Perkuat Kebangsaan Lewat Media
Palembang - Tugas Komisi Penyiaran Indonesia adalah untuk mempertemukan berbagai kepentingan. KPI berada di tengah, menggabungkan kepentingan publik dengan kepentingan bisnis industri media penyiaran untuk mencapai tujuan bersama yang pada ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dadang Rahmat Hidayat , Ketua KPI Pusat menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber seminar "Enkulturasi 4 (empat) Pilar Bangsa dalam Dunia Penyiaran" di acara Rapat Pimpinan dan Sekretariat KPI, Palembang, 20 Juli 2011.
Menurut Dadang, idealnya ke-Indonesia-an harus mencakup keragaman dan kesatuan. Mengenai program berita di televisi, Dadang berpendapat pemberitaan harus diikuti oleh visi kebangsaan yang kuat. "Pemberitaan harus diikuti visi atau niat untuk kebaikan bangsa bukan hanya menyebarkan fakta yang ada," ungkap Dadang.
Pemberitaan harus diikuti visi atau niat untuk kebaikan bangsa bukan hanya menyebarkan fakta yang ada -- Dadang Rahmat Hidayat, Ketua KPI Pusat{/xtypo_quote_left}
Dadang mengatakan media penyiaran harus jelas dalam visinya. Media dapat lebih jelas menentukan konsep dari visi mereka yaitu hanya menyampaikan informasi saja dengan menampilkan apa adanya atau media merekontruksi pemberitaannya. "Media juga dapat menjadi agen perubahan sosial," tambah Dadang.
"KPI sepakat fakta tidak boleh ditutup-tutupi tetapi kita juga harus memahami tidak semua penduduk Indonesia dapat memahami dengan baik fakta tersebut," ujar Dadang
Dadang melanjutkan bahwa ada masa dimana pancasila tidak populer di tahun 2002. Saat itu, media tidak "care" terhadap isu kebangsaan. Namun, Dadang mengakui saat ini sudah membaik.
Sedangkan Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR berpendapat KPI harus merumuskan upaya nyata yang dapat dilakukan untuk memperkuat empat pilar kebangsaan. Lukman memberikan contoh seperti kewajiban media penyiaran untuk menayangkan lagu-lagu kebangsaan di waktu yang strategis untuk dilihat oleh penonton dan penayangan iklan layanan masyarakat.
Lukman mengusulkan agar KPI dapat mengumpulkan pengambil kebijakan untuk menyamakan persepsi agar keutuhan bangsa dapat terjaga.Red/AN