Komisi Penyiaran Indonesia
Twitter
Facebook
English Version
Webmail
Links

Berita Duka

Keluarga besar Komisi Penyiaran Indonesia turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Drs. Budi Taruna, M.Si., Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat KPI Pusat. 

Almarhum meninggal pada  Rabu, 27 Mei 2015 pukul 15.00 pada Usia 56 Tahun di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka yang beralamat di Jalan Utama VII/3 RT 009/01, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Ciandam, Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis, 28 Mei 2015. 

Semoga amal dan ibadahnya di terima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.

Persaingan Konten, Masa Depan Industri Penyiaran

Jakarta - Mahasiswa Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar Mengunjungi Kantor KPI Pusat, Jakarta. Kunjungan itu dalam rangkaian Studi Media dan persiapan pemilihan konsentrasi studi. "Kunjungan ini akan sangat berarti sebelum memilih konsentrasi. Selain itu juga melihat dari dekat perkembangan ilmu komunikasi dalam ranah yang praktis," kata Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Unhas, Dr. Muhammad Farid di Ruang Rapat KPI Pusat, Selasa, 26 Mei 2015.

Kunjungan diterima Ketua KPI Pusat Judhariksawan. Dalam sambutannya Judhariksawan mengatakan, dunia penyiaran ke depan akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, peluang mahasiswa komunikasi untuk mengisi dan ikut terlibat di dalamnya terbuka lebar.

"Industri penyiaran ke depan, bersaing pada konten. Saat ini satu frekuensi teresterial digunakan untuk satu Lembaga Penyiaran dan satu program acara. Nanti ketika beralih ke digital, satu frekuensi bisa dipakai untuk 12 program siaran dengan kualitas gambar semakin baik. Peluang teman-teman di sana terbuka lebar," kata Judha.

Meski demikian, Judhariksawan mengingatkan, persaingan konten, juga berarti persaingan kualitas. Untuk menyiapkan hal itu, Judhariksawan mengingatkan sebelum terjun langsung, bisa dimulai sejak dini dengan memperbanyak latihan pembuatan program acara dengan langsung bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran.

Dalam sesi tanya jawab dengan mahasiswa Judha menjelaskan, peluang itu terbuka dengan adanya Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), bukan lagi Stasiun Siaran Nasional. Menurut Judha, penggunaan istilah Lembaga Penyiaran Nasional hanya digunakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI.

"Dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 disebutkan  agar dibentuknya SSJ dan ketentuan penayangan 10 persen konten lokal," ujar Judha. Ia mencontohkan, jika sebuah Lembaga Penyiaran SSJ di Makassar memiliki siaran selama 24 jam, maka sepuluh persen konten lokal yang harus ditayangkan itu sebanyak 2,4 jam atau 5 program acara jika masing-masing berdurasi 30 menit.

Menurut Judha tujuan konten lokal itu untuk mengakomodasi kebutuhan informasi, hiburan masyarakat lokal, bukan hanya tayangan yang menampilkan budaya dari etnis tertentu. "Semangat UU penyiaran adalah beragaman kepemilikan dan keberagaman konten," katanya.

Lebih lanjut Judha menjelaskan, salah satu tugas KPI adalah pengawasan program siran. Dalam pengawasan program acara Lembaga Penyiaran, KPI menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). "Untuk mengetahui mana yang boleh dan tidak di Lembaga Penyiaran mahasiswa komunikasi harus membaca P3SPS. Itu juga bisa jadi panduan teman-teman membuat konten nanti sekaligus ikut serta mengawasi penyiaran," ujar Judha.

Kunjungan Mahasiswa IPB dan UMM

Jakarta - Dua hari terakhir, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima kunjungan mahasiswa Program Diploma Komunikasi Institut Pertanian Bogor (IPB) dan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Kunjungan itu dalam rangka untuk mengenal KPI lebih dekat dan seputar penyiaran di Indonesia. Kunjungan diterima Asisten Komisiner Bidang Kelembagaan dan Bidang Isi Siaran KPI Pusat, dan Kepala bagian Humas dan Kerjasama KPI. 

Selama kunjungan berlangsung, pertanyaan dari mahasiwa seputar tentang tugas dan wewenang KPI yang diatur dalam Undang-undang Penyiaran dan panduan yang digunakan dalam menilai sebuah program acara di Lembaga Penyiaran, yakni Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Kunjungan mahasiswa Diploma Komunikasi IPB, Senin (18/05/2015): 

Kunjungan Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (19/05/2015):

 

 

 

 

LPP Lokal Harus Melayani Kepentingan Publik

Jakarta - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengunjungi Kantor KPI PUsat, Jakarta. Kunjungan dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, pimpinan dan anggota Pansus Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Televisi Provinsi Kepualan Riau, dan Ketua KPID Kepri Azwardi.

