Jelang Referendum, Pers Sudan Diawasi dengan Ketat

Amnesty Internasional melaporkan bahwa dinas rahasia Sudan memberlakukan pengawasan ketat terhadap pers di seluruh Sudan Selatan. Pengawasan ini diberlakukan menyusul bakal dilakukannya dua referendum yang dijadwalkan pada 9 Januari mendatang.

Kawasan Sudan Selatan dan Abyei menggelar pemungutan suara untuk menentukan masa depannya. Referendum ini merupakan bagian kesepakatan perdamaian tahun 2005 yang mengakhiri perang saudara Sudan, perang yang menewaskan dua juta orang.

Di masa lalu, Sudan memang memiliki catatan buruk terkait kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Menyusul pemilu presiden April 2010, lima orang jurnalis ditahan karena mempublikasikan laporan dan analisa  hasil pemilu di surat kabar Rai Al Shaab. Dua di antaranya disiksa dalam tahanan.

Di antara lima wartawan tersebut hanya satu dibebaskan, sisanya diajukan ke pengadilan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Di empat kota besar Sudan, siaran radio Inggris BBC juga dihentikan sejak Agustus lalu karena dikatakan melanggar kesepakatan dengan pemerintah Sudan.

Amnesty menyerukan untuk menghentikan intimidasi dan tekanan terhadap wartawan yang meliput situasi di Sudan pra-referendum. Rania Rajji, periset Amnesty menegaskan, suatu referendum kredibel tidak dapat digelar dalam lingkungan di mana kebebasan berpendapat dilanggar secara terbuka. Red/RG dari Republika