Kesenjangan Informasi Di Perbatasan Perlu Diperhatikan

Jakarta - Keterbatasan daya jangkau siaran nasional serta masuknya siaran dari luar negeri di daerah perbatasan jika dibiarkan akan menciptakan permasalahan serius. Akibat kesenjangan informasi berimplikasi pada melemahnya semangat nasionalisme masyarakat perbatasan.

Untuk meminimalisir dampak dari kesenjangan informasi itu, Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat mengusulkan, supaya segera diambil langkah-langkah tegas dan konkrit seperti pembangunan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan.

Tidak itu saja, lanjut Dadang, pihaknya (KPI) berupaya mendorong lembaga penyiaran khususnya yang berskala nasional untuk eksis bersiaran sampai ke daerah-daerah perbatasan. “Ini memang agak sulit, karena tidak semua lembaga penyiaran punya kapabilitas dan kemauan,” katanya di depan para peserta forum koordinasi dan konsultasi “Optimalisasi Diseminasi Informasi di Daerah Perbatasan”, di Wisma Antara, Selasa, 29 November 2011.

Menurut Dadang, penyiaran memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Karena itu, setiap lembaga penyiaran memiliki tanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa. “lembaga penyiaran punya tugas sosial untuk menjaga integrasi nasional. Saya percaya lembaga penyiaran kita punya komitmen untuk itu,” katanya.

Namun ada beberapa hal yang harus dipikirkan ketika siaran lembaga penyiaran masuk ke daerah-daerah tersebut. Menurut Dadang, salah satunya adalah bentuk siaran apa yang cocok dan memang dibutuhkan oleh mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga mengeluhkan adanya regulasi dari pemerintah yang menyulitkan lembaga penyiaran untuk bersiaran di daerah-daerah perbatasan. “Adanya aturan mengenai peluang usaha tersebut dinilai membatasi keinginan dari lembaga penyiaran baru untuk bersiaran di daerah-daerah perbatasan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Freddy Tulung mengungkapkan masih kurang tersedianya insentif pengembangan media untuk mengembangkan konten-konten positif berbasis kearifan lokal wilayah perbatasan. Dia berharap penyedia konten yang bermitra dengan pemerintah pro-aktif menyediakan dan membuka akses terhadap konten-konten positif bagi pengembangan kawasan perbatasan darat maupun laut Indonesia.

"Saat ini kami sedang bekerjasama dengan salah satu TV berbayar yang cukup besar, kerjasama pengembangan konten yang edukatif seperti "Ocean Planet"," katanya.

Freddy mengungkapkan, pekerjaan rumah saat ini bukan hanya bagaimana kawasan perbatasan mengakses informasi. Akan tetapi, soal konten yang diakses itu.

Dilain sumber, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, yang juga menjadi salah satu narasumber dalam forum tersebut, memandang perlunya daerah-daerah perbatasan diikat dalam sabuk informasi nasional untuk menghindari dampak erosi nasionalisme. “Selain factor keamanan dan kesejahteraan, penguatan informasi merupakan salah hal yang perlu diperhatikan,” katanya. (Red/RG)