Umum

Detail

Ditayangkan: 25 November 2014

Dilihat: 5577

Medan - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama KPI Pusat kembali menyelenggarakan Evaluasi Uji Coba Siaran pada, Kamis dan Jumat, 13-14 November 2014 di Garuda Plaza Hotel, Medan. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dilakukan untuk 11 Lembaga Penyiaran, yakni PT Radio Madina Sore Sere, PT Cahaya Nisantara Perkasa Telivisi (RTV), PT Kabanjahe Vision, PT Efarina Televisi, PT Radio Irfa Clarissa, PT Laras Cakrawala, PT Cakrawala ANTV1 (ANTV Siantar), PT Radio Indah Suara (RIS 96,5 FM), PT Radio Suara As Sunnah Sergei, PT Sidimpuan Multimedia, PT Suara Talikum. Tetapi PT. Radio Irfa Clarissa tidak hadir pada EUCS tersebut.

Hadir dalam EUCS Direktorat Siaran PPI, IGN. Wirajana, Endang Kosasih, dan Toizu Toika, perwakilan Direktorat Operasi SDPPI adalah Asnaria Girsang dan Renhad. Sedangkan Guntur Batubara perwakilan dari Balmon Sumatera Utara. Hadir juga Ketua KPID Sumatera Utara Harris Nasution dan Rahmat dari Bidang Perizinan. 

Acara EUCS dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat Agatha Lily. Dalam Evaluasi Uji Coba Siaran itu membahas 3 hal yang terkait masalah teknis, administrasi dan content siaran. Acara kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke lembaga penyiaran. (MRJ)

Detail

Ditayangkan: 19 November 2014

Dilihat: 5419

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima perwakilan beberapa organisasi perlindungan satwa, yakni Benvika dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Daniel Hendarto dari Centre for Orangutan Protection (COP), Orangutan Information Center (OIC), Animals Indonesia, dan Paulina L. Ela dari Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Kedatangan perwakilan itu untuk menyampaikan laporan dan masukan ke KPI terkait program acara "Inbox" yang ditayangkan SCTV pada 8 November 2014 yang menggunakan Orangutan dan burung Kakatua Raja sebagai bahan lelucon tanpa ada nilai edukasi kepada pemirsa tentang satwa liar.

Perwakilan diterima oleh Komisioner KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin, Sekretaris KPI Pusat Maruli Matondang, Kepala Bagian Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi, Ismet Imawan, dan Koordinator Pemantauan Irvan Sanjaya. Pertemuan dilakukan di Ruang KPI Pusat, Jakarta, Rabu, 19 November 2014.

Dalam laporannya, Benvika meminta agar KPI memberikan teguran kepada SCTV atas program acara "Inbox" yang menggunakan Orangutan dan Kakatua Raja sebagai bahan lelucon dan tanpa nilai edukasi tentang satwa liar di dalamnya. Benvika menjelaskan, Orangutan dan Kaka tua adalah jenis satwa liar yang masuk kategori binatang yang harus dilindungi dan hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Dalam pertemuan itu, Rahmat menjelaskan, KPI akan menindaklanjuti laporan itu dengan memeriksa dan mengkaji terlebih dahulu siaran yang dimaksud, baru kemudian mengambil tindakan atau keputusan.

"Kami harus jujur, tidak semua pemantau kami peka terhadap isu-isu yang spesifik, seperti dunia konservasi dan binatang. Terima kasih atas laporannya. Ini akan kami dukung demi keberlangsungan dan keberadaan hewan dan kelestariannya juga," ujar Rahmat.

Detail

Ditayangkan: 24 November 2014

Dilihat: 7063

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Senin, 24 November 2014. FGD menghadirkan narasumber Komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran Idy Muzayyad, Sujarwanto Rahmat Arifin, Agata Lily, dan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono. Peserta FGD berasal dari pelaku dan asosiasi penyelenggara LPB) seperti First Media, Biznet Networks, Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI), Indonesia Cable TV Association (ICTA), dan yang lainnya.

Dalam pembukaan FGD Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk menyamakan perspektif tentang LPB. "Penyamaan persepsi LPB mesti dituntaskan, baik dari sisi infrastuktur maupun konten. Hal ini menjadi penting karena faktanya terdapat 2000 LPB yang tidak berizin dan mereka beroperasional. Fenomena itu terjadi di daerah terpencil di Indonesia yang jauh dari pulau Jawa dan masuk area blankspot," kata Idy di Ruang Rapat KPI Pusat, Jakarta. 

