Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, menjadi narasumber Seminar "Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Penyiaran" di Hotel Merlynn Park, Senin (21/10/2019).

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mendukung  kegiatan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah termasuk dalam menerapkan permohonan penyelenggaran perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, di Seminar Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Penyiaran yang diselenggarakan KPID DKI Jakarta, Senin (21/10/2019).

“Di dalam era Presiden Joko Widodo, izin dilakukan sangat sederhana. Melalui Kemenkominfo, dikeluarkan Permen Nomor 18 untuk mempersingkat proses perizinan. Ketika rekomendasi didapatkan dari KPI, maka izin prinsip akan didapatkan dari Kemenkominfo,” jelas Agung.

Ia menjelaskan, hadirnya sistem OSS membuat semua proses perizinan penyiaran menjadi sangat cepat. Jika seluruh syarat sudah dipenuhi lembaga penyiaran, izin sudah bisa didapatkan sesegera mungkin. Sistem ini dikenal dengan sebutan sameday service. “Dan, setiap pemohon usaha masuk ke dalam OSS mendapatkan NIB. Ini sudah terintegrasi sehingga mudah dalam proses pajak,” kata Agung.

Agung juga menyampaikan KPI telah menerbitkan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2019 untuk merespon kebijakan-kebijakan regulatif dari Kemkominfo terkait OSS. Peran KPI adalah melakukan pemantauan terhadap lembaga penyiaran yang sebelumnya menandatangani komitmen. 

“Komitmen tersebut adalah bagian atau point dalam PKPI 1 Tahun 2019. Semoga dengan adanya aplikasi ini, ranking izin usaha Indonesia meningkat di taraf dunia. OSS ini ditujukan untuk efisiensi dan efektivitas perizinan,” papar Agung.

KPID Jakarta, Kawiyan, mengatakan pihaknya mempunyai kepentingan terhadap proses perizinan melalui OSS terlebih beberapa lembaga penyiaran akan perpanjangan izin. “Sistem sekarang lebih efisien dan cepat, kendati perlu penerapan teknis yang lebih detil,” ujarnya. ***

Jakarta -- Mahasiswa merupakan garda terdepan penyampai informasi yang baik, mendidik dan berkualitas ke masyarakat. Selain aktif memberi informasi, mahasiswa memiliki andil dalam hal positif dan konstruktif lainnya seperti memikirkan strategi kebijakan penyiaran Indonesia ke depan.

“Kami berharap kalian membuat kajian-kajian ilmiah tentang penyiaran dan hasilnya bisa menjadi masukan bagi KPI. Kalangan milenial harus kritis dan inovatif menciptakan saran-saran yang konstruktif bagi penyiaran,” kata Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, saat menjamu kunjungan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, di Kantor KPI Pusat, Senin (21/10/2019).

Ia menambahkan, sebagai agen perubahan, mahasiswa ikut bertanggungjawab mengubah pola tontonan masyarakat agar mau beralih pada tayangan yang bermutu dan berkualitas. Namun begitu, Mahasiswa harus memahami dulu bagaimana konten berkualitas tersebut. 

“Jika mau menonton sinetron silahkan saja, tapi tonton sinetron yang berkualitas. Jika hal ini sudah dipahami, ini akan ikut mengubah konten kita. Tanggungjawab kita adalah bagaimana meningkatkan tayangan sinetron agar lebih baik dan tidak ada lagi unsur negatifnya. Tapi untuk mengubah ini, harus all out tidak boleh setengah-setengah,” kata Nuning.

Saat sesi tanya jawab, salah satu Mahasiswa IAIN Metro, Indra, menanyakan kebijakan KPI jika ada anak yang menyaksikan tayangan konser lewat pukul 10 malam. Menjawab pertanyaan itu, Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano menjelaskan, dalam P3SPS KPI terdapat aturan pelibatan anak dalam sebuah program acara. Aturan ini menjadi acuan setiap lembaga penyiaran dalam pelibatan anak di setiap programnya.

“Memang secara aturan tidak boleh anak menyaksikan atau terlibat dalam sebuah program live jika sudah lewat jam 10 malam,” tuturnya.

Selain persoalan anak, Hardly menjawab pertanyaan tentang boleh tidaknya konflik kekerasan diberitakan. Menurut Komisioner bidang Kelembagaan ini, hal itu boleh saja diberitakan asalkan tidak semata-mata fokus pada peristiwa konflik dan kekerasannya.  “Berita itu harusnya berisikan informasi yang meredakan konflik dan menciptakan kedamaian,” paparnya. ***

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia mendukung upaya pengembangan penyiaran digital di wilayah perbatasan dan kebijakan siaran simulcast, siaran bersamaan antara digital dan analog, di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Pengembangan siaran di wilayah tersebut akan memberi dampak positif dan pemerataan informasi bagi publik. 

Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, saat menjadi narasumber Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran dengan tema “Penyiaran Televisi Secara Simulcast di Wilayah Perbatasan Negara” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Penyiaran di wilayah perbatasan, baik siaran nasional dan lokal, pengaruhnya sangat besar untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan daerah. Hal ini akan memberi daya tahan masyarakat akan pengaruh siaran asing terutama terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Siaran ini juga penting dalam melayani kebutuhan informasi untuk masyarakat khususnya di wilayah tersebut,” kata Agung.

KPI sejak 2016 telah melakukan upaya untuk menguatkan penyiaran di perbatasan dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, Pemerintah melalui berbagai diskusi. Bahkan, kata Agung, pihaknya memberikan kemudahan proses perizinan pada lembaga penyiaran yang ingin bersiaran di wilayah 3T seperti di Nunukan dan Miangas. 

“Kami pernah bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia. Saat itu, KPI mempermudah izin radio komunitas di wilayah perbatasan. Waktu itu penyiarnya dari TNI meskipun ada problem sektoral karena tidak ada tupoksi seorang TNI menjadi penyiaran. Jadi mereka menjadi penyiar secara sukarela di wilayah perbatasan. Itu salah satu kilas balik KPI mendukung upaya penyiaran di wilayah seperti di perbatasan,” cerita Agung Suprio.

Direktur Penyiaran Kemkominfo, Geryantika,  mengatakan Kominfo telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pendukung pelaksanaan sistem penyiaran tersebut melalui Permen No. 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Digital. Bahkan, pihaknya membuat kebijakan lanjutan melalui Permen Kominfo No. 4 Tahun 2019.  

Menurutnya, tahapan siaran simulcast akan dimulai dari perbatasan. Siaran di wilayah Nunukan menghadirkan lembaga penyiaran Metro TV dan Trans TV. “Di Nunukan tidak ada siaran televisi analog,” kata Gery, panggilan akrabnya.

Sementara itu, Staf Ahli bidang Hukum Kemkominfo, Prof. Henri Subiakto, mengatakan Indonesia tertinggal dalam melaksanakan siaran digital.  Pembicaraan ini, lanjut dia, telah berlangsung sejak 2012 lalu. Namun hal itu tetap harus dilaksanakan, apalagi sudah terbit Permen soal simulcast. 

“Pada tahun 2013, Thailand belajar kepada kita tentang proses digitalisasi. Pada saat itu, kita sudah mempunyai road map tentang digital. Tetapi dalam perjalanannya, kita hanya merencanakan tidak kunjung terjadi. Singapore sudah memulai Switch Off, begitu juga dengan negara-negara tetangga. Kita sangat tertinggal,” kata Henry.

Henry mengatakan, ada 17 muks yang sudah siap digunakan yang dibangun oleh TVRI dan BAKTI. Penggunaannaya akan dimulai dari pinggiran. “Kita harapkan, bapak-bapak bisa menggunakan muks yang sudah tersedia. Keuntungannya adalah untuk menyebarluaskan tayangan televisi swasta,” paparnya di tempat yang sama. ***

Pangkalpinang - Generasi milenial yang memiliki kecenderungan selalu aktif, kreatif dan inovatif merupakan aset bagi pengembangan kualitas penyiaran di tanah air. Kemampuan yang dibekali kepiawaian memanfaatkan teknologi dan saluran media sosial diharapkan dapat membantu mewujudkan siaran yang sehat dan berkualitas.

Pandangan tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, saat menjadi narasumber  kegiatan Workshop Literasi Media Digital  dengan tema “Peran dan Partisipasi Generasi Milenial dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi dan Radio” di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (17/10/2019).

“Untuk dapat mewujudkan kualitas tersebut mereka dapat melakukan penetrasi terhadap selera menonton masyarakat dengan cara mengadukan konten yang tidak berkualitas dan memviralkan konten siaran yang baik dan berkualitas,” lanjut Nuning di depan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Sidiq.

