Komisi Penyiaran Indonesia
Twitter
Facebook
English Version
Webmail
Links

Terkait Sengketa Pemilu 2014, Lembaga Penyiaran Diminta Ciptakan Kondisi Kondusif

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran agar turut berperan serta menjaga situasi dan kondisi masyarakat agar lebih kondusif pada sebelum, saat pelaksanaan, dan pasca putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Suasana kondusif ini bisa dilakukan dengan menyajikan informasi dan liputan secara objektif tanpa eksploitasi yang berlebihan yang mengarah pada provokasi yang dapat menimbulkan dan berpotensi menimbulkan kekisruhan, mengganggu keamanan, dan ketertiban umum.

KPI mengingatkan hal ini karena berdasarkan UU Penyiaran, lembaga penyiaran berkewajiban untuk memperkukuh integrasi nasional. Atas kerja sama dan peran serta seluruh lembaga penyiaran dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif diucapkan terima kasih.

 

Ttd

Ketua KPI Pusat

 

Judhariksawan

“Ripley’s Believe Or Not” ANTV Kena Teguran Kedua

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melayangkan teguran kedua untuk program siaran “Ripley’s Believe Or Not” yang ditayangkan stasiun televise ANTV. Teguran ini diberikan setelah program tersebut kedapatan melanggar aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012 pada 10 Agustus 2014 pukul 07:47 WIB. Demikian ditegaskan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dalam surat teguran yang ditandatangani pada Selasa, 19 Agustus 2014.

Menurut Judha, program tersebut secara eksplisit menayangkan adegan berbahaya seorang wanita berjalan di atas pecahan kaca tanpa menggunakan alas kaki. Selain itu, terdapat pula adegan dimana seorang wanita ditimbun banyak pecahan kaca hingga lehernya. “Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja, ketentuan jam tayang  serta penggolongan program siaran yang diatur dalam P3 dan SPS,” katanya.

Pasal yang dilanggar yakni  Pasal 14 dan Pasal 21 ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) huruf a Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012.

Menurut catatan KPI Pusat, sebelumnya program ini telah menerima surat teguran tertulis pertama dengan No. 1550/K/KPI/07/14 tertanggal 2 Juli 2014. Secara lisan KPI Pusat telah beberapa kali menyampaikan kepada pihak bersangkutan untuk melakukan editing secara sempurna terhadap adegan-adegan berbahaya pada program ini. Bahkan, KPI meminta ANTV untuk mematuhi ketentuan jam tayang dewasa yakni di atas pukul 22.00 WIB.

Dalam surat teguran kedua itu, KPI Pusat menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika pihak terkait tidak mengindahkan teguran ini.

Amiruddin: Penyiaran di Perbatasan sebagai Bentuk Diplomasi Informasi

Amiruddin (Komisioner KPI Pusat bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran saat menyampaikan materi di Forum Literasi Media, Sanggau 14 Agustus 2014)

 

 

Sanggau - Regulasi negara ini pasca 1999 memberi peluang untuk liberalisasi media. Sehingga terbuka kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk memproduksi medianya sendiri. Namun demikian informasi yang meluap itu justru tidak terdapat di daerah perbatasan. Masyarakat di wilayah yang bersebelahan dengan negara tetangga itu justru mendapatkan siaran luar negeri yang meluber (spill over) hingga wilayah NKRI.  Hal tersebut disampaikan Amiruddin, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, dalam acara Forum Literasi Media  yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Sanggau (14/8).

Di kabupaten Sanggau yang memiliki tujuh kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini, memang belum memiliki televisi lokalnya sendiri. Keberadaan lembaga penyiaran berbayar (LPB) melalui kabel yang ada di Sanggau hingga saat ini masih illegal, karena belum mengurus proses perizinan melalui instansi yang berwenang. Sehingga kebutuhan informasi masyarakat di Sanggau, diberikan melalui radio-radio swasta, televisi nasional yang diakses melalui satelit, serta Radio Republik Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Yohannes Kitteng, hingga saat ini kabupaten Sanggau masih membutuhkan 70 tower-tower menara untuk mengcover daerah-daerah blank spot, sehingga hak informasi masyarakat di seluruh kabupaten Sanggau ini dapat terpenuhi.