Menurut Idy, selain persamaan pandangan tentang LPB juga pembahasan mengenai pembatasan kontrol LPB, apakah sama dengan televisi swasta yang free to air. Kemudian mengenai internal sensor, sebab menurut Idy, sensor LPB bukan ranah otoritas Lembaga Sensor Film (LSF).

Sedangkan Agatha Lily memaparkan tentang aturan terkait, sumber siaran LPB, saluran program siaran, in-house productions, sensor internal, klasifikasiisi siaran, kunci parental, bahasa siaran, siaran mitigasi bencana, siaran iklan, layanan konsumen, aturan re-distribusi siaran, dan proporsi jumlah kanal asing.

Koordinator Bidang Isi Siaran Sujarawanto Rahmat Arifin mengatakan pelaksanaan FGD itu dilakukan KPI untuk menyamakan pandangan dengan penyelenggara LPB sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan P3SPS yang akan dilaksanakan 2015 mendatang. "Ada banyak pro kontra sampai saat ini tentang pengaturan LPB. Apakah pengaturan LPB itu disamakan dengan pengawasan Lembaga Penyiaran free to air, atau seperti apa? Masukan dari teman-teman kami butuhkan dalam perbaikan ke depan," ujar Rahmat.

Nonot Harsono lebih banyak menjelaskan tentang praktik pelaksanaan Lembaga Penyiaran Berlanggganan yang berlangsung di Indonesia. Untuk konten siaran, menurut Nonot, saat ini LPB masih belum menyatu terkait dengan pengaadaan konten lokal dan saat ini siaran LPB lebih banyak re-distribusi konten asing kepada pelanggan.

Menurut Nonot, dalam hal kontrol program siaran LPB dengan free to air terletak pada pemberitahuan kepada pelanggan tentang isi tayangan yang akan disiarkan. Dengan pemberitahuan yang detail akan membuat pelanggan atau penonton memiliki tanggung jawab atas program siaran yang dipilihnya.

"Termasuk di dalamnya tentang klasifikasi siaran, apakah tayangan itu untuk anak-anak, dewasa, atau dengan bimbingan orang tua," kata Nonot.

Usai penyampaian materi, peserta FGD menyampaikan masukan dan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksaan LPB. Fokus bahasan dan diskusi LPB dipandu Asisten Komisioner Mega Ratna Juwita. (AND, ISL)

Detail

Ditayangkan: 19 November 2014

Dilihat: 6763

Jakarta - Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa "Nuansa" Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengunjungi KPI Pusat. Kunjungan itu dalam rangka pengenalan tentang KPI dan kondisi penyiaran saat ini.

Kunjungan itu diikuti 27 mahasiswa itu juga ditemani oleh Dosen Pembimbing dari UMY, Sugiono. Menurut Sugiono, mahasiswa yang hadir dalam kunjungan ke KPI berasal dari program studi.

“Mahasiswa yang hadir ini dari berbagai semester dan jurusan yang dipersatukan oleh minat dan bakat jurnalistik. Mereka ingin mengetahui tentang dinamika dan seluk beluk pers di Indonesia dan peran KPI dalam mengawasi penyiaran,” kata Sugito di Ruang Rapat KPI, Rabu, 19 November 2014.

Kunjungan diterima oleh Komisioner KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin dan ditemani Sekretaris Komisioner Andi Andrianto. Rahmat yang juga mantan Ketua KPI Daerah Istimewa Yogyakarta itu menjelaskan tentang keberadaan KPI, mulai dari tugas, wewenang, dan dinamika perkembangan televisi diera multimedia saat ini.

"Dalam kondisi saat ini, sebagai regulator penyiaran yang diamanahkan Undang-Undang Penyiaran No 32/2002, KPI berperan secara aktif berdasarkan kewenangan dimiliki untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi pada Lembaga Penyiaran. Tujuannya supaya layar kaca menjadi lebih baik dan sehat," Ujar Rahmat. 

Acara kunjungan berlangsung dialogis dan diselingi dengan tanya jawab. Usai diskusi, peserta kunjungan diajak untuk melihat ruang pemantauan KPI yang beroperasi selama 24 jam. Dijelaskan juga dalam ruang pemantauan itulah pengawasan terhadap penyiaran dilakukan.