Follow KPI on Twitter

Abaikan Keputusan KPI, Acara “Pagi Pagi Pasti Happy” Trans TV Dihentikan Selama 10 Hari Penayangan

KPI Keluarkan Surat Edaran Tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona

KPI Hentikan Tayangan “Brownis” Trans TV

Media Berperan Wujudkan Solidaritas Sosial dan Partisipasi Publik Untuk Tanggulangi COVID 19

Nama Pemenang Anugerah KPI 2019

TERKINI
Ramadan 2020 Lahirkan Banyak Program Berkualitas

Ramadan 2020 Lahirkan Banyak Program Berkualitas

22 Mei 2020

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Jakarta -- Tak lama lagi, Ramadan tahun 2020 akan meninggalkan kita. Ini pun akan diikuti...

Media Arus Utama Sebagai Agen Validasi Informasi 

Media Arus Utama Sebagai Agen Validasi Informasi 

21 Mei 2020

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis. Jakarta – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan fitur media mainstream kini...

Banyak Muatan Kekerasan: KPI Tegur Sinetron “Muslimah” ANTV

Banyak Muatan Kekerasan: KPI Tegur Sinetron “Muslimah” ANTV

20 Mei 2020

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan memberi sanksi untuk program acara “Muslimah” di ANTV. Tayangan sinetron bertajuk religi...

KPI Sesalkan Adanya “Pelesetan” Merendahkan Suku di Program Siaran

KPI Sesalkan Adanya “Pelesetan” Merendahkan Suku di Program Siaran

19 Mei 2020

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyesalkan adanya pelesetan (lelucon) dalam program siaran “Ini Ramadan”...

Generasi Millenial dan Pola Kehidupan New Normal 

Generasi Millenial dan Pola Kehidupan New Normal 

19 Mei 2020

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis. Jakarta - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan pada era globalisasi serta...

DINAMIKA PENYIARAN

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

06 Mei 2020

Manila - Badan regulasi telekomunikasi Filipina memerintahkan media penyiaran terbesar di Filipina, ABS-CBN, menghentikan operasi dengan alasan lisensi mereka telah...

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

27 April 2020

Italia - Sebuah proposal dari Kementerian Olahraga Italia untuk menyiarkan pertandingan sepak bola secara gratis di saluran televisi setempat ditolak...

BBC Pangkas 450 Karyawan

BBC Pangkas 450 Karyawan

11 Februari 2020

Inggris – Zaman yang kian modern membuat BBC harus memangkas 450 pekerjanya sebagai upaya dari rencana modernisasi yang akan mengalihkan...

AS Mulai Terapkan Teknologi ATSC 3.0 Tahun Ini

AS Mulai Terapkan Teknologi ATSC 3.0 Tahun Ini

31 Januari 2020

Washington -- International Telecommunication Union (ITU) merekomendasikan ATSC 3.0 sebagai standar siaran digital, hal itu diharapkan menjadi awal bagi negara-negara...

Serial TV Turki Digemari Penonton Di 146 Negara

Serial TV Turki Digemari Penonton Di 146 Negara

10 Desember 2019

Ankara - Dari Eropa hingga Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika dan AS, serial TV Turki telah memikat 700 juta penggemar....

BERITA KPID

 KPID NTB Kembali Ingatkan Peran Penting Pers Di Masa Pandemi

KPID NTB Kembali Ingatkan Peran Penting Pers Di Masa Pandemi

14 Mei 2020

Mataram – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB kembali mengingatkan pentingnya peran pers dan lembaga penyiaran di masa pandemi Covid-19,...

KPID dan HIMPSI Jateng Sediakan Pusat Layanan Telekonseling Gratis bagi Masyarakat

KPID dan HIMPSI Jateng Sediakan Pusat Layanan Telekonseling Gratis bagi Masyarakat

05 Mei 2020

Batang - Dinas Kominfo Kabupaten Batang mengikuti rakor melalui video conference yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa...

