Di Masa Pandemi, KPI Terus Meliterasi

KPI Keluarkan Surat Edaran Tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona

Pengakuan Dewi Perssik Menuai Teguran KPI di 10 Program Infotainmen

Menuju Pilkada “New Normal” 2020: KPI Dorong Peningkatan Partisipasi Pemilih Lewat Media Penyiaran

Pemenang Anugerah Syiar Ramadan 2020/1441 H

TERKINI
Riset MKK : Potret Keinginan Publik Terhadap Siaran yang Sejalan dengan Digitalisasi

Riset MKK : Potret Keinginan Publik Terhadap Siaran yang Sejalan dengan Digitalisasi

29 September 2020

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai pelaksanaan sistem siaran digital akan lebih efektif jika dibarengi sebuah riset atau survey...

Ketua KPI Terima Tanda Kehormatan Satyalencana Bidang Postel

Ketua KPI Terima Tanda Kehormatan Satyalencana Bidang Postel

28 September 2020

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengatakan kedaulatan dan rasa nasionalisme di wilayah perbatasan sangat berkaitan dengan adanya penyiaran nasional....

Urgensi Pembaruan Hukum Penyiaran di Tengah Berkembangnya Media Baru

Urgensi Pembaruan Hukum Penyiaran di Tengah Berkembangnya Media Baru

25 September 2020

Jakarta – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, fenomena media baru membutuhkan regulasi atau aturan yang komprehensif....

MoU Pembaruan antara KPI dan LSF Segera Diteken

MoU Pembaruan antara KPI dan LSF Segera Diteken

24 September 2020

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Lembaga Sensor Film (LSF) memastikan dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman (MoU)...

Peran Penting RRI dan Perlakuan Adil Untuk Semua Media

Peran Penting RRI dan Perlakuan Adil Untuk Semua Media

23 September 2020

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai porsi untuk masyarakat di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terpencil) mendapatkan informasi...

DINAMIKA PENYIARAN

Drakor 'Backstreet Rookie' Dinyatakan Telah Langgar Peraturan Penyiaran Korea

Drakor 'Backstreet Rookie' Dinyatakan Telah Langgar Peraturan Penyiaran Korea

09 Juli 2020

Seoul -- Komisi penyiaran Korea Selatan mencecar tim produksi Backstreet Rookie setelah drama tersebut menuai ribuan komplain terkait adegan yang...

Iran Akan Menutup Beberapa Penyiaran Milik Pemerintah

Iran Akan Menutup Beberapa Penyiaran Milik Pemerintah

11 Jun 2020

Teheran - Beberapa stasiun televisi pemerintah Iran yang ditujukan untuk pemirsa asing berisiko ditutup karena "akumulasi utang," kata kepala cabang...

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

06 Mei 2020

Manila - Badan regulasi telekomunikasi Filipina memerintahkan media penyiaran terbesar di Filipina, ABS-CBN, menghentikan operasi dengan alasan lisensi mereka telah...

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

27 April 2020

Italia - Sebuah proposal dari Kementerian Olahraga Italia untuk menyiarkan pertandingan sepak bola secara gratis di saluran televisi setempat ditolak...

BBC Pangkas 450 Karyawan

BBC Pangkas 450 Karyawan

11 Februari 2020

Inggris – Zaman yang kian modern membuat BBC harus memangkas 450 pekerjanya sebagai upaya dari rencana modernisasi yang akan mengalihkan...

BERITA KPID

KPID Kalteng: Gumas Miliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal

KPID Kalteng: Gumas Miliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal

21 September 2020

Palangkaraya -- Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah legalitas berupa dokumen yang diterbitkan oleh Negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia...

Genjot Literasi, Wagub Nae Soi Minta KPID Lakukan Integrasi Kanal Media Pemberitaan

Genjot Literasi, Wagub Nae Soi Minta KPID Lakukan Integrasi Kanal Media Pemberitaan

18 September 2020

Kupang – Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, saat menerima audiensi dari KPID (Komisi Penyiaran Informasi Daerah) NTT di ruang...

KPID Pastikan Media Penyiaran di Jateng Siap Sukseskan Pilkada 2020

KPID Pastikan Media Penyiaran di Jateng Siap Sukseskan Pilkada 2020

16 September 2020

Grobogan - Menjelang pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah bersama gugus...

Awasi Siaran Kampanye Pilkada 2020, KPID Sulbar MoU dengan Penyelenggara Pemilu

Awasi Siaran Kampanye Pilkada 2020, KPID Sulbar MoU dengan Penyelenggara Pemilu

10 September 2020

Mamuju -- Dalam rangka memaksimalkan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pada Pilkada Serentak 2020 di wilayah Provinsi...

