(Jambi: 7/5) - Rating alternatif diperlukan untuk memberikan pembanding atas monopoli rating yang selama ini dikuasai oleh lembaga rating tertentu. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mochamad Riyanto, dalam acara Training of Trainers (ToT) Literasi Media KPI di Jambi (7-9/Mei 2013).

Riyanto menilai, kita mampu membuat tandingan untuk TV Rating, demi meningkatkan kualitas penyiaran sehingga televisi memiliki alternatif untuk menilai baik buruk program yang mereka tayangkan. Diskusi tersebut mengemuka dalam ToT yang dihadiri oleh komisioner KPID se-Sumatera, lewat materi membongkar cara kerja rating yang disampaikan praktisi periklanan, Ananto Pratikno.

Menurut Ananto, rating memang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh media penyiaran untuk mengevaluasi program yang ditayangkan. Pada awal keberadaannya, rating dilakukan dengan cara manual lewat diary TV Rating pada tahun 1992. Selanjutnya pada 1998, rating dilakukan menggunakan peoplemeter TV Rating. Ananto juga menyampaikan,  saat ini hasil rating program televisi dapat diterima setiap hari. Padahal beberapa waktu sebelumnya, raport program televisi lewat TV Rating baru diperoleh setiap pekan.

Namun demikian, Ananto menegaskan bahwa TV Rating yang ada selama ini hanya mengukur secara kuantitatif tingkat kepemirsaan sebuah program. Jadi, baik buruknya program yang ditayangkan, tidak dapat diukur melalui TV Rating. Untuk itu Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Azimah Subagijo mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak menjadikan rating sebagai satu-satunya alat ukur hadirnya sebuah program. “Undang-undang penyiaran mengamanatkan program siaran harus punya nilai informasi, edukasi dan hiburan yang sehat”, ujar Azimah.  Karenanya, kalau ada sebuah acara yang tidak bermutu dan malah membawa dampak negatif bagi masyarakat, sekalipun mempunyai nilai rating yang tinggi, tetap saja tidak boleh dipertahankan.

Jakarta – Para orangtua harus aktif dan selektif dengan pola konsumsi media anak-anaknya. Seringkali para orangtua merasa aman jika anak-anak mereka sedang menonton televisi dengan tanpa bimbingan orang dewasa. Padahal, tidak semua isi media atau tontonan televisi patut diasup anak-anak.

Selain harus terlibat langsung menyeleksi isi media yang pantas buat anak-anaknya, para orang tua harus tegas membatasi waktu anak-anak saat mengkonsumsi media. Komisioner KPI Pusat, Idy Muzayyad mengatakan, maksimalnya waktu anak-anak menonton televisi tidak lebih dari 2 jam sehari.

“Waktu dua jam itu sudah cukup untuk anak-anak. Bahkan, untuk Balita sebaiknya jangan karena ditakutkan akan mempengaruhi pola pikir mereka. Pasalnya, belum tentu isi televisi itu aman buat mereka,” katanya di depan peserta pelatihan bertema “Mengkritisi Media Penyiaran dan Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat” di kantor Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2013.

Menurut hasil penelitian, anak-anak Indonesia memiliki kebiasaan menonton televise paling lama. Bahkan, dalam satu minggu total waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi lebih dari 35 jam. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan waktu sekolah. “Jumlah ini sudah sangat banyak. Lalu, apa kita sudah menghitung waktu anak-anak kita menonton televisi dirumah. Ini harus diperhatikan,” kata Idy mengingatkan puluhan peserta pelatihan yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga.

Cara pandang masyarakat terhadap media yang pada awalnya hanya sebatas penikmat harus diubah menjadi pengamat melalui pendidikan literasi media. Jika kesadaran masyarakat lebih peka terhadap media, dampaknya akan baik. Posisi literasi media ini penting, kata Idy, karena ini akan ikut menentukan arah media ke depannya selain beberapa faktor lainnya seperti regulasi dan produksi.

Literasi media bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap media. Ada tiga tujuannya antara lain masyarakat harus paham bagaimana operasi media, masyarakat harus tahu bagaimana menyikapi media, dan masyarakat harus memihak pada isi media yang benar atau baik.

Dengan sadar media, lanjut Idy, masyarakat dapat mendorong atau menyadarkan pemilik media untuk lebih berat kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, pemilik media ikut bertanggungjawab terhadap moral dan kehidupan bangsa ini.

