Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 April 2026

Dilihat: 51

Ambon – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku menggelar diskusi terbatas bertema “Proyeksi Penguatan Penyiaran Lokal yang Adaptif dan Berdaya Saing di Era Digital”. Kegiatan ini menghadirkan tiga pemateri, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus F. Renwarin, bersama Ketua KPI Pusat Dr. Muhammad Reza, M.I.kom dan Ketua Komisi I DPRD Maluku Solihin Buton, yang berlangsung di Karang Panjang, Ambon, Selasa (14/04/2026).

Dalam pemaparannya, Titus F. Renwarin menyampaikan apresiasi atas peresmian kantor baru KPID Maluku sekaligus menegaskan pentingnya penguatan penyiaran lokal di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

“Kami memandang perlu adanya langkah strategis, termasuk kemungkinan penyusunan peraturan daerah yang dapat memperkuat peran penyiaran lokal agar ke depan bisa lebih berkembang dan berdaya saing,” ujarnya.

Titus juga menyoroti masih adanya wilayah blank spot di Maluku, khususnya di daerah terpencil dan pegunungan, yang berdampak pada keterbatasan akses informasi bagi masyarakat.

“Masih banyak wilayah yang mengalami blank spot, sehingga masyarakat mengalami ketertinggalan informasi. Ini menjadi perhatian serius yang perlu kita tangani bersama,” katanya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong adanya kolaborasi antara KPID, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam mendukung pembangunan infrastruktur komunikasi.

“Kami berharap ada kerja sama yang kuat, termasuk dengan pemerintah pusat, karena jika hanya mengandalkan daerah, tentu cukup berat dari sisi pendanaan,” tambahnya.

Selain itu, Dirinya menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menjaga keseimbangan informasi di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

“Kami berharap lembaga penyiaran dapat menghadirkan informasi yang berimbang dan menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna mendorong penyiaran lokal di Maluku yang lebih adaptif, kompetitif, dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat di era digital.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Komisi I, Ketua KPID Maluku beserta Wakil Ketua dan Anggota Komisioner KPID Maluku, Perwakilan RRI, Ikatan Jurnalis TV Maluku, para peserta diskusi terbatas. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 13 April 2026

Dilihat: 62

Palembang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar kegiatan literasi media di SMP Negeri 35 Palembang, Kamis (9/4/2026) lalu. Kegiatan ini mengangkat tema tentang pentingnya konsumsi media sehat, untuk membantu pelajar lebih bijak dalam menyaring informasi di era digital.

Kegiatan yang digelar Bidang Kelembagaan KPID Sumsel itu, dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumsel, jajaran KPID Sumsel, guru, serta ratusan siswa.

Wakil Ketua KPID Sumatera Selatan, Hasandri Agustiawan, mengatakan, literasi media menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda, di tengah derasnya arus informasi di media sosial maupun platform digital lainnya.

Menurut dia, pelajar perlu memahami cara memilih tayangan yang sehat, edukatif, dan sesuai usia. Selain itu, siswa juga diajak mengenali ciri-ciri konten yang mengandung hoaks, kekerasan, maupun unsur negatif lainnya.

"Kami ingin siswa lebih kritis dalam memilih tontonan dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya," ujar Hasandri Agustiawan saat menyampaikan materi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Sumsel, Septriandi Setia Permana, menegaskan bahwa literasi digital dan literasi media kini menjadi bagian penting dalam kehidupan pelajar.

Ia menilai, perkembangan teknologi membuat siswa semakin mudah mengakses berbagai informasi. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa banjir informasi atau information overload.

Dalam kesempatan yang sama, narasumber dari Diskominfo Sumsel, Nani Dwiyanti, memperkenalkan konsep Digital Zen kepada para siswa.

Konsep tersebut mengajak pelajar untuk lebih sehat dalam menggunakan media digital melalui tiga langkah sederhana, yakni menghapus konten yang bersifat toxic, menjaga ruang digital tetap positif, dan menggunakan mode fokus agar tidak mudah terdistraksi saat belajar.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut, karena dinilai dapat membantu siswa memahami dampak positif dan negatif media digital. Para guru berharap edukasi serupa terus dilakukan agar pelajar semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Melalui kegiatan ini, KPID Sumsel berharap para siswa mampu menjadi pengguna media yang lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab. Literasi media dinilai penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh informasi palsu serta dapat memanfaatkan media untuk hal-hal yang lebih produktif. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 April 2026

Dilihat: 50

Padang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) mendorong seluruh lembaga penyiaran radio dan televisi untuk menjaga kualitas konten siaran agar selaras dengan nilai adat istiadat dan budaya di Ranah Minang.

