Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengapresiasi peningkatan anggaran untuk KPI Daerah Jambi yang dialokasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi untuk tahun anggaran 2024. Hal ini disampaikan I Made Sunarsa selaku Koordinator Bidang Kelembagaaan KPI Pusat, saat menerima kehadiran Komisi I DPRD Jambi di kantor KPI Pusat, (26/1).
Dalam pertemuan yang membahas kinerja KPID Jambi tersebut, Made mengungkap bahwa KPI Pusat sudah menetapkan standar penganggaran KPID yang didasari atas jumlah penduduk, luas wilayah provinsi, serta jumlah lembaga penyiaran yang dilayani. “KPI juga menetapkan beberapa zona wilayah dengan standar anggaran yang berbeda,” ujar Made. Tentunya standar untuk Jambi yang wilayah luas akan berbeda dengan daerah Bali yang dapat dikelilingi wilayahnya dalam waktu empat jam saja, tambahnya.
Untuk zona Sumatera setidaknya, terang Made, penganggaran untuk KPID minimal 3 miliar setahun. Hal ini juga terkait dengan enam tugas pokok yang diemban KPI, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Keenam tugas tersebut antara lain, memastikan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yag adil, merata dan seimbang, menampung dan menindaklanjuti aduan masyarakat, serta ikut melakukan penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyiaran. Artinya, jika beban kerja lembaga ini semakin tinggi, selayaknya dukungan anggaran juga meningkat. Made juga menegaskan, kiprah KPID saat ini sangat dibutuhkan dalam memelihara stabilitas informasi di daerah, terkait Pemilu 2024.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, serta anggota KPI Pusat bidang kelembagaan lainnya, Evri Rizqi Monarshi, Mimah Susanti dan Amin Shabana. Sedangkan Komisi I DPRD yang berkunjung ke KPI Pusat adalah Abdul Jalil, Kemas Alfarabi dan Lilis Ismayani Setia Dewi, beserta jajaran sekretariat DPRD Jambi.
Sementara itu Amin Shabana selaku koordinator wilayah Jambi juga menyampaikan apresiasi karena proses rekruitmen KPID Jambi berlangsung tanpa hambatan. Amin berharap, dukungan DPRD Jambi tidak saja pada saat rekruitmen, tapi juga untuk eksistensi KPID ke depan. Termasuk misalnya, tambah Amin, penyediaan kantor KPID Jambi yang representatif sebagai sebuah lembaga negara.
Catatan lain disampaikan juga oleh Ketua KPI Pusat, Ubaidillah. Menurutnya, dukungan kelembagaan terhadap KPID sangat dibutuhkan agar lembaga ini dapat terus melakukan pengawasan konten siaran, terutama siaran kepemiluan sejalan dengan agenda nasional di tahun 2024. Ubaidillah mengingatkan, kalaupun agenda Pemilu dan Pemilihan Presiden sudah usai, masih ada Pemilihan Kepala Daerah di akhir tahun 2024, yang membutuhkan kiprah KPID lebih besar. “Dalam pengawasan siaran Pemilu untuk pemilihan Gubernur, Bupati atau pun Walikota, KPID memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Agar siaran Pilkada mendatang mencerminkan prinsip keberimbangan, netralitas dan juga tidak partisan,” tegasnya.