"Sejak tahun 1967 negara kita itu sebenarnya sudah dipaksa untuk menganut sistem ekonomi liberal. Terlebih lagi ketika ada konvensi Jenewa pada waktu itu," kata ekonom Kwik Kian Gie saat ditemui di acara seminar 'Kedaulatan Ekonomi Nasional' di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2012.

Lebih lanjut Kwik mengatakan bahwa oleh pihak asing bangsa Indonesia sudah terlanjur dicuci otak, terutama untuk SDA-nya. "Ekonomi Indonesia saat ini saya nilai rusaknya sungguh luar biasa. Bagaimana tidak rusak, jika SDA yang kita miliki seperti harga minyak mentah saja ditentukan harganya oleh New York padahal minyak mentah itu berada di negara kita sendiri," paparnya.

Faham liberalisasi dalam dunia perekonomian Indonesia membuat keberadaan kedaulatan ekonomi nasional terancam. "hantu oligarkis ekonomi zaman Soeharto sudah mulai muncul kembali," tukas Kwik.

Hal ini berdampak pada sektor lain, salah satunya dunia penyiaran. Faisal Basri, Ekonom UI pada kesempatan yang sama menyebutkan frekuensi penyiaran yang merupakan milik publik saat ini dikuasai oleh segelintir orang tertentu dan dia masuk politik. Akibatnya ada oligopoli kebenaran. "kebenaran akan muncul dari satu-dua orang ini. Begitu juga masalah rating. Di Amerika saja tidak boleh hanya ada satu rating agency. DI Indonesia hanya ada satu rating agency yaitu Nielsen yang menentukan apa yang bisa ditayangkan di TV. Dunia penyiaran ini seperti dimain-mainkan, mari kita selesaikan masalah ini," tutup Faisal.Red