Bentuk Posko Pemberitaan Bencana Alam

Adanya posko ini, diharapkan proses peliputan, penyiaran, hingga rehabilitasi pascabencana bisa tertata dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Menurut anggota KPI Pusat, Mochamad Riyanto, dari banyaknya bencana alam yang terjadi, informasi yang disampaikan beberapa media selalu berbeda.

Perbedaan yang kerap terjadi menyangkut jumlah korban, kerusakan, maupun apa yang nantinya diprediksi akan terjadi. "Adanya posko pemberitaan ini menjadikan sumber informasi satu pintu, guna menjamin validasi. Harus diakui, berbedanya pemberitaan dari setiap media menjadikan beban psikologis tersendiri bagi masyarakat," katanya, usai menggelar pertemuan dengan sejumlah LPP negeri maupun swasta di kantor KPID Jateng, Kamis 11 November 2010.

Hadir dalam rapat koordinasi itu perwakilan dari TVRI, RRI, dan sejumlah LPP swasta lainnya. Riyanto menyatakan, pemberitaan bencana banyak yang tidak berimbang. Meski demikian, diakuinya pemberitaan memang faktual karena tim peliput langsung terjun ke lokasi.

Namun demikian, bencana yang diliput di suatu tempat tentunya berbeda dengan lokasi lain. "Cukup banyak juga berita yang sensasional dan cenderung melebih-melebihkan sehingga justru merugikan masyarakat. Posko ini diharapkan menjadikan LPP sebagai sumber informasi yang beradab," papar Riyanto yang juga Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) tersebut.

Untuk bencana Gunung Merapi, diakuinya KPID Jateng telah membentuk posko tersebut di tiga daerah yakni Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang. Meski sudah terbentuk, namun selama ini beritanya belum di pool sehingga pemberitaan tetap saja berbeda.

"Kami hanya memfasilitasi, masing-masing LPP yang melakukan pembahasan. Bila hal itu terwujud, informasi bencana diharap bisa lebih obyektif, valid, dan rasional," terangnya. Red/RG dari SM