Sementara itu, pada sesi kedua pelatihan itu, Komisioner KPI Pusat lainnya, Azimah Soebagyo, menekankan hal yang sama kepada para peserta untuk aktif dalam menyosialisasikan literasi media kepada masyarakat atau setidak-tidaknya kepada keluarganya. Upaya ini salah satunya untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk isi media.

Menurut Azimah, literasi media akan membentuk kecakapan pada masyarakat terhadap kesadaran mereka terhadap media, kekritisannya, bagaimana cara mereka mengadu, dan menentukan atau memilih media alternatif yang lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kowani, Dewi Motik berpesan kepada semua peserta untuk jeli dalam memperhatikan isi media. Hal ini demi kebaikan bersama khususnya generasi yang akan datang. “Masa depan anak-anak kita harus lebih bagus. Karena itu, ini harus kita coba dari lingkungan sendiri,” tegasnya. Red

Batu-Malang - Kemajuan teknologi yang hadir di tengah masyarakat harus disikapi dengan hati-hati. Membanjirnya informasi saat ini baik lewat perangkat telepon ataupun televisi, harus dibarengi dengan adanya regulasi yang selaras dengan tuntutan zaman. Hal tersebut disampaikan oleh Widodo SH, MH, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, saat membuka acara sosialisasi Literasi Media yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di kantor  pemerintah kota Batu, Jawa Timur (1/3).

Menurut Widodo, peninjauan ulang undang-undang pers dan undang-undang penyiaran sudah diperlukan saat ini, untuk dilakukan perbaikan. “Undang-Undang saat ini terlalu member kebebasan pada pers. Sedangkan hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atas pemberitaan pers, hanya diatur lewat hak jawab”, ujarnya.

Dalam catatan Widodo, saat ini siaran televisi sudah dimonopoli oleh sekelompok orang saja, sementara berita yang muncul kebanyakan yang bersifat bombastis dan penuh sensasi. Sementara itu,siaran televisi yang harusnya tidak diakses anak-anak malah masih banyak yang muncul. Tak heran, ujar Widodo, anak-anak lebih hafal dengan jadwal siaran televisi daripada meteri pelajaran mereka di sekolah.  Di Batu sendiri, ujarnya, sudah ada kebijakan mematikan televisi pada jam 8-10 malam. “Ini untuk memberikan kondisi yang mendukung anak-anak untuk belajar”, jelasnya.
Selain itu Widodo juga meminta adanya keberimbangan dalam menyiarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan yang dicapai pemerintah. Selama ini media lebih sering memberitakan hal-hal yang buruk dan jelek, sedangkan usaha-usaha pemerintah yang berhasil justru luput disiarkan, tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto memberikan apresiasi kepada Walikota Batu dan jajaran pemerintah kota tersebut dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi Literasi Media KPI. Menurut Riyanto, kota Batu punya kelayakan untuk menghadirkan pendidik-pendidik literasi media, sehingga masyarakat sadar dan paham bagaimana memanfaatkan media demi kesejahteraan hidup mereka.

Pada acara sosialisasi literasi media ini, peserta dihadirkan oleh pemerintah kota Batu dari berbagai latar belakang. Diantaranya kelompok perempuan, pelajar dan mahasiswa, kalangan pendidik, serta organisasi masyarakat dan pemuda. Semua kelompok masyarakat tersebut menerima materi literasi media dari peserta Training of Trainers Literasi Media yang merupakan komisioner KPID se-Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.  Diharapkan dari acara ini akan terbentuk komunitas masyarakat yang peduli akan hadirnya siaran yang sehat di tengah mereka.


Bali - Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi semua isi dari media, baik cetak, elektronik ataupun syber.  Hak itu sebaiknya digunakan agar wajah media di negara ini menjadi lebih baik.  Hal tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Azimah Subagijo, dalam acara Forum Pengembangan Literasi Media dalam rangka Penguatan Sadar Media di auditorium Fakultas Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bali (30/30>

Menurut Azimah, media massa khususnya media penyiaran seharusnya menaati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh KPI dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), sehingga keluhan masyarakat atas isi media dapat diminimalkan. Azimah memaklumi, munculnya keluhan masyarakat atas konten di media penyiaran. “Efek yang ditimbulkan atas tayangan negatif di televisi dan radio dapat sangat massiv”, ujarnya. Dirinya menyontohkan tayangan smack down yang sempat ada di layar televisi dan mengakibatkan timbulkan korban celaka akibat peniruan yang dilakukan anak-anak atas adegan kekerasan di program tersebut.

