Makassar  -- Negara harus hadir guna menjamin optimalisasi fungsi penyiaran di tengah-tengah perkembangan media digital atau baru. Pasalnya, peran media di era digital dinilai masih sangat vital untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diungkapkan News Director Deputy MNC Media Prabu Revolusi, seorang praktisi sekaligus akademisi dunia penyiaran yang kini menjabat sebagai. 

"Harus ada keberpihakan dari negara agar kualitas informasi yang diberikan media semakin baik", katanya secara daring saat memberikan pemaparan materi dalam acara Sesi Kelas di Konferensi Penyiaran Indonesia 2021, Rabu (15/9/2021). 

Prabu kemudian memberikan contoh dari pemerintah di 2 negara yang membuat suatu kebijakan yang mendukung para pelaku usaha dan lembaga penyiaran serta media digital untuk semakin berkembang yakni Australia dan China.

Pemerintah Australia misalnya, yang mendorong para perusahaan raksasa dibidang teknologi digital seperti Google, Facebook dan sebagainya agar memberikan 'upah' yang sangat layak kepada portal berita online atas kegiatan jurnalistik yang dilakukan. Hal ini karena pemangku kebijakan di Negeri Kanguru tersebut menyadari betul bahwa media adalah pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Contoh lain adalah China. Walaupun kebebasan berekspresi adalah hal yang tabu di Negara Komunis tersebut, namun pemerintah China justru membuat aplikasi digital bernama 'Toutiao' yang menjadi wadah khusus bagi orang-orang di Negeri Tirai Bambu tersebut dalam mengakses berita. 

Toutiao lantas menjadi sebuah bisnis media digital yang menghasilkan dengan 240 juta pengguna yang mengakses aplikasi tersebut setiap bulannya yang mana rata-rata setiap user menghabiskan waktu selama 76 menit untuk berselancar di aplikasi tersebut. 

Prabu Revolusi juga mengemukakan masalah yang tengah dihadapi lembaga penyiaran saat ini yakni adanya Disrupsi Media.  "Disrupsi media adalah perubahan radikal pada bagaimana khalayak mengakses informasi yang diakibatkan adanya inovasi teknologi, kehendak politik, situasi ekonomi dan perubahan pola perilaku masyarakat", ucapnya.

Dalam sesi kelas bertajuk “Optimalisasi Fungsi Penyiaran dalam Penyebaran Informasi dan Penguatan Good Governence” turut hadir Wakil Gubenur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Dadang Rahmat Hidayat dan perwakilan Media Grup, Budiyanto. 

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, menyampaikan pentingnya kolaborasi desiminasi informasi pemerintah melalui media penyiaran di masa pandemi antara lain melalui program literasi dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya virus corona, informasi penerapan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah memerlukan sarana diseminasi informasi edukasi dan sosialiasi yang lebih massif terutama mengenai vaksin covid kepada masyarakat. Kemudian, informasi arah kebijakan pembangunan di masa pandemi covid-19.   

Di sesi ini, Budiyanto, memaparkan presentasi tentang jurnalisme kemanusiaan terkait pandemic covid-19. Dalam materinya disampaikan bagaimana upaya media penyiaran khususnya media grup menjadi garda terdepan dan berkomitmen menghadirkan informasi seluruh inform asi tentang covid kepada masyarakat meskipun penuh dengan resiko dan tantangan. “Momentum saat ini, menjadi reminder, mengingatkan kita untuk kembali belajar banyak hal, untuk tetap bersatu, melangkah dalam kebersamaan untuk berjuang menaklukan covid-19,” katanya.

Soal ini, Budi mengutarakan empat implemetasi yakni menghadirkan informasi berita tentang covid dan penanganannya secara komprehensif, memberi ruang dan porsi pemberitaan yang luas dan besar tentang hal ini, menangkal segala hoax dan informasi miring, serta mengangkat aktivitas kemanusiaan di masyarakat secara nyata. “Kami juga berkomitmen dan konsisten menjaga pilar demokrasi, menjadi jendela pengetahuan, social movement, dan juga kebhinnekaan,” tuturnya. *** 

 

Hak Cipta © 2021 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.