Tim Analis Pemantauan KPI Pusat saat melakukan pemantauan langsung isi siaran dari rumah masing-masing mengikuti kebijakan Social Distancing dan Work From Home (WFH) terkait pencengahan bencana wabah corona di Indonesia.  

Jakarta -- Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah menerapkan Social Distancing dan Work From Home (WFH), tim pemantauan KPI Pusat melakukan pemantauan isi siaran dari rumah masing-masing atau monitoring from home (MFH) terhitung sejak 26 Maret 2020.  Kebijakan ini dijalankan demi turut mencegah dan menanggulangi persebaran Covid-19 atau wabah Corona di Indonesia. Pemantauan oleh tim analis dari rumah dilakukan dengan menerapkan sistem pengawasan terkoneksi dengan sistem yang ada di server KPI Pusat.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan pengawasan konten siaran oleh tim analis pemantauan yang biasanya dilakukan di kantor KPI tidak boleh terhenti meskipun diterapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) oleh pemerintah terkait wabah virus Corona. 

“Tugas pengawasan isi siaran, baik radio dan televisi, merupakan tupoksi utama KPI. Hal ini harus terus berjalan dalam kondisi apa pun seperti saat pandemi corona saat ini. Jadi, kami menggunakan sistem pemantauan yang sama dengan fasilitas pemantauan yang ada di kantor KPI Pusat,” jelas Agung.

Ketua juga menjelaskan, setelah mengeluarkan kebijakan tidak lagi operasional di kantor atau seluruh pegawai bekerja dari rumah, sejak 26 Maret kemarin proses pemantauan isi siaran telah mulai dilakukan dari rumah. "Ini upaya kami untuk ikut serta dalam mencegah dan menangani persebaran pandemi Covid-19 sesuai intruksi Pemerintah, namun tugas tetap berjalan,” kata Agung.

Meskipun berlaku kebijakan baru, tim pemantauan KPI Pusat tetap bekerja selama 24 jam tanpa henti. Dalam satu hari, tim pemantauan dibagi menjadi 6 giliran atau shift yang bertugas masing-masing 4 jam.

“Kami juga tetap melakukan pelayanan pengaduan siaran melalui saluran pengaduan on line yang selama ini tersedia. Semua interaksi pengaduan untuk saat ini hanya bisa dilakukan melalui layanan tersebut dan pengaduan tatap muka kami tiadakan terlebih dahulu hingga waktu yang belum ditentukan. Kami berharap masyarakat maklum dengan keadaan ini. Lembaga penyiaran diharapkan tetap menjaga konten siarannya karena KPI tetap memantau sebagaimana biasanya. Ingat, di saat masyarakat banyak menghabiskan waktunya di rumah, lembaga penyiaran harus memperhatikan kontennya agar ramah anak dan turut mendukung menyosialisasikan pencegahan covid-19," tutur Agung Suprio. ***

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah.

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta seluruh lembaga penyiaran tidak menampilkan materi yang menstimulasi pernikahan usia muda dalam program siaran. Lembaga penyiaran seharusnya mendorong dan mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan di bawah usia dewasa yang masih tinggi di Indonesia.

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, mengatakan pernikahan usia muda di bawah 18 tahun adalah persoalan yang sangat krusial di negara ini. Berdasarkan data penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan ada sekitar 36,62 persen anak perempuan menikah untuk pertama kali pada usia 15 tahun atau kurang. Kemudian, menikah di usia 16 tahun ada 39,92 persen dan 23,46 persen kawin di usia 17 tahun. 

Dari data tersebut menunjukan betapa anak perempuan yang menikah di usia muda masih sangat tinggi di Indonesia. Menurut Nuning, menikah di usia muda atau di bawah 18 tahun akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku baik secara fisik maupun psikologis. 

“Salah satu dampak buruk yang akan mereka rasakan khususnya bagi anak perempuan adalah pendidikan. Bagi anak-anak perempuan yang pernah menikah dini atau bercerai muda biasanya akan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan. Ada juga yang tidak mau melanjutkan sekolahnya karena berbagai sebab antara lain karena tanggung jawab merawat anak atau malu karena status pernikahannya,” jelas Nuning, 

Selain itu, lanjutnya, kebijakan kebanyakan sekolah di Indonesia akan menolak anak perempuan yang sudah menikah untuk mengeyam kembali bangku sekolah. “Dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh mereka diantaranya adalah hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak karena hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan formal. Dengan mengakhiri sekolah, semakin kecil kesempatan untuk bekerja bagi para perempuan tersebut,” tegas Nuning.

