• Ayo Jalankan Protokol Kesehatan Covid-19
    Ayo Jalankan Protokol Kesehatan Covid-19
  • Menyambut Kick Off Siaran Digital 2 November 2022
    Menyambut Kick Off Siaran Digital 2 November 2022
  • Serba Serbi Penyiaran Digital
    Serba Serbi Penyiaran Digital
  • Menyikapi Informasi Soal Covid-19/Corona
    Menyikapi Informasi Soal Covid-19/Corona
  • KPI Tidak Menyensor
    KPI Tidak Menyensor
  • Adukan Ke Kami
    Adukan Ke Kami
Follow KPI on Twitter

Pasca Pemanggilan KPI, Sinetron Zahra Dihentikan Sementara

Siaran TV Analog Dihentikan Mulai Tahun Ini dan Dibagi Menjadi 5 TahapTanggulangi Corona

KPI Hentikan Sementara Program “Rumpi No Secret” Trans TV

Imbauan tentang Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 di Lembaga Penyiaran

Daftar Pemenang Anugerah KPI 2020

TERKINI
Songsong Penyiaran Digital, KPID Harus Memandu Masyarakat Kepada Konten Siaran Berkualitas

Songsong Penyiaran Digital, KPID Harus Memandu Masyarakat Kepada Konten Siaran Berkualitas

06 Desember 2021

Makassar - Era disrupsi yang menghadirkan keberlimpahan informasi dan hiburan seringkali tidak diimbangi dengan kemanfaatan atas informasi dan hiburan yang...

KPI Siap Lakukan Kolaborasi Pentahelix Dalam Menciptakan Ekosistem Penyiaran Yang Lebih Baik

KPI Siap Lakukan Kolaborasi Pentahelix Dalam Menciptakan Ekosistem Penyiaran Yang Lebih Baik

03 Desember 2021

Bekasi - Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2021 yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan masih ada...

Talkshow Ekspos Hasil Riset KPI: Nielsen Akan Luaskan Kota Sampel Untuk Data Kepemirsaan

Talkshow Ekspos Hasil Riset KPI: Nielsen Akan Luaskan Kota Sampel Untuk Data Kepemirsaan

02 Desember 2021

Bekasi - Riset indeks kualitas program siaran televisi yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat saling melengkapi dengan riset kepemirsaan...

Televisi Berkontribusi Dalam Penanaman Nilai, KPI Minta Televisi Terus Benahi Kualitas Siaran

Televisi Berkontribusi Dalam Penanaman Nilai, KPI Minta Televisi Terus Benahi Kualitas Siaran

02 Desember 2021

Bekasi - Kualitas program siaran televisi berdasarkan riset yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada bulan Juli-Agustus 2021, terus merangkak...

Songsong Digitalisasi 2022: KPI Ajak Kolaborasi Pengiklan Dukung Program Berkualitas Di Televisi

Songsong Digitalisasi 2022: KPI Ajak Kolaborasi Pengiklan Dukung Program Berkualitas Di Televisi

02 Desember 2021

Bekasi - Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode II tahun 2021 yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengalami...

DINAMIKA PENYIARAN

Taliban Terbitkan Aturan Penyiaran di Afghanistan

Taliban Terbitkan Aturan Penyiaran di Afghanistan

25 November 2021

Jakarta - Pemerintahan Taliban di Afghanistan menerbitkan sejumlah larangan yang tidak boleh dilanggar oleh media di negara itu. Diantara larangan...

K-Pop dan K-Drama Hanya Berdampak Kecil pada Ekonomi Korsel

K-Pop dan K-Drama Hanya Berdampak Kecil pada Ekonomi Korsel

22 November 2021

Jakarta -- Budaya Korea Selatan telah mendunia akibat Hallyu wave (Korean wave) dari K-drama dan K-Pop. Namun industri tersebut tidak...

Program ‘Idol School’ Didenda Oleh Komisi Penyiaran Korea

Program ‘Idol School’ Didenda Oleh Komisi Penyiaran Korea

09 November 2021

Seoul -- Program survival Mnet, ‘Idol School’, mendapat hukuman denda dari komisi penyiaran Korea atau yang disebut Korea Communications Standards...

Siarkan Hoaks Covid, Ofcom Jatuhkan Sanksi Pada Loveworld

Siarkan Hoaks Covid, Ofcom Jatuhkan Sanksi Pada Loveworld

08 Oktober 2021

London - Saluran televisi satelit, loveworld, dijatuhi sanksi denda sebesar 25.000 pondsterling oleh regulator penyiaran di Inggris, Ofcom. Mengutip dari...

