Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 November 2025

Dilihat: 486

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat resmi meluncurkan buku berjudul “Gelombang Perubahan KPI: Tentang Keberanian Berubah Demi Memperkuat Penyiaran Bangsa”. Buku ini ditulis oleh Muhammad Hasrul Hasan, Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat. Peluncuran buku dilakukan, Sabtu, (29/11/2025) di Kantor KPI Pusat, Jakarta. 

Muhammad Hasrul Hasan menjelaskan, buku ini lahir dari refleksi panjang perjalanan transformasi kelembagaan di tubuh KPI. Menurutnya, perubahan dari PS2P (Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran) menjadi PKSP bukan sekadar penyesuaian nomenklatur, tetapi representasi dari arah baru KPI dalam menghadapi dinamika penyiaran modern.

“Perubahan adalah keniscayaan. KPI harus bergerak mengikuti zaman, tapi tetap menjaga nilai publik. Transformasi ini bukan hanya soal struktur baru, tetapi meneguhkan kembali visi lembaga penyiaran publik yang lebih kuat, adaptif, dan relevan,” ujar Hasrul.

Hasrul menambahkan, buku ini bukan hanya dokumentasi perjalanan birokrasi, melainkan catatan perjuangan kolektif KPI dalam memperkuat ekosistem penyiaran nasional.

“Saya berharap buku ini menjadi rujukan bagi siapa pun yang ingin mengetahui dinamika pembaruan di KPI. Tapi yang lebih penting, menjadi pengingat bahwa keberanian berubah adalah kunci memperkuat lembaga yang mengemban amanat publik,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah menegaskan, transformasi lembaga menjadi keharusan di tengah perubahan teknologi dan dinamika penyiaran nasional. Ia menyebut buku Gelombang Perubahan sebagai refleksi keberanian KPI dalam menata ulang paradigma kerja, dari pola administratif menuju pengembangan kebijakan yang lebih berbasis riset dan kolaboratif. 

“Perubahan bukan sekadar pergantian nama, tetapi pergeseran cara pandang untuk memperkuat ekosistem penyiaran yang lebih relevan bagi publik,” ujarnya.

Ubaidillah juga memberi apresiasi khusus kepada Hasrul yang dinilai konsisten memperjuangkan lahirnya Bidang PKSP. Ia menyaksikan langsung bagaimana proses dialog, konsolidasi internal, hingga perjuangan penguatan anggaran dilakukan dengan dedikasi tinggi. “Apa yang dilakukan Hasrul dalam mendorong perubahan PS2P menjadi PKSP adalah wujud komitmen terhadap masa depan penyiaran Indonesia,” tegasnya. 

Dalam penyusunan buku setebal lebih dari seratus halaman ini, Hasrul tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh Andi Andrianto dan Junaedi yang bertindak sebagai editor. Keduanya memastikan naskah tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah dipahami, baik oleh praktisi penyiaran maupun publik umum.

Buku “Gelombang Perubahan KPI” akan tersedia dalam bentuk e-book dan cetak. Versi digital akan dibagikan terlebih dahulu kepada mitra internal, sementara versi cetak segera menyusul distribusinya ke berbagai pemangku kepentingan penyiaran di seluruh Indonesia. (**)

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 28 November 2025

Dilihat: 1808

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi administratis teguran tertulis untuk Program Siaran “D’ACADEMY 7” yang ditayangkan Indosiar. Pada program pencarian bakat ini, KPI menemukan terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) lewat penampilan orang-orang yang  berjoget atau bergoyang dengan iringan lagu yang memuat kalimat tauhid, Laailaahaillallah, Laailaahaillallah, Laailaahaillallah, Muhammaadurrasulullah, yang disiarkan pada 25 November 2025 pukul 20.52 WIB. 

Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan, tayangan ini mencederai prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat. Padahal, dalam regulasi penyiaran secara tegas memuat larangan merendahkan dan/ atau melecehkan suku, agama, ras, dan/ atau antargolongan pada setiap program siaran. 