Dengan beberapa pertimbangan yang dijelaskan oleh Nuning di atas, KPI meminta lembaga penyiaran agar memperhatikan dua poin di bawah ini:

1. Program siaran harus turut serta dalam mengurangi tingginya jumlah perkawinan anak dan mengurangi dampak dari menikah muda dengan tidak menayangkan program siaran yang menstimulasi masyarakat untuk menikah di usia muda atau menikahkan anak di usia muda seperti menghadirkan narasumber anak atau pasangan nikah muda, mengeksploitasi dan bahkan menyajikan nikah muda sebagai sesuatu yang lumrah, dan disajikan tanpa perspektif bahaya atau dampak buruk dari pernikahan anak. Pasalnya, hal itu sangat tidak memiliki perspektif perlindungan kepada anak dan remaja.

2. Mengajak lembaga penyiaran untuk menjadi salah satu elemen yang terlibat dapat upaya menekan tingginya angka pernikahan anak.

Dalam kesempatan itu, Nuning menyampaikan banyaknya keluhan dan pengaduan terhadap program acara yang mengundang pasangan menikah yang salah satunya masih di berusia muda untuk dieksploitasi dan jadi bahan candaan. “Kami telah mendapat banyak aduan terkait tayangan tersebut dan hal ini menjadi salah satu alasan kami memerintahkan lembaga penyiaran untuk tidak lagi memberi ruang bagi tayangan yang menstimulasi penikahan di usia muda,” tandas Nuning. ***

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat edaran No.164/K/KPI/21.2/03/2020 untuk lembaga penyiaran tentang imbauan tidak bersiaran pada saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi (Rabu, 25 Maret 2020) di wilayah Provinsi Bali. Edaran tidak bersiaran ini untuk menghormati pelaksanaan ibadah Catur Bratha Panyepian secara khusuk dan Shanti oleh umat Hindu khususnya yang ada di Bali.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan edaran ini dimaksudkan mengarahkan seluruh lembaga penyiaran untuk turut serta menghormati dan mengambil bagian dalam menegakkan nilai-nilai agama dan menjaga serta meningkatkan moralitas. 

“Lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan sehat dan kontrol serta perekat sosial,” jelasnya, Jumat (20/3/2020).

Dalam surat edaran, KPI meminta kepada lembaga penyiaran agar memperhatikan dua hal sebagai berikut:

1. Lembaga penyiaran televisi dan radio mendukung meningkatkan kekhusyukan Umat Hindu yang menjalankan Catur Brata Panyepian pada Hari Raya Nyepi 2020.

2. Lembaga penyiaran televisi dan radio tidak  bersiaran dan/atau me-relay siaran di wilayah Provinsi Bali pada Hari Raya Nyepi Tahun 2020 yang jatuh pada hari Rabu, 25 Maret 2020 pukul 06.00 WITA sampai dengan Kamis, 26 Maret 2020 pukul 06.00 WITA.

Hari Raya Nyepi adalah hari pergantian tahun Saka (Isakawarsa). Perayaan hari tahun baru saka yang jatuh pada penanggal apisan sasih Kedasa (eka sukla paksa Waisak) sehari setelah tilem Kesanga (panca dasi Krsna Paksa Caitra). Nyepi berasal dari kata sepi (sunyi, senyap). Hari Raya Nyepi sebenarnya merupakan perayaan Tahun Baru Hindu berdasarkan penanggalan/kalender caka, yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. 

Tidak seperti perayaan tahun baru Masehi, Tahun Baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi. Tidak ada aktivitas seperti biasa. Semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum, seperti Bandar Udara Internasional pun tutup, namun tidak untuk rumah sakit. ***

 

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano dan Nuning Rodiyah, bersama staf sekretariat melakukan pertemuan dengan protokol penanganan Covid-19 di Kantor KPI Pusat, Senin (23/3/2020). Rapat ini membahas peningkatan kinerja sistem teknologi informasi sehingga memungkinkan seluruh proses pengawasan konten siaran dilakukan dari rumah. 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memastikan tetap melakukan pengawasan terhadap isi siaran lembaga penyiaran 24 jam penuh selama berlakunya masa Tanggap Darurat Bencana wabah virus Corona atau Covid-19. Selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan Social Distancing, sejak 16 Maret yang lalu KPI telah melakukan kebijakan Work From Home (WFH) dengan melakukan penjadwalan kerja pengawasan. Hari ini, Senin (23/3/2020), dilakukan upaya peningkatan kinerja sistem teknologi informasi yang dipergunakan, sehingga memungkinkan seluruh proses pengawasan konten siaran dapat dilakukan dari rumah. 

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, mengatakan proses pengawasan isi siaran tetap akan berjalan seperti biasa karena hal ini merupakan tupoksi utama KPI. Pemantauan akan dilakukan dengan perangkat laptop di rumah, yang terkoneksi dengan sistem yang ada di server KPI. Begitu juga dengan sistem pengaduan dan penjatuhan sanksi, semuanya tetap berjalan walau dilakukan dari rumah.