Buhari Menyetujui 159 Radio Baru dan Stasiun Televisi

Buhari Menyetujui 159 Radio Baru dan Stasiun Televisi

05 Oktober 2021

Nigeria -- Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari, telah menyetujui pendirian 159 stasiun radio dan televisi baru di Nigeria. Hal itu diungkapkan...

BERITA KPID

Lembaga Penyiaran Agar Turut Aktif Cerdaskan Masyarakat

Lembaga Penyiaran Agar Turut Aktif Cerdaskan Masyarakat

29 November 2021

Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster sangat mengapresiasi acara Anugerah Penyiaran Bali 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah...

Gelaran Anugerah KPID Bali 2021

Gelaran Anugerah KPID Bali 2021

25 November 2021

Denpasar - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali akan menggelar Malam Anugerah Penyiaran Bali 2021 di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya...

KPID: Siaran TV di Jatim Secara Bertahap Segera Beralih ke Digital

KPID: Siaran TV di Jatim Secara Bertahap Segera Beralih ke Digital

22 November 2021

Surabaya - Siaran TV manual atau analog akan segera dimatikan dalam waktu dekat sebagai gantinya pemerintah akan menyiarkan TV channel...

KPI Aceh: Beri Kelonggaran Lembaga Penyiaran  

KPI Aceh: Beri Kelonggaran Lembaga Penyiaran  

19 November 2021

Banda Aceh -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh meminta Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) RI memberi kelonggaran khusus untuk lembaga...

KPID Jateng: Sebagian Besar TV SSJ Telah Penuhi 10% Durasi Konten Lokal

KPID Jateng: Sebagian Besar TV SSJ Telah Penuhi 10% Durasi Konten Lokal

29 Oktober 2021

Semarang -- Hasil pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar TV SSJ telah memenuhi ketentuan...

KAJIAN

Daulat Konten Lokal di Era Penyiaran Digital

Daulat Konten Lokal di Era Penyiaran Digital

09 Agustus 2021

Daulat Konten Lokal di Era Penyiaran Digital oleh: Andi Muhammad Abdi Konten lokal masih berwajah Janus. Janus dalam mitologi bangsa...

Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Melalui Penyiaran

Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Melalui Penyiaran

02 Agustus 2021

Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Melalui Penyiaran Ditulis oleh : Andi Muhammad Abdi, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov. Kalimantan ...

Penyiaran Media Edukasi Kebencanaan

Penyiaran Media Edukasi Kebencanaan

09 April 2021

PENYIARAN MEDIA EDUKASI KEBENCANAAN oleh : Rizky Wahyuni* Siklon tropis Seroja terjadi di Indonesia memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah...

Menyiapkan Indonesia Cerdas Menghadapi Digitalisasi Penyiaran

Menyiapkan Indonesia Cerdas Menghadapi Digitalisasi Penyiaran

07 April 2021

Menyiapkan Indonesia Cerdas Menghadapi Digitalisasi Penyiaran Oleh Rizky Wahyuni* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang disahkan...

Menikmati TV Digital Teresterial di Kalimantan Timur

Menikmati TV Digital Teresterial di Kalimantan Timur

02 Maret 2021

Oleh : Bawon Kuatno, S. Kom Saat ini Masyarakat di Kalimantan Timur sudah dapat menikmati Siaran Televisi Digital dengan kualitas...

Jakarta - Penerapan digitalisasi penyiaran yang dimulai oleh pemerintah dengan adanya proses seleksi bagi lembaga penyaran, seharusnya ditunda sampai semua pihak terkait yang berkepentingan di dunia penyiaran ini siap untuk proses migrasi dari sistem analog ke sistem digital. Hal itu terungkap dalam diskusi antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan beberapa lembaga penyiaran di kantor KPI Pusat (18/6). Diskusi ini dimaksudkan untuk mengetahui aspirasi dari industri tentang penerapan digitalisasi penyiaran, seiring dimulainya seleksi penyelenggaaan televisi digital oleh pemerintah pada 5-18 Juni 2012.

