Peraturan Perizinan Broadcaster TV di India akan Dirombak Total

Para broadcaster televisi yang mengajukan izin di India akan berhadapan dengan ketatnya peraturan baru di sektor pertelevisian yang dikeluarkan oleh kementerian informasi dan penyiaran India.

Para broadcaster televisi yang mengajukan izin di India akan berhadapan dengan ketatnya peraturan baru di sektor pertelevisian yang dikeluarkan oleh kementerian informasi dan penyiaran India.

Dalam peraturan baru tersebut, pemerintah India meningkatkan standar kepatutan untuk broadcaster TV yang ingin mendapatkan izin serta menaikkan biaya perizinannya. Menurut pihak pemerintah India, hal tersebut  dilakukan untuk membatasi para pemain yang tidak serius di industri ini.

The Telecom Regulatory Authority of India (Trai) mengeluarkan rancangan peraturan tersebut pada saat rapat konsultasi dengan Information and Broadcasting (I&B) ministry, India. Saat ini, I&B ministry India sedang melakukan review terhadap kebijakan perizinan untuk broadcaster TV mengingat semakin penuhnya penggunaan spektrum yang ada oleh kanal TV.

Pada saat ini, di India terdapat 529 kanal TV yang telah mendapatkan izin dari I&B ministry, hampir dua kali lipat dari dua tahun lalu. Melihat itu, I&B India Januari lalu, menghentikan proses penerimaan permohonan izin televisi sampai peraturan baru disahkan.

Isu lain dari Trai yang juga menimbulkan berbagai komentar dari para stakeholders adalah pemerintah India seharusnya mengubah model licence fee dari one-time entry fees untuk 10 tahun menjadi annual fee model. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan para pemegang izin dapat patuh sepenuhnya dalam hal penggunaan bandwith, operasional dan kriteria lainnya.

Dalam suratnya kepada Trai, I&B ministry India menyatakan keprihatinannya kepada fly-by-night broadcaster yang telah memiliki izin tetapi telah diberhentikan sementara oleh Trai.

Dalam rangka mewujudkan India sebagai teleport hub -- sebuah setting infrastruktur teknis untuk melakukan uplink dan downlink kanal TV -- Trai ingin mengetahui fasilitas apa saja yang akan disediakan untuk perusahaan
dan apakah hal ini akan sebaliknya berdampak pada langkanya ketersediaan transponder untuk uplinking kanal TV domestik.

Saat ini, negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, Malaysia telah mendedikasikan tanahnya untuk dijadikan teleport dari beberapa broadcaster asing. Pemerintah India sepertinya akan menyediakan fasilitas yang sama. Di India sudah ada 60 teleport, kebanyakan adalah broadcaster TV.