Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengundang Stasiun TV tvOne untuk dimintakan klarifikasi terkait program siaran “Apa Kabar Indonesia Siang”, Kamis (17/04/2025) di Kantor KPI Pusat. Program siaran yang ditayangkan pada Rabu, 9 April 2025 Pukul 13.00 menampilkan pemberitaan berjudul “Bu Guru Salsa Mencoba Menyanyi”, dengan subjudul “Bu Guru Salsa Siap ‘Goyang’ Penggemar”.

Mengawali klarifikasi, Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso mengatakan, pihaknya menerima aduan dari masyarakat terkait program siaran tersebut. Menurutnya, kehebohan di media sosial bukan ranah KPI, tapi hal ini muncul juga di lembaga penyiaran. 

“Aduan kami terima bukan hanya dari individu atau perorangan tapi juga kelompok sehingga kami perlu menindaklanjuti,” ujarnya di depan perwakilan tvOne yang hadir dalam klarifikasi tersebut. 

Tulus kemudian memaparkan fokus permasalahan pada dua hal. Pertama, penggunaan kata ‘penggemar’ yang biasanya dilekatkan pada publik figur yang memiliki profesi tertentu dan digemari masyarakat. Sementara itu, pada pemberitaan dimaksud, Bu Guru Salsa sebagai objek pemberitaan bukanlah publik figur. Belakangan, objek pemberitaan menjadi viral karena kasus video pribadi yang tersebar di media sosial. 

Kedua, bahwa ketika pemberitaan diambil berdasar pada viralitas, hal tersebut mengesankan memberi panggung, ada glorifikasi pada seseorang, dalam hal ini yang sudah diketahui melanggar norma kesusilaan.

Sementara itu, Manager News Daily dan Hard Talkshow tvOne, Sylvester Keda, membenarkan pemilihan objek pemberitaan karena viralitas dan adanya keinginan yang bersangkutan untuk menjadi penyanyi. Adapun pemilihan subjudul “Bu Guru Salsa Siap ‘Goyang’ Penggemar”, khususnya kata “goyang’ sebagaimana pernah digunakan pada pemberitaan lain yang merujuk pada publik figur.

“Saya sebagai penanggungjawab minta maaf atas kegaduhan ini. Pada pemberitaan lain saya pernah membuat judul serupa, pikiran saya dengan menambahkan tanda kutip bisa aman, tapi ternyata rame,” kata Produser Eksekutif “Apa Kabar Indonesia Siang” tvOne, Dickjaya Rio Pitra. 

Pemilihan Bu Guru Salsa sebagai objek juga didasari alasan bahwa yang bersangkutan merupakan korban. Karena video pribadinya yang viral, objek kemudian di-blacklist dari PGRI sehingga dia memberanikan diri menjajaki profesi lain.

Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Aliyah mengatakan, kata goyang dapat diinterpretasi bermacam-macam dan tidak bisa disamakan dengan “Inul menggoyang penggemar”, karena dia memang penyanyi. Objek memang korban, tapi itu tidak dijelaskan kasusnya, misalnya karena ketidaktahuan menggunakan gawai, kemudian adanya keinginan untuk bertobat”.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, menanyakan segmentasi pemberitaan tvOne yang tidak sesuai dengan profil lembaga penyiaran tersebut selama ini. 

“Secara Kode Etik Jurnalistik memang tidak ada yang dilanggar tapi orang terprovokasi karena judulnya itu, yang bisa diperbaiki TVONE, bisa menjaga standar dan kualitas berita yang ada di Indonesia. Kami khawatir ini menjadi jalan instan dan pintas masuk televisi,” tambahnya.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, kembali menyampaikan kekhawatiran yang sama, bagaimana jika pola tersebut menimbulkan efek negatif, yaitu memberi ide pada orang lain untuk mencoba hal yang serupa supaya viral untuk kemudian bisa tampil di layar televisi dan menjadi terkenal. Dia sepakat bahwa objek adalah korban yang membutuhkan pemulihan hak, namun ada hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu kenyamanan pemirsa. 

“Kalau orang melihat judul dalam tayangan memang menjadi bingung dan penasaran kemudian berimajinasi karena judulnya. tvOne harus berhati-hati terutama dalam pengambilan judul. Tentu banyak isu lain yang perlu disampaikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Atas klarifikasi tersebut, KPI akan menindaklanjuti dalam rapat pleno KPI. ***/Anggita/Foto: Agung R

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk dua program siaran jurnalistik di iNews TV dan satu program siaran jurnalisitik di MNC TV. Ketiga program siaran jurnalistik di dua TV ini kedapatan menampilkan identitas (wajah dan nama) kerabat dari korban pelecehan seksual dalam tayangan. Hal ini ditegaskan KPI Pusat dalam tiga surat teguran yang telah dilayangkan ke masing-masing stasiun televisi, beberapa waktu lalu.

Adapun ketiga program siaran jurnalistik itu antara lain program “iNews Today” dan “iNews Siang” di iNews TV serta program “Lintas iNews Siang” di MNC TV. Pelanggaran di program “iNews Today” ditemukan pada  tanggal 17 Maret 2025 pukul 09.46 WIB dan program “iNews Siang” pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 11.21 WIB. Sedangkan pelanggaran dalam program “Lintas iNews Siang” di MNCTV terjadi pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 10.17 WIB.

Komisioner sekaligus Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso menjelaskan, penayangan identitas kerabat atau keluarga korban pelecehan dalam tayangan melanggar aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. 

“Penayangan identitas keluarga atau kerabat korban pelecehan seksual itu tidak boleh. Harus ada penyamaran, baik wajah maupun identitas yang terkait dengan korban,” ujar Tulus Santoso.

