Perjuangan KPI Pusat untuk memperoleh Sekretariat akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.  A/KEP/M.KOMINFO/1/2018 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan tingkat eselon 2a. Hal ini memang tidak sesuai dengan permintaan KPI yang meminta eselon I untuk sekretariat KPI sesuai dengan beban tugas dan kewenangan KPI.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPRI, KPI optimis akan mendapatkan sebuah Sekretaris Jendral sebagaimana yang diharapkan. Sekretariat KPI didukung oleh 1 Kepala Sekretariat, 4 Kepala Bagian, 10 Kepala Sub-Bagian. Sedangkan bagi staf profesional direkrut secara terbuka dan diseleksi berdasarkan kapasitas masing-masing pelamar berdasarkan kebutuhan KPI. staf profesional non PNS antara lain adalah staf ahli, asisten ahli dan sekretaris.

Susunan Sekretariat KPI Pusat sebagai berikut:

Sekretaris KPI Pusat Drs. Maruli Matondang, M.Si
   
Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas Umri, S.Sos, M.Si
Kepala Subbag Perencanaan Rivai Nursetyo, SH
Kepala Subbag Hukum Surahmawati, SH
Kepala Subbag Humas dan Kerjasama Afrida Berlini
   
Kepala Bagian Verifikasi dan Data Imam Waluyo, S.Sos
Kepala Subbag Verifikasi dan Dokumentasi Perizinan Susanto
Kepala Subbag Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Penyiaran H. Supriyo Hambodo
   
Kepala Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi Dra. Sinar Ria Belawati
Kepala Subbag Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan Imam Romersono, SE
Kepala Subbag Fasilitasi Penjatuhan Sanksi Heriyadi Purnama, S.Sos
   
Kepala Bagian Umum H. Muhammad Syamsudin
Kepala Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian Pudji Astuti
Kepala Subbag Keuangan Wijanarko, SE
Kepala Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga Sofian
   
Kelompok Jabatan Fungsional  
Asisten Ahli : Moh. Nur Huda, M.Si
  Naufal Yasir
  Mohammad Yusuf, S.Sos
  Achmad Riyadi
  Achmad Zamzami, SE., MM.
  Maulida Al Munawwaroh
  Elon Praka Peranginangin
  Hafida
  Cecylia

 

Hak Cipta © 2018 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.