Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai program acara yang mengedepankan konten tentang hidup konsumtif dan hedonisme sebagai tayangan yang tidak memiliki sensitifitas dan kepedulian terhadap sesama. Bahkan, tayangan seperti ini dianggap melukai perasaan masyarakat yang sedang berjuang di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi saat ini akibat pademi Covid-19.

Pendapat tersebut disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menanggapi dikeluarkannya sanksi teguran tertulis untuk Program Siaran “Sobat Misqueen” di Trans 7, pekan lalu. Sanksi ini diberikan lantaran acara yang ditayangkan pada 9 Januari 2021 lalu kedapatan Tim Analis Pemantauan KPI Pusat menyajikan konten berisikan hal-hal tentang gaya hidup konsumtif dan hedonis.

“Dalam acara tersebut kami menemukan tampilan atas nama Vaness dan Indra yang memamerkan barang-barang koleksi dan uang Dolar yang mereka miliki serta outfit dengan total 2,5 miliar. Barang-barang itu di antaranya jam tangan, sepatu, gelang, anting, kalung, baju, tas, cincin, celana, jaket, kemeja, kacamata, topi, celana dalam dan ikat pinggang,” jelas Mulyo kepada kpi.go.id, Selasa (26/1/2021).

Menurut penilaian KPI, lanjut Mulyo, tayangan ini telah melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Aturan yang dilanggar terkait kewajiban Lembaga Penyiaran memperhatikan kepentingan dan melindungi anak dalam setiap aspek produksi siaran. Pasalnya, program siaran “Sobat Misqueen” diberi klasifikasi R atau Remaja.

“Dalam aturan KPI, acara yang dilabeli R atau remaja harus tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran dan tingkat kedewasaaan khalayak. Artinya, lembaga penyiaran tidak boleh mengacuhkan hal ini dan harus membuat isi yang sesuai dengan gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja,” ujar Mulyo.

Selain itu, di dalam Pasal 37 Ayat (4) huruf c (SPS atau Standar Program Siaran), program siaran dengan klasifikasi R dilarang menampilkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti gaya hidup konsumtif, hedonistik.

“Hal inilah yang menjadi pertimbangan kami memutuskan memberi sanksi teguran tertulis kepada program Sobat Misqueen Trans 7, selain juga kami nilai konten seperti ini tidak pantas di tengah kondisi masyarakat kita yang sedang sulit. Sekarang ini, masyarakat itu butuh tayangan yang dapat memotivasi dengan jalan yang baik dan positif,” tutur Mulyo.

Dalam kesempatan itu, Mulyo meminta Trans 7 untuk segera melakukan perbaikan internal dan menjadikan P3SPS sebagai acuan dalam membuat program. “Saya meminta jangan ada lagi tayangan yang semata-mata pamer harta. Seolah nilai manusia ditentukan dari kekayaannya dan publik menangkap materi sebagai tujuan hidup dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tayangan seperti itu bisa dimunculkan setidaknya punya hubungan yang jelas dan positif, antara lain memiliki latar belakang antara pengungkapan harta dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada sosok tertentu. Atau dengan menampilkan perjuangan, prestasi, dan kiat-kiat sukses dari selebritas atau figure publik. Dan, jangan secara sengaja membongkar koleksi untuk dipamerkan. apalagi sampai menyebutkan harganya,” pintanya. ***

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis untuk program siaran “Pagi Pagi Ambyaaarrr” di Trans TV. Program siaran bergenre variety show yang tayang mulai 08.30 WIB kedapatan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Adapun bentuk pelanggarannya berupa adegan joget secara atraktif dan berlebihan yang dilakukan oleh host (a.n. Dewi Perssik, Nita Thalia dan Nassar) di antaranya joget dengan menonjolkan bagian dada dan bokong, mengangkang dan di atas ketinggian crane yang dapat membahayakan. Adegan seperti ini ditemukan oleh tim pemantauan KPI Pusat di beberapa acara “Pagi Pagi Ambyaaarrr”.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan adegan seperti itu tidak pantas ditayangkan. Apalagi waktu penayangannya mestinya ramah terhadap anak. Ditambah lagi bertepatan dengan jam anak-anak belajar atau sekolah yang saat ini berlangsung dari rumah. 

“Kami menilai Trans TV tidak memperhatikan waktu dan kepentingan anak di dalam tayang tersebut. Seharusnya, adegan seperti ini tidak perlu ada selain karena tidak bernilai dan tidak bermanfaat, juga ada unsur sensualitas sekaligus membahayakan. Yang kami takutkan hal ini memberi pengaruh buruk terutama bagi anak-anak yang menyaksikannya. Pada akhir 2020 program ini pernah dievaluasi dalam pembinaan oleh KPI Pusat. Namun hingga program ini diputuskan belum ada perubahan yang signifikan,” jelas Mulyo kepada kpi.go.id, Senin (25/1/2021).