KPID Meminta Radio dan Televisi di Jateng Pahami Regulasi Penyiaran Pilkada

KPID Meminta Radio dan Televisi di Jateng Pahami Regulasi Penyiaran Pilkada

09 September 2020

Pemalang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh lembaga penyiaran yang berada di Jawa Tengah untuk...

VIDEO
AGENDA
No upcoming event!
NEWSLETTER

GALERI FOTO
October 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
KAJIAN

Partisipasi Pilkada dan Media Penyiaran

Partisipasi Pilkada dan Media Penyiaran

19 Agustus 2020

KENDATI masa pandemi belum berakhir dan bahkan cenderung meningkat, bukan berarti pilkada tidak bisa dilaksanakan. Sebab, bila mengandalkan berakhirnya pandemi,...

Menjaga Netralitas Ruang Publik di Masa Pra Kampanye

Menjaga Netralitas Ruang Publik di Masa Pra Kampanye

11 Agustus 2020

Menjaga Netralitas Ruang Publik di Masa Pra Kampanye Penulis Nama : Andi Muhammad Abdi Aktifitas : Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia...

Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix

Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix

23 Jun 2020

Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix Oleh: Hardly Stefano Pariela, M.KP (Komisioner KPI Pusat) Netflix adalah salah satu penyedia layanan...

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

15 Mei 2020

Jakarta - Ada budaya menunggu bedug magrib di saat Ramadhan. Kita mengenalnya dengan istilah ngabuburit. Menurut Kamus Bahasa Sunda yang...

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

07 April 2020

HARSIARNAS TANPA SEREMONI Oleh: DR.H.Aswar Hasan (Komisioner KPI Pusat Bidang PS2P) Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) kali ini tanpa ada perayaan...

Jakarta – Perubahan UU Penyiaran memasuki babak-babak akhir untuk ditetapkan. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais, pihaknya berencana akan menyelesaikan perubahan UU tersebut menjadi UU Penyiaran baru di tahun ini, 2016. “DPR berupaya dapat mengesahkan revisi UU Penyiaran menjadi UU inisiatif pada masa sidang tahun 2016 ini, selanjutnya sah dibahas bersama pemerintah,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada diskusi “Quo Vadis Penyiaran Kita” bertajuk “Mengawal Revisi UU Penyiaran yang Memenuhi Harapan Publik” di ruang rapat Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis, 25 Februari 2016  .

Namun, sejumlah persoalan yang belum terakomodasi dalam draft revisi UU Penyiaran patut menjadi catatan salah satunya terkait perkembangan teknologi dan media massa yang begitu massif.

Pakar media Amir Effendi Siregar mengatakan, UU Penyiaran sekarang belum begitu dinamis mengatur hal-hal penyiaran yang sekarang ini berkembang begitu pesat. Pembahasan revisi UU Penyiaran harusnya ada bayangan mengenai kovergensi media. “Dunia ini bergerak begitu cepat. Antara telekomunikasi dan penyiaran saling berkaitan. Saya pikir sangat penting memasukan kata-kata mengenai konvergensi ini dalam UU Penyiaran nanti,” katanya saat dimintai masukan mengenai perubahan UU Penyiaran dalam diskusi tersebut.

Sekarang ini, kata Amir, sudah banyak negara yang mengubah aturan penyiaran menjadi lebih dinamis ketingkat konvergensi. Salah satu negara itu adalah Inggris. Menurut Direktur Eksekutif PR2Media ini, undang-undang konvergensi yang ditetapkan Inggris dapat menyatukan semuanya.

Narasumber diskusi dari kalangan akademisi, Pinckey Triputra menyatakan setuju dengan pemikiran Amir Effendi. Menurut Pinckey yang menjabat Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, persoalan konvergensi harus masuk dalam UU Penyiaran baru dengan maksud menyesuaikan dengan laju perkembangan teknologi dan penyiaran di masa mendatang. “Pemahaman soal broadcasting akan menjadi lebih luar biasa,” katanya.

Salah satu peserta diskusi dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) mengungkapkan aturan dalam UU Penyiaran pengawasannya belum merambah siaran-siaran melalui jaringan internet atau streaming. Padahal, siaran melalui streaming yang pengelolaan ada di luar negeri dinilai sangat merugikan Indonesia, baik itu dari finasial maupun isi siaran. “Tidak ada aturan terhadap hal ini,” katanya.

Ke depan, harus ada aturan mengenai siaran melalui streaming. Pengaturan ini, menurut wakil ATVJI, meliputi kewajiban pajak, memiliki badan hukum Indonesia, dan hal terkait lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad mengharapkan UU Penyiaran mendatang harus benar-benar jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Bahkan, dalam presentasinya, Idy mengusulkan dalam UU Penyiaran baru memasukan perihal mengenai kewenangan pengaturan dan pengawasan TV streaming atau internet.

"Ini harus menjadi perhatian karena konvergensi media menjadi tantangan dalam regulasi penyiaran mendatang," kata Idy dalam presentasinya. ***

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.