Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta lembaga penyiaran memiliki visi yang jelas terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kontestasi  berbagai ideologi yang saat ini muncul di Indonesia dan secara tegas menyatakan diri anti terhadap dasar negara seharusnya tidak tampil di layar kaca. Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang dilakukan KPI Pusat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan MNC Group (12/9).

Pada pertemuan KPI Pusat dengan jajaran direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, Ketua KPI Pusat Judhariksawan menyampaikan, TVRI sebagai sebuah lembaga negara memang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan martabat bangsa. Untuk itu, KPI berharap dapat mengembangkan hubungan yang baik dengan TVRI, karena sama-sama mendapatkan amanah untuk menjaga keutuhan NKRI lewat dunia penyiaran.  

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama TVRI, Farhat Syukri yang juga didampingi Direktur Teknik TVRI Erina Tobing, dan jajaran direksi lainnya, menyampaikan beberapa masalah krusial yang dialami LPP ini dalam bersaing di industri penyiaran. Namun demikian baik TVRI ataupun KPI sama-sama bersepakat untuk memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah perbatasan negara, untuk dapat menjaga  rasa kebersamaan masyarakat di sana sebagai satu bangsa.

Sementara itu selain soal kebangsaan dan nasionalisme, dalam pertemuan antara KPI dengan jajaran MNC Group, muncul juga aspirasi agar KPI dipersiapkan untuk dapat mengatur seluruh konten media baik yang disebarkan lewat televisi dan radio seperti saat ini, ataupun lewat new media yang menggunakan medium selain frekuensi. Pengaturan konten seperti itu akan jauh lebih efektif dan memudahkan jika dilakukan oleh satu lembaga saja.

Pengaturan konten media dan iklan di internet, online, dan over the top television (OTT) ini sangat diperlukan. Mengingat praktek pemasangan iklan di media online sekarang, banyak dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum bukan di Indonesia.  Sehingga pajak dan laba pendapatan tidak masuk ke dalam kas negara. Untuk itu, KPI diharapkan ikut ambil bagian dalam menangani masalah ini, selagi undang-undang penyiaran yang baru masih dalam tahap pembahasan.

Terkait dengan new media, menurut Judhariksawan, undang-undang penyiaran yang sekarang sebenarnya memberikan ruang untuk mengatur hal tersebut. Namun untuk mengimplementasikan hal tersebut, harus ada peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah.

Kepada jajaran MNC Group, Judha juga mengajak untuk menjadikan penyiaran sebagai sarana yang strategis dalam membangun bangsa.  “Dengan media yang ada sekarang, fungsi mencerdaskan bangsa harus dapat dirasakan semua elemen masyarakat”, ujarnya. Komisioner lain yang turut hadir dalam acara tersebut adalah Idy Muzayyad, Fajar Arifianto Isnugroho, Rahmat Arifin, Agatha Lily, Danang Sangga Buwana, dan Amiruddin. KPI sendiri mengagendakan pertemuan serupa dengan lembaga-lembaga penyiaran swasta yang bersiaran nasional pada waktu lain.

Jakarta – Menciptakan penyiaran yang sehat dan bermanfaat adalah cita-cita besar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menggapai harapan tersebut tidak mudah karena banyak hal yang harus dibenahi dan dibuat dan itu tentunya tidak hanya oleh KPI sendiri.

Anggota KPI Pusat, Idy Muzayyad menilai, ada tiga aspek yang bisa mengarahkan tujuan tersebut sesuai harapan yakni pada level regulasi, level produksi dan level konsumsi. Menurutnya, dalam tiga level tersebut terdapat hal-hal yang berkaitan erat dengan tujuan dan cita-cita untuk menciptakan penyiaran yang sehat dan bermanafaat.

Saat ini, di level regulasi, posisi KPI dalam UU Penyiaran tahun 2002 tidak sebagai pemain utama karena ada regulator lain yang diberikan otoritas dalam menjalankan UU tersebut. Malahan, kata Idy, ada wacana yang menginginkan peran KPI makin sempit dalam perubahan UU Penyiaran yang saat ini sedang berjalan.

Di level produksi, KPI bukanlah lembaga seperti lembaga sensor film atau LSF yang bisa melakukan sensor terhadap isi siaran lembaga penyiaran. Namun demikian, isi siaran yang tidak pantas dapat diminimalisir dengan upaya bahwa setiap lembaga penyiaran wajib memiliki sensor internal atau internal sensorship. “Kita bisa mencegah itu karena kita mencantumkan pasal soal sensor internal dalam P3 dan SPS,” jelas Idy di depan peserta Pelatihan Pemantauan Isi Siaran di Hotel Grand Mercure, Rabu, 19 Juni 2013.

Selanjutnya pada level konsumsi. Menurut Idy, usaha yang patut dilakukan untuk dapat mencapai cita-cita tersebut adalah dengan terus memberi pendidikan atau literasi media pada masyarakat. Upaya ini dinilai mampu mengangkat selera publik menonton atau memilih tayangan yang baik dan bermanfaat buat mereka. Jika kondisi ini tercipta dengan sendiri isi siaran akan menyesuaikan dengan selera pasar yang sudah baik tersebut.

“Kita berusaha meningkatkan selera publik yang pintar dan cerdas. Bagusnya di level masyarakat sudah mulai timbul kesadaran seperti soal menetapkan waktu belajar dan melarang anak hanya menonton televise,” kata Idy.

Dalam kesempatan itu, Idy juga memaparkan beberapa hal mengenai tayangan pemilu dan agama. Hal yang penting dalam tayangan agama adalah isi siaran tidak boleh mempertentangkan antar agama. Red

Banda Aceh - Ketua Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, Hamdani M Syam, menyerahkan 21 nama calon KPI Aceh ke DPR Aceh, di ruangan Komisi A DPR Aceh, Jumat 31 Mei 2013.