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah menambahkan, tampilan identitas kerabat korban pelecehan seksual dalam tiga program berita ini telah melanggar dua pasal di P3SPS KPI yakni Pasal 22 ayat (3) P3 dan Pasal 43 huruf f SPS.  

“Pasal Pasal 22 ayat (3) P3 bahwa lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta P3 dan SPS. Kemudian di Pasal 43 huruf f SPS disebutkan program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya,” tegas Aliyah.

Dalam kesempatan ini, Tulus mengingatkan iNews TV dan MNC TV serta lembaga penyiaran lainnya untuk lebih berhati-hati dan menjadikan P3SPS sebagai acuan sebelum penayangan program. “Kita berharap sanksi ini jadi pembelajaran dan juga perbaikan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dikemudian hari,” pintanya. ***

 

 

Jakarta - Penyiaran memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi media informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, penyiaran juga berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga keragaman dalam bingkai persatuan. Dalam konteks ini, program siaran keagamaan menjadi salah satu jenis siaran yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. 

Anggota KPI Pusat Aliyah menuturkan, regulasi penyiaran program siaran agama merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mengamanatkan bahwa isi siaran harus menghormati norma agama dan etika yang berlaku di masyarakat. 

“KPI juga merujuk pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), yang secara tegas mengatur tentang penyajian siaran keagamaan agar tidak menimbulkan penyesatan, pemaksaan kehendak, atau penodaan terhadap keyakinan agama lain,” kata Aliyah saat menjadi pemateri dalam kegiatan “Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam (PKPAI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Aliyah juga menyinggung arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam arahannya beberapa waktu lalu menekankan pentingnya isi siaran yang layak dan mendidik, terutama pada jam-jam di mana anak-anak banyak menonton televisi.

“Agar siaran pagi atau jam-jam yang banyak anak menonton TV, agar bobot siarannya lebih informatif, edukatif, dan inspiratif. Jangan sampai anak-anak kita terpapar siaran yang bukan sesuai dengan usia yang menontonnya. Ini demi menyelamatkan generasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang,” tegas Presiden dalam arahannya.

Menindaklanjuti arahan itu, Aliyah menegaskan dalam rangka menjaga kekhusyukan dan nilai ibadah selama bulan Ramadan, KPI menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan. “Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh Lembaga Penyiaran, baik televisi maupun radio, serta kepada KPI Daerah dalam melakukan pengawasan,” kata Aliyah. 

Dalam surat edaran tersebut, KPI mengingatkan bahwa selama Ramadan terjadi perubahan pola konsumsi media, di mana waktu menonton televisi dan mendengarkan radio mengalami pergeseran. Oleh karena itu, Lembaga Penyiaran diminta untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam merancang isi siaran. Selain itu, KPI menekankan agar lembaga penyiaran untuk mematuhi ketentuan P3SPS dalam seluruh program yang disiarkan. 

“Hal ini juga menjadi sangat fundamenteal saat bulan Ramadan dengan menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta berhati-hati dalam menyajikan konten yang mengandung perbedaan pandangan atau paham agama dan politik tertentu. KPI menekankan pentingnya menghadirkan narasumber yang kompeten, berintegritas, dan tidak memprovokasi,” katanya. Syahrullah

 

Siaran Pers: 01/KPI/HM.02.02/03/2025

PENGAWASAN PROGRAM SIARAN DI BULAN RAMADAN

 

Menanggapi pemberitaan di media tentang program siaran di televisi pada bulan Ramadan yang dirilis Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pemantauan langsung program siaran selalu dilakukan KPI selama 24 jam, baik selama bulan Ramadan atau pun di luar bulan Ramadan sebagai amanat dari Undang-Undang nomor32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Secara khusus, untuk siaran pada bulan Ramadan, KPI telah mengeluarkan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan, sekaligus melakukan sosialisasi kepada pengelola televisi dan radio.

2. Hal-hal yang menjadi perhatian MUI ini, dinilai KPI sebagai bagian dari partisipasi publik di sektor penyiaran. KPI mengapresiasi masukan MUI sebagai wujud kerjasama antara dua lembaga yang terjalin baik selama ini. Untuk itu, aduan MUI ini pun secara kelembagaan akan ditindaklanjuti oleh KPI.

3. Terkait masukan MUI pada program siaran yang menyajikan humor kurang pantas di televisi, yang bahkan dilakukan oleh pejabat publik sejatinya sudah menjadi perhatian KPI. Pemanggilan kepada beberapa stasiun televisi sudah dilakukan pada 17 Maret 2025, termasuk Trans TV yang menayangkan program siaran “Berkahnya Ramadhan”. KPI memberikan peringatan sekaligus pembinaan agar candaan tidak berlebihan dan tetap menghormati martabat orang lain, termasuk para pemirsa, dan kekhusyukan di Bulan Ramadhan.

4. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari tim pemantauan KPI, pasca dilakukannya pembinaan di kantor KPI, sudah ada perubahan candaan yang disajikan dalam tayangan. Artinya ada perbaikan dari pemilik program untuk menyesuaikan program siarannya agar tidak keluar dari koridor norma yang ada.

5. Terkait dengan adanya pejabat negara yang tampil di televisi, baik sebagai pembawa acara (host) maupun pengisi acara (talent), regulasi penyiaran tidak ada yang melarangnya. Namun demikian, KPI berharap, setiap orang yang tampil di lembaga penyiaran, termasuk pejabat negara harus menjaga norma-norma yang berlaku. 

 

Jakarta, 26 Maret 2025

Siaran Pers ini dikeluarkan oleh Sub Bagian Humas dan Kerja Sama

 

 

Copyright © 2026 %site All Rights Reserved.name%.
slot