KPID Terus Lakukan Pengawasan Protokol COVID-19 di Lembaga Penyiaran

KPID Terus Lakukan Pengawasan Protokol COVID-19 di Lembaga Penyiaran

28 April 2020

Jakarta - Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pengawasan kepatuhan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di lembaga...

KPID Sulbar Salurkan Bantuan Di Tengah Pandemi

KPID Sulbar Salurkan Bantuan Di Tengah Pandemi

27 April 2020

Mamuju – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membagikan paket sembako di pondok pesantren yang ada Kecamatan...

KPID Riau Apresiasi Lembaga Penyiaran Tayangkan Dzikir dan Do’a Bersama

KPID Riau Apresiasi Lembaga Penyiaran Tayangkan Dzikir dan Do’a Bersama

21 April 2020

Pekanbaru – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau yang...

VIDEO
AGENDA
No upcoming event!
NEWSLETTER

GALERI FOTO
May 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
KAJIAN

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

15 Mei 2020

Jakarta - Ada budaya menunggu bedug magrib di saat Ramadhan. Kita mengenalnya dengan istilah ngabuburit. Menurut Kamus Bahasa Sunda yang...

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

07 April 2020

HARSIARNAS TANPA SEREMONI Oleh: DR.H.Aswar Hasan (Komisioner KPI Pusat Bidang PS2P) Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) kali ini tanpa ada perayaan...

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia

01 April 2020

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia Oleh: Hari Wiryawan, SH, MA Universitas...

Lembaga Penyiaran Harus Independen

Lembaga Penyiaran Harus Independen

13 Desember 2019

Lembaga Penyiaran Harus Independen Oleh: ASWAR HASAN KPI ( Komisi Penyiaran Indonesia ) patut berbangga karena acara RAMPIMNAS (Rapat Pimpinan...

Anak dan Godaan Media, Sebuah Ikhtiar untuk Konsep Informasi Layak Anak (ILA)

Anak dan Godaan Media, Sebuah Ikhtiar untuk Konsep Informasi Layak Anak (ILA)

29 Oktober 2019

Anak dan Godaan Media Sebuah Ikhtiar untuk Konsep Informasi Layak Anak (ILA) Oleh : Alwi Sagaf Alhadar Ketua Komisi Penyiaran...

Jakarta - Penerapan digitalisasi penyiaran yang dimulai oleh pemerintah dengan adanya proses seleksi bagi lembaga penyaran, seharusnya ditunda sampai semua pihak terkait yang berkepentingan di dunia penyiaran ini siap untuk proses migrasi dari sistem analog ke sistem digital. Hal itu terungkap dalam diskusi antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan beberapa lembaga penyiaran di kantor KPI Pusat (18/6). Diskusi ini dimaksudkan untuk mengetahui aspirasi dari industri tentang penerapan digitalisasi penyiaran, seiring dimulainya seleksi penyelenggaaan televisi digital oleh pemerintah pada 5-18 Juni 2012.

Menurut Komisioner KPI Pusat bidang Infrastruktur dan Perizinan, Judhariksawan, mencermati perkembangan terakhir, ada banyak hal yang diabaikan pemerintah dalam implementasi digitalisasi penyiaran. KPI sendiri, ujar Judha, sudah menyampaikan pendapat tentang digitalisasi ini. Dalam pandangan KPI, Indonesia tidak punya kewajiban untuk menerapkan digitalisasi seperti yang  disebut dalam Geneva Agreement yang dijadikan landasan hukum pemerintah. Geneva Agreement ini, menurut Judha, adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang periode transisi dan rencana frekuensi untuk digital bagi negara di Region I (Eropa, Afrika dan Timur Tengah) ditambah Iran. Untuk itu, tidak ada kewajiban hukum bagi negara di region lain, seperti Indonesia dari region III, untuk menaatai perjanjian. Ini. Meski memang, ungkap Judha, perjanjian ini terbuka untuk diaksesi sehingga banyak negara yang sukarela mengikuti periode transisi tersebut. Itulah sebabnya, Indonesia tidak masalah menerapkan ASO (Analogue Switchover) nya pada tahun 2018, bukan 2015 seperti yang ditetapkan Geneva Agreement.

