Umum

Details
Hits: 1344

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI menegaskan komitmennya atas kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Karenanya, KPI menghormati upaya lembaga penyiaran dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait dinamika sosial dan politik yang terjadi di Indonesia lewat peliputan dan pemberitaan yang akurat, berimbang, terverifikasi sesuai dengan regulasi yang ada. Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan hal tersebut, di kantor KPI Pusat, usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR RI, (2/9). 

Dia mengatakan, saat Rapat Kerja tersebut, KPI menyampaikan rencana kerja di tahun 2026. Secara khusus, program KPI di tahun depan meliputi pemberian rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia, layanan pengaduan masyarakat terhadap konten siaran televisi dan radio, pemantauan langsung pada konten siaran televisi dan radio yang  bersiaran jaringan, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penyiaran. 

Hingga saat ini, KPI terus melakukan penguatan kelembagaan lewat kegiatan yang menjadi dasar lembaga ini meningkatkan kualitas penyiaran. Harapannya, posisi KPI dalam pengawasan isi siaran dan radio menjadi semakin kuat agar konten yang hadir di tengah publik selalu aman, sehat dan bermanfaat. 

Untuk itu, sebagai lembaga yang menjadi perwakilan publik, KPI juga akan menggiatkan kerja sama dan partisipasi masyarakat untuk terlibat menjaga ruang-ruang siar. Kegiatan literasi media juga menjadi program prioritas KPI, dalam rangka meningkatkan kecakapan publik dalam mengonsumsi media. “Kita berharap, kapasitas literasi media di masyarakat semakin meningkat, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan berita yang tidak benar, baik berupa hoaks ataupun disinformasi, juga partisipasi masyarakat meningkat keterlibatannya dalam pengawasan konten” pungkasnya. Turut hadir dalam Rapa Kerja, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Pelaksana Harian (PlH) Sekretaris KPI Pusat Imam Waluyo, dan Perencana Ahli Muda KPI Pusat Rivai Nursetyo

Details
Hits: 660

 

Jakarta -- KPI Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Penyiaran Indonesia (IPI) 2025 secara daring, Senin (01/09/2025). Kegiatan ini merupakan rangkaian kedua dari empat kali pertemuan yang dijadwalkan, dengan target menghasilkan naskah akademik dan instrumen penelitian yang siap diuji validitas pada November mendatang.

Diskusi yang dipimpin Komisioner Bidang Kelembagaan, Amin Sabhana menghadirkan akademisi, konsultan, serta perwakilan KPI dan KPID. Sejumlah masukan disampaikan terkait pentingnya perumusan tujuan penelitian yang jelas, fokus, dan sesuai dengan kewenangan KPI. Salah satu perhatian utama adalah pemilihan metode penelitian yang tepat agar hasil riset dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

“IPI merupakan pengembangan Indeks Kualitas Penyiaran Televisi (IKPSTV), dengan cakupan yang lebih luas mencakup keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keberagaman isi siaran (diversity of content),” ujarnya. IPI dirancang menjadi instrumen strategis untuk memotret kualitas penyiaran sekaligus sebagai penyeimbang indeks Nielsen. KPI menargetkan pengukuran melibatkan 33 provinsi dengan partisipasi KPID, akademisi, dan praktisi media.

Berdasarkan FGD IPI pertama yang dilaksanakan Agustus lalu, sejumlah narasumber menekankan pentingnya metodologi yang kuat, termasuk monitoring konten sepanjang tahun, validitas data, serta pemetaan jangkauan siaran agar lebih representatif. Bappenas menilai IPI dapat mendukung program prioritas nasional dalam memperkuat demokrasi dan kebebasan pers.

Selain itu, transparansi data kepemilikan media, penguatan indikator keberlanjutan industri, serta pemanfaatan teknologi seperti dashboard interaktif agar hasil IPI bisa diakses publik dan menjadi acuan kebijakan berbasis data. KPI menegaskan IPI akan menjadi barometer baru demokratisasi penyiaran di Indonesia, sekaligus memastikan media menjalankan fungsi edukatif, informatif, dan berintegritas bagi publik.

Eny Mariani menekankan perlunya kejelasan masalah pokok yang mendasari penyusunan IPI. Menurutnya, penelitian harus menyoroti isu yang sesuai dengan otoritas KPI, khususnya terkait konten siaran. Ia mengingatkan agar metode yang digunakan, baik kuantitatif maupun kualitatif, dipastikan valid, kredibel, dan objektif, dengan pelibatan KPID sebagai coder yang memiliki pengalaman langsung di bidang penyiaran.

Senada, Judhariksawan menggarisbawahi pentingnya IPI sebagai amanah undang-undang untuk memastikan keberagaman kepemilikan dan konten siaran. Ia menilai analisis berbasis data dapat memotret kondisi penyiaran yang selama ini kurang transparan bagi publik, serta menjadi landasan penguatan peran KPI dalam industri penyiaran nasional.