Para mahasiswa yang masuk dalam kelompok milenial, kata Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini, tidak semata-mata hanya menyampaikan pengaduan tetapi secara sistematis dan konstruktif memberikan kontribusi berupa kajian untuk rumusan kebijakan penyiaran di Indonesia. “Rumusan kebijakan ini akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan lain dari sudut pandang akademis yang bisa digunakan untuk pengembangan kebijakan penyiaran sekarang maupun ke depan,” tambah Nuning.

Selain itu, lanjut Nuning, mahasiswa harus ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan program siaran melalui gerakan literasi media. “Upaya memberikan literasi kepada masyarakat ini harus dilakukan secara massif dan tanpa lelah. Sebagai mahasiswa, kita ikut bertanggungjawab menyampaikan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi publik,” katanya saat dihubungi kpi.go.id.   

Dalam kesempatan itu, Nuning berharap dan mendorong seluruh civitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Sidiq untuk melakukan penelitian dan kajian tentang dinamika penyiaran. Penelitian dan kajian ini nantinya akan jadi rujukan bagi industri penyiaran khususnya di wilayah Bangka-Belitung. ***

 

Jakarta - Seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Papua periode 2019-2022 telah melewati uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. Panitia seleksi menetapkan 11 nama ditambah 3 orang petahana dari KPI Papua, untuk mengikuti seleksi tahap akhir yang ditentukan oleh DPR tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Tan Wie Long, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua saat memimpin delegasi dari Papua ke KPI Pusat, (14/10). 

Dalam kesempatan tersebut delegasi Papua yang hadir terdiri atas tim panitia seleksi , Dinas Komunikasi dan Informatika, serta DPR Papua. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio yang didampingi Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang Kelembagaan Irsal Ambia dan Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan Yuliandre Darwis. 

Dalam proses seleksi ini, awalnya peminat yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPI Papua mencapai 75 orang. Selama proses berjalan dengan melakukan wawancara dan uji kompetensi, panitia seleksi berhasil memilih sebelas nama yang lulus seleksi  untuk ditambah tiga orang petahana KPI Papua guna diajukan ke Komisi I DPR. Adapun nama-nama yang terpilih untuk menjadi anggota KPI Papua akan diumumkan langsung oleh DPR Papua.

Pada pertemuan ini, Agung Suprio memaparkan pola hubungan antara KPI Daerah dengan KPI Pusat yang koordinatif. Konsekuensinya adalah,  anggaran untuk KPID dibebankan pada APBD, pemilihan KPID dilakukan oleh DPRD, dan tugas pengawasan konten televisi dan radio juga meliputi televisi lokal dan radio yang bersiaran pada wilayah tersebut.  Selain itu Agung menyampaikan bahwa kondisi KPI di daerah saat ini membutuhkan support dari pemerintah provinsi, terutama masalah anggaran. Dipaparkan oleh Agung, anggaran yang dibutuhkan KPID setidaknya untuk operasional kesekretariatan, alat pemantauan untuk pengawasan isi siaran, serta untuk koordinasi dengan KPI Pusat dan KPI Daerah lainnya dalam rangka menyelaraskan pengawasan isi siaran sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran. Secara khusus, Agung juga berharap, KPI Papua yang terpilih dapat memperjuangkan konten siaran di Papua yang sesuai dengan aspirasi rakyat Papua.  

Senada dengan hal tersebut, Irsal Ambia menyampaikan pula kritiknya terhadap konten siaran saat ini yang terlalu Jakarta Sentris. Selain mengingatkan tentang amanat konten lokal, Irsal juga menyampaikan harapannya agar KPI Papua memberikan support terhadap eksistensi radio di provinsi tersebut. “Bagaimana pun juga radio memberikan informasi yang jernih, lebih akurat dan terpercaya disbanding informasi di dunia maya”, ujarnya. Selain itu, support kepada radio dapat memberikan kontribusi positif baik dalam pembangunan di Papua maupun kehidupan bermasyarakat di provinsi paling timur Indonesia. 

Harapan atas dukungan pada KPI Papua juga disampaikan oleh Yuliandre Darwis, Di berharap DPR Papua memperhatikan kondisi kantor KPI Papua yang masih sewa hingga saat ini. Yuliandre juga merinci kebutuhan apa yang dibutuhkan KPID agar dapat tegak menjalankan regulasi, khususnya pengawasan konten lokal yang merupakan cerminan dari kepentingan rakyat Papua.

Sebelum kunjungan dilanjutkan dengan meninjau ruang pemantauan KPI Pusat, secara simbolis KPI Pusat menerima laporan tertulis dari proses seleksi anggota KPI Papua periode 2019-2022 yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Liong.  

  

 

Hak Cipta © 2019 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.