- Detail
- Dilihat: 8389
Jakarta - Wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Sudjarwanto Rahmat M. Arifin mengingatkan SCTV dan Indosiar mengenai proporsi program acara berita yang ditayangkan kedua stasiun televisi tersebut. Menurutnya, dalam beberapa waktu belakangan ada kecenderungan berkurangnya jumlah spot siar program berita. Hal itu dinilai dapat mengurangi hak masyarakat memperoleh informasi.
“Jika sebelumnya ada di jam pagi, siang, sore dan malam, kini hanya tayang dua spot sehari, itu pun di jam hantu (tengah malam, red),” kata Rahmat, ketika mengunjungi kantor PT Elang Mahkota Teknologi tbk. (EMTEK) bersama 6 komisioner KPI Pusat yang lain di SCTV Tower, Senayan, (16/8).
Ia melanjutkan, meskipun produksi program acara berita low cost sekaligus low rating, akan tetapi bentuk konkret pemenuhan kebutuhan informasi untuk masyarakat berwujud dalam program acara berita. Selain itu, program berita (informasi) adalah mandat Undang-Undang Penyiaran yang wajib hadir di layar kaca. 
Senada dengan Rahmat, komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan Ubadillah menegaskan kembali komitmen SCTV dan Indosiar dalam menayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Menurutnya, ILM penting untuk menyampaikan pesan-pesan sosial, seperti tentang bahaya narkoba, waspada ancaman terorisme, pentingnya toleransi dan hal-hal yang lain.
Sejauh ini sudah banyak apresiasi dari masyarakat atas ditayangkannya ILM itu. “Kami harap ILM terus tayang dan ditambah lagi tema-tema yang lain, seperti komitmen SCTV dan Indosiar ketika Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) beberapa waktu lalu,” kata Ubaidillah.
Menanggapi hal tersebut, PT EMTEK yang merupakan induk dari PT Surya Citra Media (SCM) -membawahi SCTV dan Indosiar- melalui Presiden Direkturnya Alvin Sariatmadja menyatakan siap bekerja sama dengan KPI untuk membangun dunia penyiaran tanah air ke arah yang lebih baik.
“Jika melihat perkembangan industri konten belakangan ini yang bergerak begitu cepat, kami ingin menjadi mitra KPI, kami tidak ingin head on dengan KPI. Kami siap berkolaborasi dan memajukan pertelevisian nasional ini bersama-sama,” kata Alvin.
Komisioner KPI Pusat koordinator bidang pengawasan isi siaran Hardly Stefano menambahkan, KPI dan SCM bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan siaran yang sehat. Hardly menilai stasiun televisi saat ini tidak dapat hanya memikirkan rating dan share. Nilai yang terkandung dalam setiap program acara yang dibuat adalah hal yang tak kalah penting.
“Sinetron yang punya nilai baik dengan sinetron yang asal buat tentu ongkos produksinya sama saja kan? Kenapa tidak sekalian dibuat dengan mengangkat nilai yang baik?” tegas Hardly. Menurutnya upaya itu dapat dilakukan dengan meningkatkan intensitas komunikasi antara KPI dengan lembaga penyiaran dengan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan dunia penyiaran. 
Kunjungan KPI Pusat ini merupakan usaha membangun hubungan yang lebih baik dengan semua stakeholder penyiaran. SCTV dan Indosiar adalah dua stasiun televisi pertama yang dikunjungi komisioner KPI Pusat periode 2016-2019 setelah dipilih oleh DPR.
Dalam pertemuan tersebut, komisoner KPI Pusat yang turut hadir adalah Ketua KPI Yuliandre Darwis, Agung Suprio, Nuning Rodiyah, dan Dewi Setyarini. Sedangkan dari EMTEK hadir Presiden Direktur EMTEK Alvin Sariatmadja, Direktur Utama SCTV Sutanto Hartono, Direktur Utama Indosiar Imam Sudjarwo, Direktur Program SCTV dan Indosiar Harsiwi Achmad, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar Mohamad Teguh dan beberapa pemangku kebijakan EMTEK yang lain. (SIP)
Jakarta – Kenapa iklan harus dibatasi atau diatur? Pertanyaan tersebut muncul disela-sela obrolan antara Komisioner KPI Pusat Sujarwanto Rahmat M. Airifin dengan Paulus Widiyanto, Pemerhati Dunia Penyiaran sekaligus orang yang terlibat langsung pembuatan UU Penyiaran No.32 tahun 2002, beberapa waktu lalu. Paulus kemudian menjawab, iklan itu diatur untuk menjamin kenyamanan pemirsa karena frekuensi adalah milik publik, maka pemilik frekuensi harus dijaga kenyamanannya dalam menonton.
