Kebijakan Finansial Bebani Media Penyiaran Publik

Keberpihakan terhadap masyarakat sipil dan kaum minoritas merupakan salah satu peran yang harus dijalankan lembaga penyiaran publik untuk melaksanakan pendidikan publik. Kendati persoalan manajerial, kreativitas dan pendanaan tetap menjadi kendala utama lembaga penyiaran itu, untuk bisa terus diminati masyarakat.

Keberpihakan terhadap masyarakat sipil dan kaum minoritas merupakan salah satu peran yang harus dijalankan lembaga penyiaran publik untuk melaksanakan pendidikan publik. Kendati persoalan manajerial, kreativitas dan pendanaan tetap menjadi kendala utama lembaga penyiaran itu, untuk bisa terus diminati masyarakat.

Menurut pakar komunikasi UGM Ashadi Siregar, kehadiran lembaga penyiaran publik sesungguhnya berangkat dari kepedulian atas kondisi kemajemukan etnis, agama dan golongan di tengah masyarakat. Karenanya kualitas program yang ditayangkan juga harus berpihak kepada kaum minoritas. "Meliputi nilai-nilai kultural kemanusiaan dan keadilan, netralitas dan kebebasan, kecerdasan dan rasionalitas," ujarnya dalam sarasehan "Mengevaluasi Kinerja TVRI sebagai TV Publik" yang diselenggarakan Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Fisipol.

Menyinggung kebijakan finansial yang masih membebani media penyiaran publik, menurutnya, sangat tergantung pada proses politik untuk lobi ke DPR dan pemerintah agar mendapatkan dana dari APBN/APBD. "Karena tidak adanya konsensus politik sebelumnya, tetap menjadi masalah bagi media penyiaran publik," imbuhnya.

Sedangkan pengamat media UGM I Gusti Ngurah Putra berpendapat, persoalan dana jadi masalah utama bagi TVRI sebagai TV Publik. Adapun rencana TVRI untuk mengusahakan dana sebesar 1,3 triliun melalui APBN tahun 2011, kemungkinan bisa terealisasi asal dibarengi dengan kualitas kinerja yang bisa dijadikan tolak ukur sebagai alasan kepada DPR dan pemerintah agar dana itu pantas dikucurkan. Seperti diketahui, tahun ini, TVRI hanya mengelola dana sebesar 573 milyar. "Untuk memperoleh anggaran yang besar, TVRI harus punya argumen terkait laporan kinerja sebagai tolak ukur pemerintah dan DPR," katanya.

Selain sudah memiliki jangkauan luas, katanya, TVRI disarankan juga harus menghitung jumlah "audience share" yang menikmati program acaranya. Penelitian "audience share" tersebut, tidak untuk kepentingan iklan namun untuk justifikasi bahwa lembaga penyiaran itu layak dibiayai publik. Red/RG dari SM