Berdasarkan keterangan dalam surat teguran yang sudah dilayangkan KPI Pusat ke Trans TV pada Selasa (19/1/2021) lalu. Adegan tersebut telah mengabaikan 8 (delapan) pasal dalam P3SPS KPI. Selain tidak memperhatikan aspek perlindungan anak dan remaja, adegan itu dinilai mengindahkan norma kesopanan dan kesusilaan. 

“Seharusnya dalam tayangan berklasifikasi R isi dan gaya penceritaan serta tampilannya sesuai dengan perkembangan psikologis remaja. Selain itu, kontennya pun, meskipun acara ini untuk hiburan, harus juga berisikan hal yang bernilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial dan budaya, budi pekerti, apresiasi estetik, dan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Joget energik ada banyak ragam yang masih memperhatikan kesopanan dan kepantasan,” ujar Mulyo.

Dia juga mengingatkan, tayangan untuk remaja dilarang menampilkan muatan yang mendorong mereka belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. “Kami harap Trans TV segera melakukan perbaikan internal dan menjadikan P3SPS sebagai acuan dalam membuat program. Hal ini agar tidak lagi terjadi kesalahan,” tutur Mulyo. ***

Jakarta -- Membangun kesadaran warga untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara benar memang tak mudah. Harus ada upaya sosialisasi secara terarah, tematis dan terus menerus agar masyarakat menjadikan prokes ini sebagai sebuah kebiasaan dalam setiap aktivitas. Media penyiaran dinilai dapat membentuk kebiasaan tersebut, salah satunya melalui siaran iklan layanan masyarakat (ILM). 

Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, dalam pertemuan daring dengan seluruh lembaga penyiaran membahas evaluasi penerapan prokes dalam siaran menegaskan, penayangan iklan layanan masyarakat tentang prokes Covid-19 di lembaga penyiaran mesti didorong lebih massif lagi. Hal ini agar masyarakat banyak mendapatkan informasi tentang penanganan virus serta bagaimana menjalankan prokes tersebut dengan benar. 

“Kita perlu strategi khusus dan lewat penayangan siaran ILM melalui lembaga penyiaran bisa jadi lebih efektif pesannya sampai ke masyarakat. Apalagi jika iklan ini dilakukan secara terus menerus,” kata Irsal dalam pertemuan tersebut. 

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo. Menurutnya, perlu strategi dalam membuat ILM agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dijalankan masyarakat. Strategi ini sangat terkait dengan tema dan juga penempatan waktu tayangnya. 

“Kalau dapat ILM ini ditayangkan oleh lembaga penyiaran secara serempak dan sama pada waktu tertentu. Jadi ketika tonton TV yang lain, kita juga menyaksikan iklan yang sama sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan benar. Lebih baik lagi jika setiap lembaga penyiaran menyelingi dengan siaran iklan layanan masyarakat khusus dari masing-masing lembaga penyiaran,” pinta Mulyo.

Mulyo menambahkan, pesan yang terkandung dalam ILM seluruhnya terkait pencegahan dan penanggulangan covid. Kemudian, pentingnya pakai masker yang aman dan jaga jarak. “Sekaligus juga penjelasan soal droplet dan yang lain sehingga pentingnya soal cuci tangan dan pakai masker. Kemudian soal vaksin yang belum sepenuhnya diterima publik dan adanya hoax soal ini. Hal ini harus juga disampaikan dalam kandungan iklan tersebut. Ini juga menunjukan bahwa lembaga penyiaran begitu peduli terhadap persoalan ini dan covid segera tuntas,” katanya.

Sementara itu, perwakilan dari lembaga penyiaran yang bicara menyatakan sepakat dan mendukung upaya penanggulangan covid melalui siaran. Mereka juga siap membuat siaran iklan layanan masyarakat terkait penanganan dan penerapan prokes. 

Dalam kesempatan itu, Irsal juga mengingatkan pentingnya penerapan di lingkungan lembaga penyiaran serta program. Menurut dia, lembaga penyiaran harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam penerapan prokes Covid-19. 

