Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 17 Juli 2025

Dilihat: 2392

Jakarta - Pesatnya perkembangan media digital yang melahirkan media baru memberi tantangan khusus pada pengelola negara untuk tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Hingga saat ini, pengawasan konten media hanya terbatas pada televisi dan radio yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara untuk media dengan platform digital, belum ada pengawasan sama sekali. Padahal, pelanggaran terhadap perlindungan anak dan perempuan sudah sedemikian terang terlihat di media digital. Sebagai organisasi mahasiswa dan perempuan, Korps HMI-Wati (KOHATI) mendukung adanya pengaturan konten media digital termasuk media baru, dalam rangka menjaga kepentingan anak untuk tumbuh kembang secara sehat dan juga kesejahteraan perempuan untuk hidup sejahtera, tanpa eksploitasi dan bias gender. Hal ini disampaikan Sri Meisista Ketua Umum KOHATI dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) yang digelar KPI Pusat dengan tema Peran Strategis Perempuan dalam mendukung penegakan regulasi penyiaran ramah anak, (16/7). 

Sri menjelaskan, salah satu perhatian lembaganya dalam perlindungan anak dan perempuan adalah regulasi di media, baik lembaga penyiaran ataupun di media digital. “Wacana yang kami bawa adalah perlindungan anak atas konten negatif seperti pornografi dan kekerasan. Kami berharap media juga ikut serta dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak,” ujarnya. Berdasar hal itulah, KOHATI mendukung Revisi Undang-Undang Penyiaran yang memberikan pengaturan konten di ruang-ruang digital.

Yang disampaikan Sri sebenarnya sejalan dengan perjuangan KPI Pusat dan KPI Daerah selama ini yang memiliki Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang juga mengusung semangat perlindungan anak dan perempuan. Ketua KPI Pusat Ubaidillah menjelaskan, dalam beberapa pasal P3 & SPS secara jelas mengatur larangan pengungkapan identitas anak dan keluarga yang menjadi pelaku atau pun korban tindak pidana termasuk pelecehan seksual. “Hal ini dikarenakan KPI memikirkan betul masa depan anak-anak di kemudian hari, sekalipun yang menjadi pelaku kejahatan,” tegasnya. 

Di sisi lain, Ubaidillah mengungkap realitas saat ini bahwa kehadiran perempuan di media masih banyak mengandung bias. Bahkan, penelitian terakhir menunjukkan bahwa eksistensi perempuan sebagai narasumber di televisi selama ini hanya 11 persen saja. Dirinya berharap, ada keseimbangan kehadiran perempuan di media, baik televisi dan radio, dengan peran-peran yang signifikan. 

Hadir pula dalam diskusi tersebut, Akademisi sekaligus Aktivis Perempuan Nuning Rodiyah yang juga pernah menjadi anggota KPI Pusat 2016-20023. Dalam paparannya, Nuning menjelaskan bahwa perempuan di Indonesia harus ditempatkan pada posisi strategis lembaga negara, agar memiliki perspektif ramah anak. Nuning menilai, perempuan punya kepekaan yang lebih lebih tinggi terhadap berbagai persoalan di masyarakat karena pengalaman perempuan yang secara kodrati tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. “Peran ganda perempuan, yakni secara domestik dan publik, akan turut mendukung hadirnya kebijakan yang ramah untuk perempuan,” ujarnya. 

Sebagai regulator penyiaran, misalnya, kehadiran perempuan akan membuat pengawasan menjadi lebih peka terhadap potensi konten yang melanggar hak-hak perempuan dan juga anak. “Itulah kenapa tidak boleh ada iklan yang membahayakan ibu hamil dan menyusui,” ujarnya. Dari catatan pelanggaran KPI sendiri. Terdapat iklan-iklan yang pernah dijatuhi sanksi lantaran dianggap membahayakan anak jika muncul efek tiru, terutama untuk produk yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak. Selain itu, ada juga sinetron dengan tokoh utama seorang istri keempat yang diperankan oleh anak-anak.

Nuning juga menyinggung soal partisipasi perempuan di bidang politik dan juga kepemimpinan nasional. Saat ini jumlah menteri perempuan dalam kabinet Presiden Prabowo lebih banyak dari yang sebelumnya. Bahkan Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital (Kemkomdigi) dipimpin oleh menteri perempuan. “Kita bisa merasakan beberapa kebijakan menteri yang dengan cepat membuat aturan dalam penggunaan gadget untuk anak,” terangnya. 