Dengan kondisi yang ada di Sanggau saat ini, Amiruddin menyarankan agar pemerintah kabupaten Sanggau sebaiknya mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat. “Penyiaran di daerah perbatasan sesungguhnya memiliki fungsi diplomasi informasi”, ujar Amir. Hal ini juga untuk menjaga nasionalisme masyarakat di perbatasan yang sehari-hari berdampingan dengan negara tetangga yang secara ekonomi lebih sejahtera.

Dengan adanya LPPL ini, ujar Amir, informasi yang dikelola lembaga penyiaran tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat perbatasan lebih spesifik di bandingkan daerah lain. Amir menilai, seharusnya perjuangan dan kerja keras Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga patok-patok perbatasan juga harus bisa tampil baik di televisi ataupun di radio. Selain juga potret masyarakat Indonesia yang tetap memilih menjadi warga negara Indonesia, meski dilingkupi hidup yang terbatas, padahal di negara tetangga dapat hidup lebih makmur. 

Informasi dan muatan siaran yang menguatkan ketahanan masyarakat dan meningkatkan nasionalisme tentunya harus dikelola dengan baik oleh semua pemegang kebijakan. Sehingga, melalui media penyiaran, masyarakat di perbatasan dapat merasakan kedekatan dengan saudara-saudara sebangsanya yang tinggal berjauhan. Sehingga dapat menangkal masuknya pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang merusak, seperti separatisme, narkoba, trafficking, ataupun kejahatan lintas negara (trans national crimes).

Wakil Gubernur Lantik Komisioner Baru KPID NTB Periode 2014-2017

MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muhamad Amin, SH atas nama Gubernur mengambil sumpah jabatan dan melantik  tujuh komisioner baru KPID NTB masa bakti 2014-2017. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Gubernur, pada Jumat, 15 Agustus 2014.

Komisioner yang dilantik adalah Badrun AM., S.Sos.I, Sukri Aruman S.Pt, Lalu Sukron Prayogi S.Pd, Maryati SH., MH, Suhadah SE., M.Si, Rifky Anwar, SH, dan Arwan Syahronie, SE. Dari tujuh komisioner yang dilantik, Rifky Anwar dan Arwan Syahroni merupakan komisioner baru.

Proses pelantikan disaksikan Ketua KPI Pusat Dr. Judhariksawan SH., MH, pimpinan DPRD NTB, para kepala dinas lingkup Provinsi NTB, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lermbaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers, dan tamu undangan lainnya. “Tugas yang saudara emban, tidaklah ringan, karena KPID merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan jaminan kepada masyarakat NTB dalam memperoleh informasi yang layak dan benar,” kata Wakil Gubernur NTB dalam pidato sambutannya.

Lebih lanjut Muhamad Amin menjelaskan, kewajiban dan wewenang KPI yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran. Wakil Gubernur juga menyinggung kecenderungan masyarakat NTB menonton tayangan TV khususnya kaum Ibu yang menyukai tayangan sinetron. ”Di ruangan ini juga banyak penggemar sinetron juga toh. Dan demi sinetron, sampai-sampai shalat maghribnya dikebut juga, biar tidak ketinggalan cerita sinetron kesayangannya itu,” ujar Wakil Gubernur yang disambut gelak tawa hadirin.

