London -- Regulator Inggris  atau (OFCOM) mencabut lisensi penyiaran untuk China Global Television Network atau CGTN, Kamis, 5 Februari 2021. Ofcom mengatakan bahwa mereka telah mencabut lisensi saluran milik negara Cina setelah melakukan penyelidikan serta menyimpulkan bahwa lisensi yang dimiliki oleh CGTN dinilai tidak sah oleh Star China Media Limited.

Star China Media Limited tidak memiliki "tanggung jawab editorial" untuk saluran tersebut karena CGTN  tidak memenuhi persyaratan hukum untuk memiliki kendali atas layanan berlisensi. Star bertindak sebagai distributor bukan penyedia saluran berita, kata Ofcom.

Sebagai regulator, Ofcom  juga menolak proposal CGTN untuk mentransfer lisensi ke entitas baru setelah menemukan bahwa lisensi tersebut pada akhirnya akan tetap dikendalikan oleh Partai Komunis Cina, dan oleh karena itu didiskualifikasi berdasarkan hukum Inggris.

"Kami telah memberikan banyak peluang kepada CGTN untuk mematuhi regulasi, tetapi belum dilakukan. Kami sekarang menganggap pantas untuk mencabut izin siaran CGTN di Inggris," kata juru bicara Ofcom.

Saluran tersebut akan dihapus dari frekuensi penyiaran Inggris. Namun di sisi lain CGTN memiliki hak untuk meminta peninjauan kembali, menurut juru bicara Ofcom, dan dapat mengajukan izin lain di masa mendatang.

Menanggapi hal tersebut CGTN menyatakan kecewa dengan keputusan Ofcom mencabut lisensi di Inggris. "China Global Television Network (CGTN) dengan ini menyatakan kekecewaannya dan penolakan yang kuat terhadap keputusan akhir Ofcom tentang pencabutan izin penyiaran CGTN di Inggris dan penolakan Ofcom untuk menerima aplikasi untuk mentransfer lisensi," kata CGTN dalam rilis di situs webnya.

Selain CGTN, Pemerintah Cina turut mengecam keputusan tersebut pada hari Jumat, dengan mengatakan keputusan itu dibuat "karena alasan politik."

"Di satu sisi, pihak Inggris menganjurkan kebebasan pers. Di sisi lain, pihaknya mengabaikan fakta dan mencabut izin CGTN di Inggris," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin. "Ini adalah standar ganda yang mencolok dan penindasan politik."

CGTN (sebelumnya dikenal sebagai CCTV News dan berganti CGTN pada 2016) diluncurkan pada tahun 2000 dan telah mengudara di Inggris selama 18 tahun, kata CGTN dalam situs web-nya.

Di Inggris Raya, semua penyiaran TV dan radio memerlukan lisensi dari Ofcom untuk beroperasi, dan tunduk pada aturan tentang ketidakberpihakan, akurasi, dan perlindungan privasi.

Ofcom sebelumnya memutuskan bahwa CGTN, yang menyiarkan dalam bahasa Inggris, berulang kali melanggar standar ketidakberpihakan dengan liputan protes di Hong Kong.

Regulator mengidentifikasi pelanggaran di lima siaran terpisah, memutuskan tahun lalu bahwa saluran tersebut terlalu menekankan posisi otoritas pemerintah di Hong Kong dan Cina tanpa mengeksplorasi pandangan atau motivasi pengunjuk rasa. 

Ofcom juga menemukan bahwa CGTN melanggar aturannya dalam siaran yang meliput penangkapan penyelidik perusahaan Peter Humphrey di Cina. Red dari https://edition.cnn.com/2021/02/04/media/cgtn-uk-license-ofcom/index.html

 

Washington DC - Beberapa jaringan stasiun televisi AS pada Kamis (5/11/2020) malam menghentikan siaran langsung penampilan publik pertama Donald Trump sejak malam pemilihan, setelah menyimpulkan bahwa presiden menyebarkan disinformasi. 

Trump mengeluarkan banyak klaim yang menghasut dan tidak berdasar dalam pidatonya selama 17 menit, dan bersikeras bahwa Demokrat menggunakan suara ilegal untuk mencuri pemilihan dari pihaknya.

Presiden berbicara ketika penghitungan suara yang terlambat di negara bagian medan pertempuran menunjukkan capres dari Demokrat, Joe Biden, terus mendekati angka kemenangan, seperti dilansir AFP pada Jumat (6/11/2020). 

"Oke, di sini kita sekali lagi berada dalam posisi yang tidak biasa, tidak hanya menginterupsi presiden Amerika Serikat, tetapi juga mengoreksi presiden Amerika Serikat," kata pembawa berita MSNBC, Brian Williams, saat jaringan itu segera mengakhiri liputan langsungnya.

NBC dan ABC News juga menghentikan liputan langsung mereka tentang Trump. "Sungguh malam yang menyedihkan bagi Amerika Serikat untuk mendengar presiden mereka mengatakan itu, dengan menuduh orang-orang mencoba mencuri pemilu," kata Jake Tapper dari CNN.