Pengawasan ketat juga diterapkan terhadap konten yang dianggap tidak sesuai, termasuk konten yang mengarah atau berbau LGBT.

Menurut Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPID Sumbar, Nofal Wiska, pihaknya berkomitmen memperkuat pengawasan isi siaran agar tidak lari dari filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Kami terus mendorong lembaga penyiaran untuk memproduksi dan menayangkan konten yang mendidik, menghibur, sekaligus menjaga kearifan lokal Sumatera Barat. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap konten yang bertentangan dengan norma agama, adat, dan budaya masyarakat Minangkabau, termasuk konten LGBT,” ujar Nofal Wiska.

Pernyataan ini sejalan dengan upaya penataan struktur organisasi baru KPID Sumbar periode 2026–2029 yang baru saja dilakukan. KPID memecah Bidang Pengawasan Isi Siaran menjadi dua, yaitu Pengawasan Isi Siaran Televisi dan Pengawasan Isi Siaran Radio, guna meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah perkembangan media penyiaran yang semakin pesat.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumbar, Riki Chandra, mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar untuk melahirkan landasan hukum terkait konten yang bertentangan dengan agama, adat dan budaya di Sumbar.

"Landasan hukum dalam bentuk Perda ataupun Pergub sejatinya hadir menjadi benteng moral generasi muda, sekaligus mempertegas peran pemerintah menjaga ruang publik dari hal yang bertentangan dengan ABS-SBK," kata Riki didampingi Anggota KPID lainnya, Jonnedi, Yogi Afriandi dan Oldsan Bayu Pradipta.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara peraturan perundang-undangan memang hanya bisa mengawasi televisi dan radio yang menggunakan frekwensi publik. Namun, KPID Sumbar berkomitmen untuk berperan serta melakukan pencerdasan masyarakat dalam penggunaan media sosial.

"Insya Allah KPID Sumbar akan melakukan langkah progresif untuk media sosial. Ini penting dilakukan mengingat dampak luas bagi maayarakat Sumbar, walaupun kewenangan KPID tidak sampai ke sana. Paling tidak, kita berupaya mengimbau dan mengingatkan," sambung Ketua KPID Sumbar, Yusrin Tri Nanda yang diamini Wakil Ketua Jimmy Syah Putra Ginting. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 April 2026

Dilihat: 118

Mataram -- Komisi I DPRD Provinsi NTB meminta Pemprov NTB untuk segera memulai proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam waktu dekat ini. Pasalnya anggota KPID yang lama sudah beberapa kali mengalami perpanjangan masa jabatan.

Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Usman Ahim meminta agar proses seleksi dimulai pada bulan April ini juga. Sebab persiapan yang sudah dilakukan dinilai cukup matang, sehingga tidak ada lagi alasan untuk ditunda-tunda lagi.

“Sebagai lembaga daerah, tentu KPID ini jadi perhatian Komisi I untuk segera diproses. Kami suda minta Seleksi KPID mulai proses bulan ini (April 2026),” kata Ali Usman pada Kamis, (9/4/2026).

Dengan kepastian akan dimulainya proses seleksi calon anggota KPID NTB itu, Ali pun menyerukan kepada putra dan putri terbaik daerah yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran, agar mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pendaftaran.

“Selain petahana yang masih memenuhi persyaratan, kami juga undang juga figur-figur kompeten lainnya bisa ikut berpartisipasi dalam proses seleksi KPID ini,” ucap Ali.

Dijelaskan, tahapan seleksi KPID sama dengan Komisi Informasi (KI). Setelah terbentuknya pansel, selanjutnya dibuka pengumuman dan pendaftaran calon komisioner KPID NTB. Setiap pendaftar yang memenuhi syarat administrasi dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

“Jadi kami dorong agar tim pansel ini segera dibentuk untuk memulai tahapan,” kata Ali. Hasil pansel tersebut nantinya akan diserahkan ke DPRD dalam hal ini Komisi I untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Red dari berbagai sumber