Menurut Komisioner KPI Pusat bidang Infrastruktur dan Perizinan, Judhariksawan, mencermati perkembangan terakhir, ada banyak hal yang diabaikan pemerintah dalam implementasi digitalisasi penyiaran. KPI sendiri, ujar Judha, sudah menyampaikan pendapat tentang digitalisasi ini. Dalam pandangan KPI, Indonesia tidak punya kewajiban untuk menerapkan digitalisasi seperti yang  disebut dalam Geneva Agreement yang dijadikan landasan hukum pemerintah. Geneva Agreement ini, menurut Judha, adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang periode transisi dan rencana frekuensi untuk digital bagi negara di Region I (Eropa, Afrika dan Timur Tengah) ditambah Iran. Untuk itu, tidak ada kewajiban hukum bagi negara di region lain, seperti Indonesia dari region III, untuk menaatai perjanjian. Ini. Meski memang, ungkap Judha, perjanjian ini terbuka untuk diaksesi sehingga banyak negara yang sukarela mengikuti periode transisi tersebut. Itulah sebabnya, Indonesia tidak masalah menerapkan ASO (Analogue Switchover) nya pada tahun 2018, bukan 2015 seperti yang ditetapkan Geneva Agreement.

Dalam critical points yang disampaikan KPI ini dinyatakan pula, dengan sistem hukum Indonesia maka Geneva Agreement tidak mungkin serta merta berlaku sebagai hukum positif di negeri ini. Indonesia hanya dapat terikat bila menyatakan melakukan “aksesi” atau menyatakan mengikatkan diri kepada perjanjian itu. Sementara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional wajib memperoleh pertimbangn dan persetujuan DPR.

Posisi KPI sendiri, menurut Iswandi Syahputra, sudah jelas. Yakni menolak penyelenggaraan digitalisasi karena prosedur hukumnya tidak sah. Iswandi juga mengungkap bahwa sudah ada kelompok masyarakat yang siap mengajukan Judicial Review atas Peraturan Menteri tentang digitalisasi tersebut.

Bagi kalangan industri sendiri, penerapan digitalisasi ini banyak merugikan bisnis mereka. Terutama pada lembaga-lembaga penyiaran baru saja mendapatkan izin prinsip untuk bersiaran, ternyata diharuskan melakukan migrasi dalam waktu setahun. ATVLI sendiri menanyakan kegunaan penghematan frekuensi. Kalau memang ada alasan yang rasional atas penghematan frekuensi, ATVLI setuju saja, namun jangan sampai mengorbankan industri penyiaran lokal, ungkap Imawan Mashuri dari ATVLI.  “Dengan  dimulainya digitalisasi, maka Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Siaran Radio (ISR) yang didapat lembaga penyiaran dengan susah payah menjadi tak ada guna”, ujar Santoso dari ATVLI juga.  Hal lain yang disorot oleh ATVLI menurut Santoso, saat sosialisasi dilakukan pemerintah, disebutkan daerah yang maju akan menolong daerah yang kurang. Tapi ketika tender atau proses seleksi dibuka, ATVLI tidak melihat tindakan afirmatif pemerintah untuk hal tersebut. Sebelumnya ATVLI dan ATVJI telah menyampaikan surat keberatan resmi penerapan digitalisasi penyiaran kepada Komisi I DPR dengan tembusan pada KPI.

Sedangkan dari televisi swasta bertanya, apakah  keikutsertaan stasiun televisi dalam Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LP3M) itu tidak melanggar hukum, mengingat dalam akta pendirian memang tidak disebut sebagai LP3M.  TV Swasta juga mengeluhkan adanya perbedaan antara sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan isi dokumen seleksi yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi. Berbagai masalah ini juga sulit dicarikan keterangan tegas dari pemerintah, karena sejak dimulai proses seleksi, pemerintah seakan menutup ruang dialog.

Dalam diskusi yang juga  dihadiri Azimah Subagijo dan Muhammad Riyanto ini menyepakati akan membawa masalah ini ke forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPI yang mengikutsertakan KPI Daerah se-Indonesia. Azimah menyatakan, sebenarnya digitalisasi itu tidak mungkin dihindari. Namun ketergesa-gesaan pemerintah dalam penerapan digitalisasi ini yang diyakini akan merugikan banyak pihak, terutama kalangan industri. Dirinya juga mempertanyakan, apa benar model bisnis yang digunakan pemerintah ini adalah satu-satunya pilihan yang memungkinkan dijalani. Jangan sampai implementasi digitalisasi ini merugikan kalang lembaga penyiaran yang baru saja mendapatkan IPP tetap, ujarnya. Sementara itu Muhammad Riyanto, Ketua KPI Pusat, meminta pemerintah juga ikut mencari tahu model atau cara migrasi yang tepat tanpa mengorbankan industri penyiaran.

Hak Cipta © 2021 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.