Di ranah penyiaran, ujar Nuning, kepekaan terhadap kepentingan perempuan juga harus terlihat dalam kursi manajemen, pengisi acara, serta penontonnya. Peran penonton ini sebenarnya cukup signifikan dalam menjaga kualitas siaran agar tetap ramah perempuan. Terutama jika dilihat dalam sebaran demografi, perempuan adalah penonton terbanyak konten televisi. “Jadi seharusnya, jika perempuan sadar dan kritis terhadap media, setiap tayangan yang melanggar hak-hak perempuan, maka harus ditinggalkan,” terang Nuning. Dengan demikian pengelola televisi juga menerima pesan tersebut dan dapat melakukan penyesuaian hingga layar kaca publik, menjadi jauh lebih baik. 

Secara khusus Nuning berharap pada aktivis KOHATI untuk ikut menjadi content creator atau pembuat konten di media digital. Dengan demikian ruang-ruang digital kita dipenuhi dengan konten-konten baik yang dengan sendirinya menyingkirkan muatan negatif. Di ujung pembicaraan Nuning menegaskan, perempuan harus hadir dalam setiap penegakan regulasi untuk menghadirkan perspektif adil gender dan ramah anak. “Hadirnya perempuan menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap instansi yang menjadi penentu kebijakan bagi publik, pungkasnya. 

Bicara kehadiran perempuan dalam ruang-ruang pemangku kebijakan, Evri Rizqi Monarshi menilai harus ada afirmasi khusus yang ditegaskan dalam regulasi resmi. “Selama ini belum adaran aturan baku tentang keterwakilan perempuan tersebut, harapannya hal tersebut dapat diatur di regulasi yang baru,” ujar Evri selaku anggota KPI Pusat bidang Kelembagaan.

Perempuan yang punya pengalaman sebagai praktisi penyiaran ini mengakui adanya bias gender dalam media. Tidak saja yang berlangsung di layar kaca namun juga dalam rangka peliputan di lapangan pun, perempuan kerap kali mendapat diskriminasi. 

Upaya kuat KPI mendorong revisi undang-undang penyiaran, salah satunya adalah untuk menegaskan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Saat ini KPI juga tergabung dalam Tim Pencegahan Perdagangan Orang (TPPO), salah satunya dikarenakan penyiaran merupakan salah satu penyebab orang-orang tergiur untuk bisa hidup mewah dan salah satu jalan pintasnya hidup di luar negeri sekalipun lewat jalur ilegal. Berkaca dari beragam realitas ini Evri berharap KOHATI, sebagai organisasi perempuan, juga ikut menyuarakan agar ruang-ruang digital juga ikut diawasi agar tetap aman bagi publik.  

Menyambut ajakan KPI tersebut, Sri Meisista menegaskan bahwa penyiaran merupakan medan da’wah nilai dan perjuangan. Selain itu, seharusnya media juga menjadi produsen nilai-nilai edukatif yang islami dan berperspektif gender di tengah masyarakat. Karenanya, KOHATI minta perubahan undang-undang penyiaran yang sedang berjalan di DPR, harus membawa aspek perlindungan terhadap kepentingan anak dan perempuan, baik melalui platform frekuensi atau pun digital. (Foto: KPI Pusat/ Agung R)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Juli 2025

Dilihat: 3702

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan dari Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APIK PTMA) dalam rangka mempererat kerja sama dan menyelaraskan langkah antara dunia akademik dan lembaga regulator penyiaran, Selasa, (15/07/2025) lalu. Rombongan yang dipimpin Ketua APIK PTMA, Choirul Fajri, diterima langsung Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Amin Shabana, Sekretaris KPI Pusat, Umri, serta jajaran staf Sekretariat KPI Pusat. 

“APIK PTMA sudah ber-MoU dengan KPI pada konferensi penyiaran Indonesia pada tahun lalu yang telah diikuti oleh berbagai universitas,” ujar Choirul Fajri membuka perkenalan. 

Menurutnya, kerja sama ini dinilai strategis untuk mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian dan pendidikan literasi media kepada masyarakat.

