama perguruan tinggi serta membahayakan kunjungan ke negara itu yang berikutnya, juga ke negara lain. "Karya BBC itu membuat mahasiswa berada dalam bahaya, padahal tampaknya tidak mendapatkan informasi baru, kecuali hanya memperlihatkan Korea Utara seperti yang dilihat wisatawan," kecam Calhoun. Red dari Kompas

Detail

Ditayangkan: 21 Maret 2013

Dilihat: 19083

Seoul - Beberapa bank dan perusahaan media di Korea Selatan mengalami serangan besar dari peretas. Menurut Korea Internet Security Agency, stasiun televisi KBS, MBC, YTN dan dua bank besar telah "dilumpuhkan sebagian atau seluruhnya" oleh serangan melalui internet tersebut.

Muncul spekulasi bahwa hacking tersebut datang dari wilayah Korea Utara, walaupun pejabat Korea Selatan tidak menyebut Pyongyang sampai saat ini.

Serangan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Korea Utara menuduh Korea Selatan dan Amerika Serikat atas serangan melalui internet yang melumpuhkan beberapa situs internet mereka selama dua hari.

Jaringan yang disediakan oleh LG UPlus Corp menunjukkan bahwa mereka telah diserang oleh sebuah kelompok peretas yang menamakan diri mereka Whois Team, yang tidak diketahui secara umum sebelumnya.

Logo yang ditampilkan menunjukkan tiga tengkorak dan peringatan bahwa ini hanyalah "awal pergerakan" mereka.

Seorang petugas kepolisian Korea Selatan mengatakan telah melakukan langkah-langkah penyelidikan. "Kami telah mengirim tim ke semua situs yang terpengaruhi, dan sekarang kami melakukan pengkajian situasi."

"Kejadian ini cukup besar dan kami akan memerlukan beberapa hari untuk mengumpulkan bukti-bukti."

Korea Utara sebelumnya telah melakukan serangan cyber ke Korea Selatan, yang merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi internet paling luas tersedia.

Serangan terbesar terjadi adalah denial of service pada tahun 2011 yang terjadi selama 10 hari, yang dijuluki oleh perusahaan anti virus McAfee sebagai '10 Days of Rain'. 

Pejabat-pejabat Korea Selatan mengatakan tidak ada bukti yang ditemukan untuk menyalahkan Korea Utara atas kegagalan jaringan komputer pada hari Rabu di negara itu.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya tidak dapat mengesampingkan keterlibatan Pyongyang, yang sudah diketahui melancarkan perang dunia maya terhadap Korea Selatan.

Namun, Badan Internet dan Keamanan Korea Selatan mengatakan sepengetahuannya tidak ada serangan dunia maya yang berasal dari luar negara itu.

Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip pejabat-pejabat pemerintah sebagai mengatakan sebuah kode keji dari peretas yang tidak diketahui identitasnya telah menyebabkan serangan dunia maya itu, yang melumpuhkan jaringan penyiaran utama dan bank-bank papan atas.

Pejabat-pejabat Korea Selatan kini menyelidiki penyebab serangan tersebut, tetapi para pejabat mengatakan akan dibutuhkan beberapa hari untuk mengetahui siapa di balik serangan itu. Red dari ABC/voanews/hrb