Penyerahan nama-nama tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi A DPR Aceh, Nurzahri, yang kemudian akan dilakukan fit and proper test.

“Saat fit and proper test nanti, mereka harus meyakinkan Komisi A DPR Aceh bahwa mereka memang layak menjadi anggota KPI,” kata Nurzahri kepada ATJEHPOSTcom.

Nurzahri mengatakan, tim seleksi calon anggota KPI juga memberikan masukan kepada Komisi A tentang para calon komisioner. Namun, dia menyayangkan hanya dua orang perempuan yang lolos sebagai calon komisioner.

“Dua orang itu tidak mungkin mencukupi kuota 30 persen,” kata Nurzahri. Red

Berikut 21 nama calon anggota KPI Aceh yang sudah diserahkan ke Komisi A DPR Aceh:
Yusuf Qardhawy
Munandar
Mukhlisuddin
Muhammad Fazil
Abdul Manaf
M.Isa Yusuf
Saifuddin
Rahmat Saleh
Nurlaily Idrus
Dien Azhari Chandra
Ir.Masri
Maimun Habsyah
Muammar Chadafi
Teuku Kemal Fasya
Muhammad Syahrel
Musliadi
Irsal Ambia
Siti Maisarah
Said Firdaus
Burhanuddin
Muhammad Hamzah

Simeulue – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh meminta warga Simeulue untuk menonton tayangan televisi yang sehat. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPID Said Firdaus, saat Evaluasi Dengar Pendapat atau EDP di Simeulue hari ini, Selasa, 4 Juni 2013.

“Banyak permintaan dari warga Aceh dengan berbagai tayangan yang disuguhkan televisi dalam negeri dan luar negeri yang dinilai tidak sehat, perlu adanya seleksi yang ketat dalam keluarga yang dinilai melanggar syariat dan nilai islam,” ujarnya pada salah satu media lokal di Aceh.

Acara EDP di Simeulue turut dihadiri oleh muspida plus dan manajemen dari salah satu pengelola perusahaan jaringan layanan televisi kabel yang berinvestasi di Simeulue. Red

Jakarta – Pengembangan atau juga sosialisasi literasi media kepada masyarakat lebih efektif melalui dunia pendidikan. Hal itu bisa dititipkan melalui jalur formal dalam sebuah kurikulum pendidikan yang dibuat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Jika sejak dini, dimulai dari bangku sekolah, anak-anak kita dikenalkan dengan pelajaran literasi media, dampak baiknya adalah mereka akan tahu dan paham memilih media yang baik dan tepat buat mereka sendiri. Dengan begitu, mereka akan mampu sendiri menghindar dari dampak buruk akibat isi media.

Komisioner KPI Pusat, Idy Muzayyad mengungkapkan, lebih dari 35 jam setiap minggu masyarakat ataupun lebih khususnya anak-anak menghabiskan waktunya menonton tayangan televisi. Jumlah ini sangat tinggi dibanding dengan kesulurhan waktu yang dihabiskan mereka untuk belajar.

“Karena itu, peran literasi media sangat penting guna meminimalisir ketergantungan mereka terhadap televisi. Mereka bisa di arahkan atau mengarahkan sendiri pilihan lain selain menonton televisi,” kata Idy di depan puluhan guru dari perwakilan SMA, SMK dan MA se-Kabupaten Cilacap yang berkunjung ke kantor KPI Pusat, Selasa, 14 Mei 2013.

Menurut Idy, KPI sudah mengusulkan dan mengupayakan agar proposal literasi media menjadi satu kurikulum pendidikan di sekolah. Terkait ini, Kemendiknas belum memberikan keputusan terkait usulan dari KPI. “Setidaknya, kami berharap pendidikan literasi media dapat masuk dalam sub bagian dari kurikulum tersebut. Literasi media ini sangat penting, apalagi sekarang media sudah berkembang maju,” katanya.

Idy menjelaskan, pendidikan literasi media akan membentuk masyarakat menjadi lebih kritis dan aktif. Jika masyarakat atau publik lebih aktif, hal ini akan mengubah perilaku medianya karena publik menjadi penentu seperti apa media tersebut.

“Jika literasi media berhasil, masyarakat menjadi lebih melek akan media. Ini akan membentuk pemahaman mereka bagaimana memilih media yang benar, menyikapi media secara benar, dan memihak kepada media yang benar,” paparnya.

Para guru yang peduli dengan pengembangan literasi media, menurut Idy, dapat membentuk kelompok pemerhati atau peduli media. Ada enam model yang bisa dicontoh yakni pertama dengan cara menggerakan organisasi yang sudah ada untuk menjadikan kepedulian atau pengawasan media sebagai salah satu priorotas. Kedua, menjadi satu bagian dalam organisasi yang berhubungan dengan media untuk kegiatan pemantauan media. Ketiga, membentuk satu organ baru atau khusus secara otonom di bawah naungan oraganisasi yang sudah ada untuk fokus pada isu media. Keempat, membentuk organ khusus atau baru pemantauan media yang otonom. Kelima, bergabung atau bersinergi dan turut mengembangkan organ pemantau media yang ada. Keenam, menggalakkan pemantauan media secara mandiri berbasis person atau keluarga.

Menurut Idy, Masyarakat yang peduli dengan pengembang literasi media bisa memulai itu semua dengan pengaduan kepada KPI atau KPID terhadap isi siaran yang tidak sesuai dan tidak baik bagi mereka. “Pengembangan bisa dimulai dari pengaduan ke KPI ataupun KPID,” katanya. Red

foto berita utama diambil dari makmalpendidikan.net

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.