(Jakarta) - Penyiaran harus mampu menghadirkan kepemimpinan nasional yang kokoh guna menjaga bangsa ini tetap utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, seyogyanya media penyiaran dapat lebih arif menyeimbangkan fungsi dan tujuannya, baik sebagai pemberi informasi di masyarakat namun juga ikut memperkukuh integrasi bangsa. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Tifatul Sembiring, saat menerima Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di kantor Kemenkominfo (19/3).

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk koordinasi terkait penyelenggaraan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas), Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI dan Indonesian Broadcasting Expo (IBE) 2013. Turut hadir dalam forum tersebut, Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, Koordinator bidang kelembagaan KPI Pusat sekaligus penanggung  jawab acara Rakornas Azimah Subagijo, dan komisioner bidang kelembagaan KPI Pusat yang juga penanggung jawab IBE 2013 Idy Muzayyad.

Dalam pandangan Tifatul, memasuki tahun politik di 2013 ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh media penyiaran. “Tahun depan kita akan melewati proses suksesi kepemimpinan nasional” , ujar Tifatul. Dirinya berharap muncul tokoh yang punya dukungan kuat dari masyarakat, sehingga dapat meminimalisir gejolak dalam dinamika suksesi kepemimpinan. Media penyiaran berperan penting dalam menghadirkan pemimpin bangsa yang kuat tersebut, ujar Tifatul.

Namun demikian, Tifatul juga mengingatkan pentingnya media penyiaran bersikap lebih bijak dalam menyebarkan informasi pada masyarakat. Terkadang, berdalihkan hak publik untuk informasi, semua hal diungkap lewat medium frekuensi, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada para pemimpinnya sendiri. “Kita sudah punya pengalaman, ketika kepemimpinan nasional tidak kuat, Timor Timur lepas, Ambon dan Poso membara, Sampit berdarah-darah, dan berbagai gejolak lain yang muncul di daerah”, tegas Tifatul. Dirinya menghargai idealisme yang diusung oleh jurnalis penyiaran dalam bekerja. Namun, jangan sampai idealisme jurnalis di newsroom dijadikan alat politik dari para pemilik lembaga penyiaran.

Mochamad Riyanto sepakat dengan pernyataan Menkominfo. Menurutnya, saat ini memang diperlukan kode etik atau platform bersama antar lembaga penyiaran untuk komitmen menjaga keutuhan bangsa yang tergambarkan lewat penyiaran. “Selain menyebarkan informasi,  penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkukuh integrasi bangsa”, ujar Riyanto. Dalam regulasi yang dibuat KPI juga telah mengatur bagaimana penyiaran menempatkan diri pada situasi konflik. Sehingga, media penyiaran tidak menjadi alat yang memecah belah sesama anak bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Azimah Subagijo juga menyampaikan jadwal kegiatan Harsiarnas ke-80 dan Rakornas KPI 2013 yang akan diselenggarakan di Bali. Pada kegiatan yang bertema “Membangun Indonesia melalui Penyiaran” ini, diharapkan Menkominfo hadir pada rangkaian acara yang telah dijadwalkan oleh KPI. Selain itu KPI juga telah mengagendakan penandatanganan Nota Komitmen antara KPI dan Kemenkominfo terkait gerakan literasi media.

Sementara itu Idy Muzayyad juga berkesempatan menyampaikan rencana kegiatan Indonesian Broadcasting Expo (IBE). Dengan tema Spirit Indonesia, IBE direncanakan akan menjadi agenda tahunan yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan dunia penyiaran seperti KPI, Kemenkominfo, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan lain-lain. Idy berharap, Kemenkominfo ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 18-20 April tersebut.

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.