Bambang Sumaryanto dari Dewan Periklanan Indonesia (DPI), salah satu narasumber FGD mengatakan, untuk menyamakan pandangan mengenai batasan iklan dinilainya tidaklah mudah. Pasalnya, cara pandang industri mengenai iklan diukur dari porsi mereka masing-masing. Sedangkan KPI berlandasakan hukum positif.
Sementara itu, Komisioner KPI Pusat periode 2010-2013 Mochamad Riyanto menilai apa yang disampaikan Bambang sejalan dengan pendapatnya. Menurut Riyanto, dalam konteks perspektif hukum harus dilihat secara hati-hati mengenai batasan 20% itu. Jika berhenti pada angka 20 itu, ajaran post positivisme tidak bisa jalan. Padahal, kata Riyanto yang pernah menjabat Ketua KPI Pusat periode 2012-2013, P3SPS yang memasukan pasal iklan dari EPI itu regulasi.
FGD yang berlangsung cukup dinamis menghasilkan beberapa kesimpulan yakni kesepakatan mengenai maksud iklan niaga 20% adalah spot iklan. Selain itu, perlu dibentuk task force untuk penentuan mengenai parameter dan klasifikasi iklan (blocking, advertorial dan yang lain). Kemudian, dasar KPI dalam mengklasifikasikan iklan diharapkan dan ditekankan salah satunya pada dampak iklan dari sisi content values. Tidak lupa, KPI Pusat juga mengharapkan pihak lembaga penyiaran menambahkan keterangan data iklan untuk memperkuat argumentasi sebagai masukan. ***
Tanjung Pandan – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis menilai tantangan penyiaran yang akan dihadapi ke depan terbilang berat. Penyelenggaraan Pilkada serentak di sejumlah daerah serta Pemilu 2019 menjadi ujian bagi KPI bagaimana meletakan posisi media penyiaran sebagai media yang mencerdaskan dan memberikan informasi yang dipercaya bagi masyarakat. 
Selain itu, Yuliandre mengungkapkan ada 15 televisi jaringan nasional, ratusan televisi lokal serta televisi berlangganan yang bersiaran di pelosok negeri. Keberadaan dan siaran lembaga penyiaran tersebut harus diawasi isi siarannya. Karena keterbatasan sumber daya, KPI tidak bisa sendiri melakukan pengawasan isi siaran lembaga penyiaran. Andil publik untuk terlibat dalam pengawasan isi siaran itu sangat diperlukan. “Kami juga minta saran dari semua pihak untuk penyiaran yang lebih baik ke depannya,” tambahnya.
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengimbau seluruh lembaga penyiaran televisi untuk lebih berhati-hati menayangkan pemberitaan berkaitan dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. KPI Pusat menemukan adanya potensi mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, melakukan penggiringan opini publik serta mengarah pada penghakiman yang dilakukan lembaga penyiaran. 
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyelenggarakan acara serah terima jabatan dari Anggota KPI Pusat periode 2013-2016 kepada Anggota KPI Pusat periode 2016-2019 di Hotel Ibis, Jakarta, Jumat pagi, 12 Agustus 2016.
Setelah itu, Ketua KPI Pusat periode 2013-2016, Judhariksawan menyampaikan kata sambutan dan berharap KPI Pusat periode 2016-2019 dapat bekerja dengan baik dan meneruskan apa yang baik yang sudah dikerjakan KPI Pusat sebelumnya.
Usai kata sambutan dari Ketua KPI Pusat periode 2013-2016, seremoni serah terima jabatan dilangsung dengan disaksikan para tamu undangan dari stakeholder terkait diantaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayshari.