Selama ini KPI telah melakukan pengawasan isi siaran atas seluruh televisi yang berudara secara nasional. Sehingga setiap ada materi tayang bermasalah, KPI dapat melakukan teguran, ungkap Azimah. Namun, menurutnya, bagaimanapun juga sebagai sebuah pesan, siaran yang sudah mengudara, seberapapun buruknya, tidak dapat ditarik lagi dari ruang imaji masyarakat yang menonton. Untuk itu dirinya mengajak masyarakat agar lebih peka terhadap tayangan di televisi. “Sudah lama lembaga penyiaran berlindung di balik rating yang dengan metodenya sendiri, dinilai menunjukkan minat masyarakat”, ujar komisioner KPI bidang kelembagaan ini. Namun jika masyarakat melakukan tekanan melalui pressure group dengan jumlah yang masif, lembaga penyiaran tentu berpikir ulang untuk menayangkan siaran dengan mutu yang rendah, sambung Azimah.

Karenanya KPI selalu membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi isi siaran. “Sinergi KPI dan masyarakat dalam mengontrol isi siaran ini akan membuat media penyiaran berpikir panjang jika menayangkan program siaran berkualitas  buruk”, ujarnya. Dalam acara ini hadir pula sebagai pembicara, Henry Subiakto (Staf Ahli Menkominfo), Priyambodo (PWI), dan Dharma Putro (Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Udayana).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika ini, diselenggarakan juga dalam rangka Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-80 yang dipusatkan di Bali. Dalam sambutan tertulis Dirjen IKP, Freddy Tulung menyampaikan, Forum Pengembangan Literasi Media ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemanfaatan media secara sehat. Selain itu, Freddy juga  berharap ada peningkatan daya kritis masyarakat terhadap konten media yang tidak memenuhi unsur pendidikan dan pencerahan.

Batu-Malang - Kesadaran organisasi masyarakat datang ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengadukan isi siaran bermasalah, dirasakan semakin meningkat.  Pengaduan publik yang sampai ke KPI Pusat pada tahun 2012 lalu pun tersebar cukup merata. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin paham akan keberadaan KPI sebagai regulator penyiaran. Demikian disampaikan Ezki Tri Rezeki, Wakil Ketua KPI Pusat, saat memberikan materi dalam Training of Trainers (ToT) Literasi Media di Batu, Malang, Jawa Timur (28/2).


Namun demikian, menurut Ezki, Kpi juga perlu menyampaikan pada masyarkaat bahwa lembaga ini tidak bisa menghentikan sebuah program acara secara tetap, dan jugatidak bisa melarang seorang artis atau publik figur untuk tampil di televisi.  Saat ini, ujar Ezki, terobosan yang dilakukan KPI saat memutus sanksi terhadap sebuah program adalah tidak boleh membuat program sejenis tanpa ada perubahan.


Ezki juga menyampaikan bahwa masyarakat saat ini mulai “aware” dengan berita. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan sanksi pada stasiun televisi berita, Metro TV dan TV One. Dalam data KPI, TV One diadukan masyarakat karena tayangan Indonesia Lawyers Club dan Apa Kabar Indonesia, sedangkan Metro TV diadukan karena tayangan Metro Hari Ini, dan semuanya berujung pada sanksi administratif.


Ezki mengakui ada wilayah abu-abu dalam tayangan jurnalistik yang sulit diambil keputusan tegas. “Sulit menentukan framing di televisi, dan tidak diatur dalam P3SPS”, ujar Ezki memberikan contoh. Untuk itu Ezki melihat salah satu solusinya adalah melibatkan masyarakat, terutama saat menangani pelanggaran atas tayangan jurnalistik. “Jadi lembaga penyiaran dapat mendengar langsung  keresahan dan protes masyarakat”. 


Atas maraknya aduan dan sanksi terhadap tayangan jurnalistik di televisi, muncul ide dari pembicara lainnya, Hikmat Darmawan, untuk menyertakan materi  etika jurnalistik dalam acara Literasi Media. Sehingga masyarakat juga mengetahui  regulasi  seperti apa yang akan melindungi hak-hak masyarakat saat ada masalah dalam tayangan jurnalistik di lembaga penyiaran.

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.