Dalam critical points yang disampaikan KPI ini dinyatakan pula, dengan sistem hukum Indonesia maka Geneva Agreement tidak mungkin serta merta berlaku sebagai hukum positif di negeri ini. Indonesia hanya dapat terikat bila menyatakan melakukan “aksesi” atau menyatakan mengikatkan diri kepada perjanjian itu. Sementara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional wajib memperoleh pertimbangn dan persetujuan DPR.

Posisi KPI sendiri, menurut Iswandi Syahputra, sudah jelas. Yakni menolak penyelenggaraan digitalisasi karena prosedur hukumnya tidak sah. Iswandi juga mengungkap bahwa sudah ada kelompok masyarakat yang siap mengajukan Judicial Review atas Peraturan Menteri tentang digitalisasi tersebut.

Bagi kalangan industri sendiri, penerapan digitalisasi ini banyak merugikan bisnis mereka. Terutama pada lembaga-lembaga penyiaran baru saja mendapatkan izin prinsip untuk bersiaran, ternyata diharuskan melakukan migrasi dalam waktu setahun. ATVLI sendiri menanyakan kegunaan penghematan frekuensi. Kalau memang ada alasan yang rasional atas penghematan frekuensi, ATVLI setuju saja, namun jangan sampai mengorbankan industri penyiaran lokal, ungkap Imawan Mashuri dari ATVLI.  “Dengan  dimulainya digitalisasi, maka Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Siaran Radio (ISR) yang didapat lembaga penyiaran dengan susah payah menjadi tak ada guna”, ujar Santoso dari ATVLI juga.  Hal lain yang disorot oleh ATVLI menurut Santoso, saat sosialisasi dilakukan pemerintah, disebutkan daerah yang maju akan menolong daerah yang kurang. Tapi ketika tender atau proses seleksi dibuka, ATVLI tidak melihat tindakan afirmatif pemerintah untuk hal tersebut. Sebelumnya ATVLI dan ATVJI telah menyampaikan surat keberatan resmi penerapan digitalisasi penyiaran kepada Komisi I DPR dengan tembusan pada KPI.

Sedangkan dari televisi swasta bertanya, apakah  keikutsertaan stasiun televisi dalam Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LP3M) itu tidak melanggar hukum, mengingat dalam akta pendirian memang tidak disebut sebagai LP3M.  TV Swasta juga mengeluhkan adanya perbedaan antara sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan isi dokumen seleksi yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi. Berbagai masalah ini juga sulit dicarikan keterangan tegas dari pemerintah, karena sejak dimulai proses seleksi, pemerintah seakan menutup ruang dialog.

Dalam diskusi yang juga  dihadiri Azimah Subagijo dan Muhammad Riyanto ini menyepakati akan membawa masalah ini ke forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPI yang mengikutsertakan KPI Daerah se-Indonesia. Azimah menyatakan, sebenarnya digitalisasi itu tidak mungkin dihindari. Namun ketergesa-gesaan pemerintah dalam penerapan digitalisasi ini yang diyakini akan merugikan banyak pihak, terutama kalangan industri. Dirinya juga mempertanyakan, apa benar model bisnis yang digunakan pemerintah ini adalah satu-satunya pilihan yang memungkinkan dijalani. Jangan sampai implementasi digitalisasi ini merugikan kalang lembaga penyiaran yang baru saja mendapatkan IPP tetap, ujarnya. Sementara itu Muhammad Riyanto, Ketua KPI Pusat, meminta pemerintah juga ikut mencari tahu model atau cara migrasi yang tepat tanpa mengorbankan industri penyiaran.

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.