Sementara itu, Whisnu Triwibowo menekankan bahwa indeks bisa menggunakan pendekatan mix method, yakni kuantitatif sebagai dasar pengukuran yang diperkuat dengan analisis kualitatif. Hal ini penting untuk memastikan validitas instrumen, sekaligus menjawab kritik terhadap riset penyiaran sebelumnya yang dinilai kurang tajam.

FGD juga membahas keterbatasan anggaran penelitian. Para narasumber sepakat agar penelitian tetap berorientasi pada kualitas metodologi, dengan mempertimbangkan skala prioritas seperti fokus awal pada televisi sebelum diperluas ke radio dan lembaga penyiaran lainnya.

Menutup diskusi, KPI Pusat menegaskan bahwa FGD IPI 2025 bertujuan memperkuat landasan akademik dan metodologis bagi riset penyiaran. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas, keberagaman, dan kepemilikan media penyiaran di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada publik. Anggita Rend/Foto: Agung R

 

Details
Hits: 7060

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan di tengah berlangsungnya demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).

“Kami turut berbelasungkawa, semoga Almarhum Affan husnul khatimah. Juga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan, sabar dan ikhlas. Termasuk juga korban yang mengalami luka-luka semoga lekas pulih. Tentu saja kami sangat paham bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak bagi warga. Peristiwa itu sangat disayangkan. Semoga tidak berulang kembali, diproses secara hukum yang berlaku dan jadi pelajaran bagi kita sekalian,” ucap Ubaidillah Ketua KPI Pusat, Jumat (29/8/2025).

Di tengah gelombang aksi yang kian meluas, kebutuhan akan informasi yang akurat, berimbang dan terverifikasi melalui lembaga penyiaran (TV dan radio) merupakan hal yang sangat penting. Ketersediaan informasi ini juga merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Karena itu, KPI Pusat menghormati upaya lembaga penyiaran dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait dinamika yang terjadi di negara ini melalui peliputan atau pemberitaan yang akurat, berimbang, terverifikasi dan tentunya berlandaskan regulasi yang berlaku.

“Kami menghormati penuh lembaga penyiaran untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat karena ini menjadi hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang,” tambahnya.

Menurut Ubaid, lembaga penyiaran diberikan kebebasan untuk melakukan peliputan dan pemberitaan, tapi yang terpenting dan ditekankan KPI Pusat adalah pemberitaan atau liputan tersebut harus dilakukan secara profesional, berpegang teguh pada Undang- Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), serta peraturan perundangan lainnya.

“Kami pun sepenuhnya percaya lembaga penyiaran, (TV dan radio) mampu menyajikan informasi dan pemberitaan yang benar-benar akurat dan berimbang. Pasalnya, ada prinsip-prinsip profesionalisme dan aturan yang menjadi acuan dan harus diikuti oleh lembaga penyiaran. Jadi semestinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari siaran atau informasi yang disampaikan media penyiaran ini. Karena ini juga bagian dari demokrasi,” jelas Ubaid. **

Details
Hits: 2774

Jakarta - Informasi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan masih menjadi kekuatan bagi televisi dan radio, karena adanya mekanisme redaksional yang menjaga kualitas informasi maupun berita. Untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendukung eksistensi pers dan jurnalis yang selalu hadir menyampaikan fakta dan kebenaran di tengah masyarakat, sekalipun kondisi saat ini menunjukkan ekosistem media sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut disampaikan Tulus Santoso, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, saat menjadi pembicara pada diskusi yang bertajuk “Menentukan Arah Jurnalisme Televisi di Tengah Badai Disrupsi dan Monopoli Platform Global” yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Aula Dewan Pers, (29/8). 

Tulus menjelaskan, dalam setiap kesempatan sosialisasi dan literasi yang digelar KPI Pusat, selalu disampaikan ke publik bahwa televisi adalah tempat rujukan bagi setiap informasi yang diterima. Bahkan, KPI juga sering mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi, karena berita yang ada di media penyiaran baik itu televisi dan radio, lebih dapat dipercaya.  Lantaran ada proses redaksi yang dijalankan oleh televisi dalam menyajikan berita, yakni mekanisme verifikasi dan juga tanggung jawab etik yang dilindungi oleh undang-undang. “Hal ini yang menjadi nilai lebih bagi jurnalis televisi melalui media arus utama, menghadirkan informasi yang terpercaya,”ujarnya. 

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat memberi sambutan pada penyelenggaraan Ulang Tahun ke 27 IJTI. Nezar mengatakan, di tengah maraknya disinformasi, jurnalisme tetap memiliki ciri utama yang membedakannya dengan konten media sosial, yakni disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi adalah garis batas antara informasi amatir dan profesional,” tegas Nezar.