“Dengan adanya sistem pengawasan yang terkoneksi melalui internet, kami hanya memindahkan sistem pemantauan atau pengaduan yang ada di kantor ke rumah. Semua pekerjaan pengawasan akan  tetap tercatat dan tersimpan dalam server,” kata Hardly.

Di tengah pemberlakuan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah ini, Hardly mengingatkan semua lembaga penyiaran untuk memperhatikan konten yang akan ditayangkan. Pasalnya, porsi menonton TV oleh publik terutama anak dan remaja diprediksi meningkat. “Saya harap tontonan yang disajikan selain menghibur, juga dapat mengedepankan edukasi dan bernilai positif,” ujarnya.

Selain itu, lembaga penyiaran untuk lebih memassifkan sosialisasi atau kampanye kebijakan Social Distancing dalam bentuk iklan layanan masyarakat serta menyisipkannya dalam seluruh program acara yang ditayangkan. Kebijakan jaga jarak sosial ini pun harus diterapkan dalam ruang produksi atau saat bersiaran. 

“Program acara baik yang live maupun taping diminta tidak lagi dihadiri penonton. Para pengisi acara pun diharapkan dapat menjaga jarak dan kontak fisik. Sebisa mungkin selalu menyelipkan pesan social distancing dan juga gaya hidup sehat dalam setiap program siaran,” jelas Hardly.

Terkait pemberitaan, KPI meminta lembaga penyiaran untuk selalu menghadirkan informasi yang akurat dan benar tentang perkembangan wabah Covid-19 serta berbagai  kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi krisis ini. Edukasi terhadap masyarakat melalui iklan layanan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan corona lebih diintensifkan. “Minimal setiap satu jam ditayangkan satu iklan layanan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19,” pinta Hardly.

Dalam kesempatan itu, Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan ini, juga mengharapkan setiap lembaga penyiaran dapat membuat vlog yang dapat diviralkan melalui sosial media, berisikan informasi singkat dan padat tentang hal-hal yang inspiratif dan positif bahwa kita bisa menghadapi dan melewati wabah Covid-19. "Hal ini diharapkan dapat menangkal berbagai hoax yang seringkali viral di sosial media," pungkas Hardly.***

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi penghentian sementara untuk Program Siaran “Pagi-Pagi Pasti Happy” Trans TV selama 10 hari penayangan. Penghentian sementara acara yang biasa disingkat P3H itu dijadwalkan mulai  tanggal 23 sampai dengan 27 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020.

Hal itu ditegaskan KPI Pusat dalam surat penghentian sementara untuk Program Siaran “Pagi Pagi Pasti Happy” Trans TV yang dikeluarkan pada Kamis (19/3/2020). Keputusan ini merupakan hasil keputusan rapat pleno penjatuhan sanksi KPI Pusat pada 18 Maret 2020.

Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, mengatakan penghentian sementara ini telah disepakati dalam rapat pleno dan waktu pelaksanaannya sudah ditetapkan seperti yang dituliskan dalam surat sanksi. Selama menjalani sanksi penghentian sementara, Trans TV dilarang menayangkan program acara dengan format sejenis pada waktu yang sama atau di luar waktu siar lainnya. 

Dijelaskan Mimah, penghentian sementara ini dilandasi oleh ketidakpatuhan pihak Trans TV yang telah mengabaikan surat keputusan KPI Pusat Nomor 137/K/KPI/31.2/03/2020 tertanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan pelaksanaan pengulangan sanksi administratif penghentian sementara program siaran “Pagi Pagi Pasti Happy” yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 20 Maret 2020.

“Kami menyesalkan pengabaian tersebut dan kami menganggap Trans TV telah melanggar keputusan yang sudah dibuat KPI. Hal ini jelas tidak sejalan dengan keinginan kita bersama untuk menata penyiaran yang baik dengan melaksanakan semua aturan dan regulasi penyiaran yang berlaku di negara ini,” ujar Mimah Susanti, Jumat (20/3/2020).

Menurut Mimah Susanti, pihaknya akan mengambil langkah tegas jika ada pelanggaran ataupun ketidakpatuhan lembaga penyiaran terhadap aturan penyiaran yang berlaku. 

“Penghentian sementara ini bukan untuk mengekang atau mematikan kreativitas kalangan industri penyiaran. Tapi ini untuk memicu dan mengembangkan kualitas siaran kita dan juga menyelaraskan dengan aturan yang berlaku,” tambah Santi.

Dalam kesempatan itu, Mimah menyatakan pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sanksi. “Kami juga minta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan sanksi penghentian tersebut,” tutup Santi. ***

 

 

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.