Menurut Jumaga kunjungan itu mengetahui prosedural resmi pembentukan LPP Lokal di Kepri. Selain itu, menurutnya juga tentang ketentuan Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar hukum pembentukannya. "Ini termasuk, apa saja kiranya yang perlu dimasukkan dalam Perda yang akan kami susun nanti," kata Jumaga di Ruang Rapat KPI Pusat, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2015.

Kunjungan diterima oleh Ketua KPI Pusat Judhariksawan dan Komisoner KPI Bidang Kelembagaan Fajar Arifianto Isnugroho. 

Judharikswan menjelaskan, sejak reformasi bergulir, istilah Lembaga Penyiaran milik pemerintah sudah tidak lagi digunakan, diganti dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yakni Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, non komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan publik. "TVRI, RRI, dan LPP Lokal adalah bentuk dari Lembaga Penyiaran Publik itu sendiri," ujar Judhariksawan.

Lebih lanjut Judha menerangkan, dalam pengelolaan LPP harus sesuai dengan misinya, yakni sebagai ajang komunikasi warga dengan pemerintah daerah, bukan untuk kepentingan golongan. Demikian juga pendaannya dibiayai dari APBD atas persetujuan DPRD dan dikelola bersama dengan Pemerintah Daerah.

"Oleh karena itu dalam pengelolaanya harus melibatkan unsur profesional di dalamnya, mulai dari Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang juga menyertakan unsur masyarakat," kata Judharikswan.

Sementara itu Fajar mengatakan keberadaan LPP Lokal untuk mengimbangi Lembaga Penyiaran Swasta yang mengedepankan unsur program hiburan yang lebih dominan dalam siarannya. Menurutnya, selain sebagai media informasi dan komunikasi, LPP Lokal harus mampu menyajikan nilai-nilai lokal dalam program siarannya menjadi program acara yang menarik bagi publik lokal itu sendiri.

Goyang Dribble Melecehkan Martabat Perempuan

Jakarta - Beberapa minggu terakhir, pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pengaduan masyarakat mendapati sejumlah televisi menampilkan program siaran dengan penyanyi wanita bergoyang erotis, yakni menggoyangkan bagian dada (payudara) yang dikenal dengan “goyang dribble”. Fenomena goyang erotis seperti ini tidak dapat dibiarkan di ruang publik, maka KPI mengeluarkan "Surat Edaran Larangan Menampilkan Goyangan Erotis, termasuk Goyang Dribble", (13/5). 

Dalam surat tersebut, KPI Pusat menilai muatan siaran semacam itu tidak pantas untuk ditayangkan dan akan memberi pengaruh buruk pada anak-anak dan/atau remaja yang menonton serta melecehkan martabat perempuan.

Komisioner KPI Pusat, Koordinator bidang pengawasan isi siaran, Agatha Lily mengatakan "jangan merusak kreativitas dengan tampian seronok seperti itu". Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tegas melarang content-content vulgar. Bahkan P3SPS telah memuat larangan tersebut secara rinci. “Kami mengingatkan kembali kepada seluruh lembaga penyiaran agar mematuhi ketentuan yang terdapat dalam P3 KPI Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 16 serta SPS KPI Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 18 huruf h dan I serta Pasal 20 Ayat (1) dan (2)," ujar Lily.

Dirinya menjelaskan bahwa secara garis besar, aturan dan pasal-pasal itu melarang Lembaga Penyiaran menayangkan atau menyiarkan muatan (baik dari segi cara berpakaian maupun cara bergoyang/menari) yang mengeksploitasi  bagian tubuh tertentu seperti paha, bokong, payudara serta melarang menampilkan gerakan tubuh atau tarian yang erotis. Program siaran juga dilarang menampilkan lagu dan/atau video klip yang bermuatan seks, cabul, mengesankan aktivitas seks dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks. Adapun bunyi aturan dan pasal-pasal yang mengatur ketentuan tersebut:

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI Tahun 2012; Pasal 9: Lembaga Penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. 
Pasal 14 ayat (1): Lembaga Penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan siaran; (2) Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam aspek produksi siaran.
Pasal 16: Lembaga Penyiaran wajib tunduk kepada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

Standar Program Siaran (SPS) KPI Tahun 2012: Pasal 9 ayat (1): Program Siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi. (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

Pasal 15 Ayat (1): Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
Pasal 18: huruf (h); Mengkeploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot. Huruf (i); Menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis.
Pasal 20 Ayat (1); Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks;  (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks.

Lily mengingatkan agar lembaga penyiaran sungguh-sungguh mematuhi ketentuan tersebut. Lebih lanjut Lily mengatakan bahwa program siaran yang mengandung muatan pornografi, selain memiliki konsekuensi sanksi dari KPI Pusat juga memliki konsekwensi pidana seperti yang diatur dalam undang-undang Penyiaran dan UU Pornografi.

<< < Mei 2015 > >>
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 29 30 31
logo kpi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-6340713
Fax. 021-6340667, 6340679