Dia menggambarkannya sebagai kebohongan demi kebohongan tentang pemilihan yang dicuri, tanpa bukti, dan hanya tuduhan-tuduhan. 

Sebagai bentuk perlawanannya, tim kampanye capres petahana AS Donald Trump telah mengajukan gugatan hukum di tiga negara bagian yang menjadi medan pertempuran sengit kedua kandidat, yaitu Pennsylvania, Michigan, dan Georgia.

Gugatan diajukan untuk memulai pertarungan hukum guna memutuskan pemenang pemilihan presiden AS 2020. 

Kubu Trump telah menuntut penghitungan suara di Michigan untuk ditangguhkan. Pihaknya mengeklaim tidak diberikan akses yang memadai ke lokasi tempat surat suara diproses. Red dari KOMPAS.com

 

Teheran - Beberapa stasiun televisi pemerintah Iran yang ditujukan untuk pemirsa asing berisiko ditutup karena "akumulasi utang," kata kepala cabang asing Republik Islam Iran Broadcasting (IRIB) memperingatkan pada hari Rabu (10/6).

"Kami berharap jaringan televisi penting kami, seperti Press TV, al-Alam, dan iFilm (bahasa Inggris dan Arab) akan dikeluarkan dari udara dalam beberapa hari dan minggu mendatang," kata Peyman Jebeli, kepada kantor berita semi-resmi Iran, Fars.

Stasiun televisi berbahasa asing Iran secara luas dianggap sebagai corong rezim yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai dan ideologinya dan membenarkan kebijakan luar negerinya.

Jebeli mengatakan bahwa stasiun radio IRIB (berbahasa Dari) yang telah mengudara di Afghanistan selama 40 tahun telah ditutup karena akumulasi utang. "Hilangnya stasiun radio ini merupakan pukulan besar bagi propaganda internasional negara kita," katanya.

Bulan lalu, TV IRIB berbahasa Arab, al-Kawthar, ditutup karena alasan yang sama. "Kami pikir masalah ini akan mendapat perhatian dari pemerintah setelah TV al-Kawthar ditutup," katanya.

"Para pejabat dan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembiayaan IRIB tidak mengetahui tragedi yang terjadi, atau mereka tidak peduli," kata Jebeli.

Dia menuduh pemerintahan Presiden Hassan Rouhani melakukan kelalaian besar, dengan mengatakan: "Kecurigaan yang kami miliki bahwa kelalaian ini mungkin disengaja semakin menonjol."

Jebeli tidak mengatakan berapa banyak IRIB berhutang kepada penyedia satelit, atau mengapa pemerintah Rouhani tidak mengalokasikan dana yang diperlukan untuk organisasi. Pemerintahan Rouhani di masa lalu telah mengkritik IRIB, karena terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah. Red dari Al Arabiya/SATUHARAPAN.COM

 

Seoul -- Komisi penyiaran Korea Selatan mencecar tim produksi Backstreet Rookie setelah drama tersebut menuai ribuan komplain terkait adegan yang dinilai tak pantas tayang di layar kaca.

Subkomite dari badan bernama Komisi Standar Komunikasi Korea (KOCSC) itu memanggil tim produksi Backstreet Rookie setelah menerima 6.384 komplain, salah satu aliran keluhan terbanyak yang pernah mereka terima.

Subkomite KOCSC itu memberikan kesempatan bagi tim produksi untuk memaparkan penjelasan setelah mereka menetapkan episode pertama yang tayang pada 19 Juni melanggar ketentuan penyiaran, mulai dari mempertahankan standar dan bahasa penyiaran.

Dalam pertemuan itu, komite lantas menyinggung mengenai batasan umur bagi penonton Backstreet Rookie.

Sebelum tayang, banyak masyarakat Korea melayangkan keluhan karena mengetahui webtun yang diadaptasi menjadi drama tersebut memiliki banyak adegan dewasa. Webtun bertajuk serupa juga sejatinya dikhususkan untuk dewasa. 

Namun, tim produksi Backstreet Rookie menyatakan drama tersebut bisa disaksikan remaja, bahkan bersama keluarga.

"Webtun Backstreet Rookie diberi batasan 19 tahun ke atas. Namun, mereka mencoba mengubahnya menjadi 15 tahun ke atas. Mereka ceroboh untuk hal seperti ini dan proses edit," kata salah satu anggota komite, Park Sang-soo, seperti dilansir Media Today via Naver.

"Bahasa yang mengarah seksual dan cabul digunakan tanpa pandang bulu. Meskipun ini sebuah drama, kemungkinan merusak etis dan emosi remaja sangat besar. Ini tak terlihat seperti drama untuk 15 tahun ke atas."

Sementara itu, anggota komite lainnya, Kang Jin-sook, menyoroti permasalahan komodifikasi perempuan. Seperti banyak keluhan masyarakat, drama yang dibintangi Kim Yoo-jung itu menjadikan perempuan sebagai objek laki-laki.