Muhamad Amin  juga menyinggung fenomena penyiaran televisi nasional dan terpolarisasinya masyarakat NTB karena keberpihakan media  saat berlangsungnya Pemilihan Umum khususnya Pilpres 2014. “Maklum ada media yang dukung Prabowo Hatta, ada juga yang pro Jokowi-JK, masyarakat NTB ikut terbelah karena perilaku media televisi yang cenderung partisan dan berpihak. Seharusnya ini tidak terjadi,” tegas Muhamad Amin. Wakil Gubernur berharap agar KPID NTB dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka penegakan hukum dan penjatuhan sanksi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam sambutannya mengapresiasi acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komisioner Baru KPID NTB periode 2014-2017.”Mereka yang dilantik hari ini adalah komisioner terbaik, apalagi lima diantaranya merupakan komisioner lama. Bahkan setahu saya mereka diberi perpanjangan masa jabatan oleh Pemerintah Daerah, tentu saja karena prestasi dan kinerja terbaik mereka selama ini,” ungkap Judha.

Lebih lanjut, Judhariksawan juga menjelaskan strategisnya peran penyiaran dalam pembangunan nasional khususnya dalam memperkukuh integrasi nasional. Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa da memajukan kesejahteraan Umum. “Sejarah mencatat, kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 juga tidak lepas dari peran media penyiaran, itulah yang patut kita syukuri,” terang Judhariksawan.

Selain itu kondisi penyiaran nasional saat ini, menurut Judha, berada dalam kondisi dilematis dan ironi. Apa yang menjadi semangat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik, bahkan cenderung disimpangkan oleh banyaknya peraturan pelaksanaaan yang kontraproduktif dan menegasikan kewenangan KPI sebagai regulator penyiaran.

Terlepas dari berbagai persoalan yang melingkupi penyiaran nasional, Judhariksawan mengingatkan Komisioner baru KPID NTB untuk memastikan berjalannya Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang diharapkan efektif berlaku tahun ini. “Tentunya bila SSJ ini berjalan normal akan memberi dampak yang lebih baik bagi daerah, setidaknya muatan konten lokal minimal 10% itu dijalankan TV jaringan. Selain itu, hal ini juga akan membuka lapangan kerja baru bagi daerah khususnya untuk mereka yang ingin berkarir di dunia penyiaran,” ujar Judha. (KPID NTB)

Rapimnas KPI 2014 Akan Bahas Netralitas Lembaga Penyiaran

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Acara tersebut adalah pertemuan seluruh pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Acara akan berlangsung di Jakarta pada Selasa - Jumat, 02 - 05  September 2014.

Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, satu di antara tugas KPI adalah menjamin informasi yang sehat bagi bagi masyarakat. “Dalam Rapimnas, akan membahas bagaimana menjamin informasi yang sehat untuk masyarakat di zaman yang banjir dengan informasi saat ini,” kata Fajar di Kantor KPI Pusat, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.

Selain itu, menurut Fajar, bahasan tentang netralitas dan keberimbangan informasi lembaga penyiaran akan menjadi pembahasan dalam agenda Rapimnas. Menurut Fajar, ini tidak lain, karena frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran adalah milik publik yang dipinjamkan.

Lebih lanjut Fajar menerangkan, pentingnya pembahasan netralitas lembaga penyiaran ini, karena saat pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lembaga penyiaran menjadi terpolarisasi pada golongan tertentu dan afiliasi partai politik.

“Untuk membentengi hal itu, kami akan ajak KPID untuk selalu menyertakan masyarakat dalam hal literasi media, karena dengan literasi masyarakat mampu memahami, menganalisis, informasi yang disampaikan media,” ujar fajar.

Bahasan lain dalam Rapimnas KPI 2014, yakni mereview langkah-langkah KPI untuk mengawal proses revisi Rancangan Undanmg-undang (RUU) Penyiaran masih dalam pembahasan di DPR RI. Ini tidak lain, karena RUU Penyiaran menjadi dasar payung hukum dan rujukan dan desain sistem penyiaran nasional kita, terutama terkait digitalisasi penyiaran, serta menyikapi kebijakan dan dinamika penyiaran yang semakin kompleks.

<< < Agustus 2014 > >>
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
logo kpi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-6340713
Fax. 021-6340667, 6340679