“Pada segmen tertentu jika TV memberikan contoh penggunaan prokes secara baik dan benar tentunya akan memberi efek psikologis yang kuat. Poin kita, bagaimana tayangan itu dapat memberikan pengaruh psikologi kepada publik mereka mau menjadikan contoh itu di rumah,” ujar Irsal. ***

 

 

Bandung -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Universitas Padjajaran (Unpad) terus menguatkan kerjasama yang telah dibangun selama ini dengan melanjutkan kembali perjanjian kerjasama program kegiatan Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV untuk tahun 2021. Kepastian ini diperoleh setelah keduabelah pihak, KPI Pusat dan Rektor Unpad, melakukan pertemuan di Bandung, Jumat (22/1/2021).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Rektor Unpad tersebut dihadiri Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, Rektor Unpad, Rina Indiastuti, Kepala Sekretariat KPI Pusat, Umri, dan Koordinator Litbang KPI Pusat, Andi Andrianto.

Di awal pertemuan, Mohamad Reza menjelaskan jika program siaran berkualitas merupakan kebutuhan dasar publik. Karena itu, lembaga penyiaran khususnya stasiun televisi melalui program siarannya mesti menyuguhkan konten siaran bermutu untuk masyarakat.

“Hal ini agar peradaban penyiaran Indonesia semakin baik. Dalam konteks itulah, kita menyelenggarakan riset indeks kualitas program siaran televisi yang bekerja sama dengan 12 Perguruan Tinggi termasuk dengan Universitas Padjadjaran. Jadi kita ingin kerjasama yang sudah ada dikuatkan lagi,” kata Reza kepada Rektor Unpad.

Adapun kerja sama antara KPI dan UNPAD terkait Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi akan berakhir pada Maret 2021. “Kami ingin menindaklanjuti kerja sama itu dengan Unpad karena riset kualitas program siaran begitu strategis dalam mendorong terwujudnya kualitas program siaran televisi Indonesia,” kata Reza. 

Sekretaris KPI Pusat, Umri, menambahkan bahwa riset ini merupakan program prioritas nasional Bappenas dan KPI sehingga riset ini mendapat perhatian banyak pihak. Oleh karena itu, perbaikan riset terus dilakukan.

Sementara itu, Rektor Unpad, Rina Indiastuti, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana perpanjangan kerjasama tersebut. “Saya sangat sepakat dengan tindak lanjut kerja sama ini agar peran berbagai pihak termasuk Unpad dalam mewujudkan siaran yang baik dan bermutu dapat terus dilakukan. Jika perlu nanti kita akan perluas ruang lingkup kerja sama ini,” tandasnya. */Foto: AR

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan kembali seluruh lembaga penyiaran televisi induk jaringan agar memperhatikan durasi program siaran lokal sebanyak 10% dalam siaran di anak jaringannya. Salah satu hal yang mendorong KPI menegaskan pentingnya konten lokal ini adalah karena besarnya kebutuhan masyarakat lokal terhadap informasi mengenai daerahnya secara lengkap seperti misalnya kejadian bencana gempa di Sulawesi Barat (Sulbar), banjir bandang di Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat (Jabar).

“Program siaran lokal itu salah satunya adalah untuk menyampaikan informasi seperti tentang kejadian bencana di daerah kepada masyarakat di wilayah tersebut atau yang terdampak secara khusus. Jadi, masyarakat di wilayah itu dapat secara mudah mengakses informasi tentang bencana di wilayahnya dari 10% durasi program siaran lokal yang harus dipenuhi TV induk jaringan,” kata Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, kepada kpi.go.id, Rabu (20/1/2021).

KPI mengapresiasi informasi bencana di sejumlah daerah itu disiarkan seluruh TV induk jaringan. Meski begitu, pelaksanaan program siaran lokal yang konsisten dan di waktu produktif setiap wilayah, bisa memberi update terkini terkait apa yg harus dilakukan masyarakat pada saat bencana ataupun saat pengungsian dan penanggulangannya. 

“Informasi ini dapat disalurkan melalui segmen informasi lokal di masing-masing TV tersebut. Tentunya informasi yang disampaikan harus yang fresh, terbarukan dan tidak diulang-ulang hingga beberapa waktu. Informasi yang disampaikan sangat diperlukan dan penting bagi masyarakat di sana karena ini juga menyangkut kedekatan mereka sebagai masyarakat terdampak,” jelas Reza.

Dalam kesempatan itu, Reza juga mengingatkan bahwa akhir Januari ini pihaknya akan melakukan evaluasi tahunan terhadap TV induk jaringan terkait pelaksanaan sistem stasiun siaran jaringan (SSJ) dan pemenuhan durasi 10% siaran lokal. “Kami sudah mengumpulkan data dari seluruh KPID terkait pelaksanaan evaluasi ini dan karena itu kami tak henti-hentinya mengingatkan seluruh lembaga penyiaran TV jaringan induk untuk memperhatikan aspek-aspek dalam Keputusan KPI Nomor 7 tentang Evaluasi Tahunan,” tegasnya. ***

Hak Cipta © 2021 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.