Salah satunya adalah ketika siswi SMA sedang menari di ruang karaoke. Pengambilan gambar dilakukan dari bawah ke atas. Ada pula adegan ruangan dengan gambar perempuan telanjang, serta ketika penulis membuat suara aneh saat menggambar badan perempuan.

"Ini semua masalah fundamental. Apakah benar drama ini bisa disaksikan semua orang bersama keluarga?" kata Heo Mi-sook.

KOCSC memang sudah menaruh perhatian pada Backstreet Rookie karena sudah menuai keluhan bahkan sebelum tayang. Komplain masyarakat terus berdatangan ketika drama tersebut tayang karena dianggap benar-benar menampilkan adegan berbumbu seksual.

Di tengah banjir kritik ini, Naver melaporkan bahwa adegan-adegan Backstreet Rookie yang dianggap bermasalah dihilangkan dari layanan streaming (VOD). Red dari berbagai sumber

 

Manila - Badan regulasi telekomunikasi Filipina memerintahkan media penyiaran terbesar di Filipina, ABS-CBN, menghentikan operasi dengan alasan lisensi mereka telah habis masa berlakunya.

ABS-CBN mengatakan mereka diberitahu bahwa mereka dapat melanjutkan siaran sementara menunggu proses pembaharuan lisensinya di Kongres, yang berakhir pada Senin (04/05).

Namun, regulator mengatakan mereka harus berhenti siaran pada Selasa (05/05).

Media ini di masa lalu membuat Presiden Rodrigo Duterte geram, yang oleh para wartawan disebut terkenal membungkam kritik media.

Beberapa saat sebelum saluran televisinya berhenti, bos ABS-CBN mengatakan kepada pemirsanya: "Sangat menyakitkan bagi kami bahwa kami ditutup, tetapi juga menyakitkan bagi jutaan warga negara kami yang percaya bahwa layanan kami penting bagi mereka."

• Maria Ressa, pemimpin redaksi situs berita Rappler Filipina, kembali ditangkap

• Maria Ressa: Pemimpin redaksi situs berita Rappler Filipina dibebaskan dengan jaminan

• Razia polisi di kantor redaksi media Australia ABC tuai kecaman

Dalam sebuah pernyataan sebelumnya, ABS-CBN mengatakan media tersebut akan menghentikan operasinya pada Selasa malam demi mematuhi perintah Komisi Telekomunikasi Nasional, dan mendesak politisi di Kongres dan parlemen untuk memperbarui lisensinya.

"Kami memercayai pemerintah akan memutuskan lisensi kami dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik rakyat Filipina, mengakui peran dan upaya ABS-CBN dalam menyediakan berita dan informasi terbaru selama masa-masa sulit ini," kata media tersebut dalam sebuah pernyataan.

Presiden Duterte telah lama berseteru dengan ABS-CBN, setelah media tersebut membuatnya marah pada pemilu 2016 karena menolak menayangkan iklan kampanyenya.

Politisi oposisi mengatakan penangguhan tersebut merusak perjuangan melawan wabah virus corona, yang telah menginfeksi 9.600 orang dan menewaskan lebih dari 600 orang di Filipina.

"Perintah pemberhentian operasi ini bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat," ujar Senator Risa Hontiveros dalam sebuah pernyataan.

Kritikus mengatakan penangguhan saluran tersebut merusak perjuangan Filipina melawan virus corona (AFP)

Sementara itu, anggota parlemen Antonio Albano, mengatakan Kongres akan memerintahkan badan regulasi telekomunikasi untuk menjelaskan aksinya tersebut.

"Kami siap menghadapi ini," katanya kepada radio DZMM, menambahkan bahwa hanya Kongres yang dapat memberikan atau mencabut hak waralaba.

Pegiat HAM menggambarkan langkah ini sebagai pukulan serius bagi kebebasan pers.

"Memerintahkan ABS-CBN untuk menghentikan operasinya adalah serangan keterlaluan terhadap kebebasan media," ujar Direktur seksi Amnesty International Filipina Butch Olano dalam sebuah pernyataan.

"Orang-orang Filipina membutuhkan informasi yang akurat dari sumber-sumber independen. Pemerintah harus segera bertindak untuk menjaga agar ABS-CBN tetap mengudara dan menghentikan semua upaya untuk membatasi kebebasan media."

"Langkah terbaru terhadap ABS-CBN ini terjadi setelah serangan berulang-ulang di masa lalu terhadap media tersebut oleh Presiden Duterte sendiri," lanjutnya kemudian.

"Ini adalah serangan lain terhadap kebebasan berekspresi dalam beberapa pekan terakhir, menyusul ancaman pihak berwenang terhadap orang-orang yang mengkritik respons pemerintah terhadap pandemi," cetusnya.

Didirikan pada 1953, konglomerasi media ini mempekerjakan 11.000 orang, serta memiliki siaran televisi dan radio di seluruh negeri dan situs online. Red dari detik.com

 

Hak Cipta © 2021 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.