Sekretaris Umum APIK PTMA, Agus Triyono menambahkan, pihaknya berharap agar riset-riset KPI juga melibatkan perguruan tinggi swasta, karena potensinya yang setara dengan universitas negeri. Hal ini akan mendorong peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam bidang penyiaran dan literasi media. Salah satu isu utama yang dibahas adalah menurunnya minat mahasiswa terhadap program studi broadcasting, yang bergeser ke program studi seperti periklanan.

“Tren penurunan mahasiswa broadcasting juga dirasakan berbagai regulator penyiaran dari negara lain, sehingga perlu dilakukan redefinisi penyiaran tidak hanya media berbasis frekuensi tetapi juga media baru. Maka dari itu, saat ini prioritas KPI adalah revisi UU Penyiaran, kami membutuhkan masukan dari APIK PTMA,” kata Amin Shabana menanggapi apa yang disampaikan perwakilan APIK PTMA. 

Dalam kesempatan itu, KPI menyatakan keterbukaannya terhadap program magang dan kerja sama dengan kampus.

Umri pun menguatkan apa yang disampaikan oleh Amin Shabana. “Perlu strategi agar mahasiswa tertarik dengan prodi broadcasting, perlu penyadaran mengenai pentingnya jurnalis sebagai pilar ke-4 demokrasi,” katanya.

Dalam konteks revisi regulasi penyiaran, KPI berharap APIK PTMA dapat memberikan masukan dalam bentuk naskah akademik. Hal ini akan menjadi modal penting dalam pembahasan bersama DPR RI, terutama dalam memperkuat posisi penyiaran sebagai instrumen edukatif di tengah arus konten digital yang belum terfilter dengan baik.

Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam menyusun kolaborasi konkret antara KPI dan APIK PTMA. Melalui sinergi antara regulator penyiaran dan institusi pendidikan, diharapkan lahir inovasi-inovasi baru dalam literasi media, penguatan kurikulum komunikasi, serta kontribusi nyata dalam pembentukan masyarakat informasi yang sehat. Anggita Rend/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Juli 2025

Dilihat: 4407

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat temukan adegan mengonsumsi minuman beralkohol oleh seorang pria dalam program siaran “Mega Bollywood: Dilwale” berkategori R13+ di stasiun ANTV. Film yang ditayangkan pada 28 Juni 2025 lalu ini, disiarkan pukul 12.02 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol. Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (2) Standar Program Siaran (SPS), program siaran yang bermuatan penggambaran pengonsumsian rokok dan/atau minuman beralkohol hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa.

Terkait temuan pelanggaran ini, rapat pleno penjatuhan sanksi KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama untuk program film Bollywood tersebut. Surat sanksi telah dilayangkan KPI Pusat ke ANTV, beberapa waktu lalu.

Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso menjelaskan, adegan yang menampilkan minuman beralkohol sangat dibatasi dan kalaupun harus ada, maka hanya dapat ditayangkan di jam dewasa atau di atas pukul 22.00 hingga 03.00 waktu setempat. Jadi, ketika ditayangkan di luar waktu tersebut, hal itu dipastikan telah melanggar ketentuan.

“Meskipun program tersebut diberi kategori R atau remaja, sehingga tayang siang hari, namun jika ada adegan mengonsumsi minuman beralkohol, ya tetap melanggar,” kata Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini.

Perihal pengkategorian program dan penempatan jam tayang, lanjut Tulus, lembaga penyiaran harus benar-benar jeli dan berhati-hati. Jadi harus dipastikan isi seluruh tayangan sudah benar-benar aman dan tidak mengandung unsur yang bertolak belakang dengan ketentuan program berklasifikasi R (remaja). 

Menambah pernyataan Tulus, Komisioner KPI Pusat lainnya, Aliyah mengatakan, setiap program siaran dengan kategori R harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a SPS. Pasal ini berbunyi setiap tayangan berklasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

“Oleh karenanya, kami meminta ANTV dan juga lembaga penyiaran lain untuk lebih berhati-hati dalam pengkategorian programnya. Jika ada adegan yang tidak sesuai seperti mengonsumsi minuman alkohol, sebaiknya dicek lagi jamnya dan kalau tidak perlu ya jangan ditayangkan. Kami berharap kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi dan jadi masukan untuk semuanya,” tandas Aliyah. ***