Lebih jauh, Tulus memandang dukungan terhadap eksistensi pers juga harus diberikan lewat regulasi, termasuk undang-undang penyiaran. “Selayaknya ada regulasi yang mengatur kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk mengalokasikan program siaran jurnalistik, serta dukungan pemerintah lewat penempatan iklan di program tersebut,” terangnya. 

Tulus juga sepakat dengan usulan pendanaan publik bagi pembiayaan pers yang berkualitas sebagaimana yang diusulkan oleh narasumber lain. Hal lain yang mengemuka dalam diskusi adalah perlunya insentif dari pemerintah untuk industri media. Pendapat ini disampaikan oleh anggota Dewan Pers Dahlan Dahi. Menurutnya, industri media selama ini diatur oleh banyak sekali regulasi, namun tidak pernah mendapatkan insentif dari pemerintah sebagaimana insentif yang diterima oleh industri lain. 

Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Jenderal IJTI  Usmar Almarwan mengatakan, jika insentif diberikan pada industri media, selayaknya dapat memberikan kesejahteraan bagi jurnalis. Karenanya harus dapat dipastikan, insentif yang diberikan tersebut sampai kepada jurnalis yang menjadi ujung tombak industri media. 

 

Details
Hits: 2811

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) merupakan amanat Undang-Undang (UU) Penyiaran yang harus diperkuat. Kendati dinamika penyiaran saat ini makin ramai dengan hadirnya media baru, keberadaan LPPL sangat penting sebagai corong informasi publik daerah sekaligus ruang penguatan budaya lokal.

“LPPL ini harus terus diperkuat,” kata Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, saat menerima kunjungan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, di Gedung KPI Pusat, Kamis (28/08/2025).

Tulus juga meminta LPPL untuk berinovasi menghadirkan program yang variatif, mengedepankan nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Di Radio Tuntung Pandang, program khas seperti Madihin (KBBI: kesenian khas Kalimantan Selatan berupa pembacaan syair atau pantun yang diiringi dengan tabuhan rebana) hingga Campursari dinilai sebagai kekuatan yang bisa terus dipertahankan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPL Radio Tuntung Pandang, Nelly Ariani, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya baru terbentuk secara lengkap sejak 2022–2023, setelah melalui perjuangan panjang sejak Perda 2013. Ia menuturkan, meskipun pada 2024 telah menjadi nomine pada ajang Anugerah KPI, pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala.

Nelly menyampaikan jika kunjungan dimaksudkan memperkuat kelembagaan LPPL sekaligus meminta arahan dalam meningkatkan kualitas siaran agar mampu bersaing di tingkat nasional, khususnya dalam ajang Anugerah KPI.

“Untuk menjadi LPPL terbaik, ada beberapa indikator yaitu sejauh mana izin (siaran) masih aktif, siaran berapa lama, dukungan daerah seperti apa-tentu harus tercermin, program apa saja, apakah banyak pengulangan, sejauh apa, kemudian program itu mampu ditujukan kepada kami sebagai program yang memang berdampak bukan hanya sekedar ada program,” ujar Tulus Santoso. Ia juga menambahkan hal tersebut juga berlaku untuk program ramah anak.

Nelly juga menyampaikan, meski sejak terbitnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 kondisi kelembagaan LPPL Radio yang mengudara pada saluran 102,3 FM membaik, ia merasa masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari pengakuan kelembagaan hingga kepemilikan aset yang sebagian masih tercatat milik Dinas Kominfo.

“Kami berharap mendapat arahan KPI agar LPPL dapat menyiarkan program yang berkualitas, sesuai regulasi, sekaligus lebih diminati pendengar,” lanjutnya.

Secara khusus, dia menyinggung bahwa permasalahan SDM menjadi tantangan. Dari tenaga kerja yang ada, sebagian masih berstatus PTT Kominfo. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam operasional harian radio, sementara kebutuhan siaran tidak mengenal hari libur.

Mengingat sumber pendanaan yang merupakan hibah dari Dinas Komunikasi dan Informasi daerah setempat, KPI mengingatkan pentingnya menjaga proporsi konten agar LPPL tidak hanya menjadi corong pemerintah daerah. Di luar itu, KPI melihat adanya potensi bagi LPPL untuk mengembangkan sumber pendanaan melalui iklan layanan masyarakat maupun kerja sama dengan pihak swasta.

“Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menambah motivasi dan membangkitkan semangat,” ucap Tulus menutup kunjungan. **/Anggita Rend

  1. MUI Dukung Perluasan Kewenangan KPI Awasi Media Baru
  2. Dinamika Penyiaran Digital Indonesia: Antara Peluang, Ancaman, dan Tantangan Regulasi
  3. Gelar Dialog Partisipasi Masyarakat, KPI Ajak Kolaborasi Perkuat Media Penyiaran Sahabat Pelajar
  4. Diskusikan Aturan Konten Audio Visual, KPI dan Uni Eropa Jajaki Kerja Sama

Page 27 of 731

Copyright © 2026 %site All Rights Reserved.name%.
slot