Ubaidillah meminta pengelola program siaran live untuk berusaha menjaga kualitas pertunjukan dengan lebih baik. Termasuk kesadaran bahwa sebagai program unggulan, tayangan ini mendapat angka kepemirsaan yang baik. “Karenanya, pemilihan talent, musik ataupun kreativitas lain dalam program ini, harus dipastikan betul tidak menabrak regulasi serta norma yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso mengingatkan, pada prinsipnya KPI juga mendukung kreativitas dan kebebasan berekspresi dari para pelaku industri penyiaran. Namun harus diingat pula, bahwa ada nilai dan norma dimasyarakat yang tidak dapat diabaikan. Kalimat tauhid yang menjadi syair dalam lagu yang diputar saat ada penampilan joget di D’ACADEMY 7 tentu tidak tepat.

"Munculnya syair yang ada lafal tauhid dalam joget seperti yang nampak dalam siaran tersebut tidak pas dan dapat melukai umat muslim yang sedang menikmati ajang pencarian bakat tersebut," tambahnya.

Dengan dijatuhkannya sanksi ini, Tulus berharap pihak Indosiar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan siaran langsung, termasuk selalu melakukan persiapan pratinjau/ gladi bersih. “Sehingga tidak ada improve tiba-tiba di panggung, tanpa persiapan sebelumnya, yang  berpotensi pada pelanggaran isi siaran,” pungkas Tulus.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 28 November 2025

Dilihat: 2811

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan kembali peran utama lembaga penyiaran (TV dan radio) dalam peristiwa bencana alam yang terjadi di Sumatera, beberapa hari terakhir. Peran ini dalam hal menjalankan fungsi jurnalistiknya secara benar, simpati dan sesuai aturan termasuk persoalan mitigasi kebencanaan. 

“Peran lembaga penyiaran, lokal maupun nasional, dalam situasi bencana seperti ini sangat vital. Masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun yang tidak, sangat membutuhkan semua informasi terkait bencana tersebut secara utuh dan lengkap,” kata Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, Jumat (28/11/2025).

Selain itu, lanjut Tulus, masyarakat juga membutuhkan informasi yang akurat. Keakuratan informasi ini dapat dipenuhi dan pertanggungjawabkan oleh lembaga penyiaran. 

“Jadi, lembaga penyiaran dapat memberikan laporannya secara langsung dari lokasi kejadian bencana. Kemudian, menginformasikan kondisi terkini wilayah yang terdampak, sekaligus menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan diperlukan oleh masyarakat setempat. Termasuk lokasi tempat mengungsi,” jelas Tulus.

Bahkan, lembaga penyiaran bisa digunakan sebagai media penggalang dukungan dan bantuan kemanusiaan. Melalui informasinya, disampaikan bagaimana cara menyalurkan bantuan, baik berupa donasi finansial maupun barang, serta mengoordinasikan kebutuhan tenaga relawan misalnya.

“Berbagai langkah menghadapi situasi darurat ini dapat dilakukan melalui media penyiaran karena memiliki jangkauan luas. Apalagi lembaga penyiaran juga diatur dengan regulasi yang ketat, dituntut untuk transparan, sehingga berbeda dengan ajakan-ajakan di media-media sosial yang sulit diverifikasi dan bisa berujung penipuan,” tambah Tulus.

Lebih lanjut, koordinator bidang pengawasan isi siaran ini juga mengingatkan lembaga penyiaran agar mengedepankan jurnalisme empati dalam peliputan bencana dan tidak menimbulkan trauma bagi masyarakat terdampak. 

“Kami minta aspek (empati) ini diperhatikan. Jangan mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber dalam peliputan bencana, tidak menampilkan gambar luka berat, tidak menampilkan gambar korban secara detail dengan close up,” tutup Tulus. ***