Abaikan Keputusan KPI, Acara “Pagi Pagi Pasti Happy” Trans TV Dihentikan Selama 10 Hari Penayangan

KPI Keluarkan Surat Edaran Tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona

KPI Hentikan Tayangan “Brownis” Trans TV

Media Berperan Wujudkan Solidaritas Sosial dan Partisipasi Publik Untuk Tanggulangi COVID 19

Nama Pemenang Anugerah KPI 2019

TERKINI
Kena Sanksi Teguran Kedua, “Garis Tangan” ANTV Terancam Sanksi Berat

Kena Sanksi Teguran Kedua, “Garis Tangan” ANTV Terancam Sanksi Berat

13 Juli 2020

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mendesak ANTV untuk segera melakukan perbaikan internal pada program siaran “Garis Tangan”. Program...

KPI dan Informan Riset Bahas Kualitas 477 Sampel Program Siaran TV 

KPI dan Informan Riset Bahas Kualitas 477 Sampel Program Siaran TV 

13 Juli 2020

Jakarta – Setelah menuntaskan pelaksanaan Workshop Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Tahun 2020 di 12 Kota bersama...

Pemenang Anugerah Syiar Ramadan 2020/1441 H

Pemenang Anugerah Syiar Ramadan 2020/1441 H

11 Juli 2020

Jakarta – Walaupun dalam kondisi prihatin dan serba terbatas karena pandemi Covid-19, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Majelis Ulama Indonesia...

Wapres Apresiasi Tayangan Berkualitas Selama Ramadan Lalu

Wapres Apresiasi Tayangan Berkualitas Selama Ramadan Lalu

11 Juli 2020

Jakarta - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, meminta lembaga penyiaran untuk lebih banyak menyajikan tayangan yang berkualitas, khususnya pada kondisi...

SIARAN PERS:  Anugerah Syiar Ramadan 2020 : “Spiritualitas Siaran Ramadan di Tengah Pandemi”

SIARAN PERS: Anugerah Syiar Ramadan 2020 : “Spiritualitas Siaran Ramadan di Tengah Pandemi”

11 Juli 2020

Jakarta - Penganugerahan atas program siaran berkualitas di bulan Ramadhan kembali digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama dengan...

DINAMIKA PENYIARAN

Drakor 'Backstreet Rookie' Dinyatakan Telah Langgar Peraturan Penyiaran Korea

Drakor 'Backstreet Rookie' Dinyatakan Telah Langgar Peraturan Penyiaran Korea

09 Juli 2020

Seoul -- Komisi penyiaran Korea Selatan mencecar tim produksi Backstreet Rookie setelah drama tersebut menuai ribuan komplain terkait adegan yang...

Iran Akan Menutup Beberapa Penyiaran Milik Pemerintah

Iran Akan Menutup Beberapa Penyiaran Milik Pemerintah

11 Jun 2020

Teheran - Beberapa stasiun televisi pemerintah Iran yang ditujukan untuk pemirsa asing berisiko ditutup karena "akumulasi utang," kata kepala cabang...

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

06 Mei 2020

Manila - Badan regulasi telekomunikasi Filipina memerintahkan media penyiaran terbesar di Filipina, ABS-CBN, menghentikan operasi dengan alasan lisensi mereka telah...

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

27 April 2020

Italia - Sebuah proposal dari Kementerian Olahraga Italia untuk menyiarkan pertandingan sepak bola secara gratis di saluran televisi setempat ditolak...

BBC Pangkas 450 Karyawan

BBC Pangkas 450 Karyawan

11 Februari 2020

Inggris – Zaman yang kian modern membuat BBC harus memangkas 450 pekerjanya sebagai upaya dari rencana modernisasi yang akan mengalihkan...

BERITA KPID

Cegah Covid-19, KPID Jatim Apresiasi TV dan Radio di Surabaya

Cegah Covid-19, KPID Jatim Apresiasi TV dan Radio di Surabaya

09 Juli 2020

Surabaya - Pencegahan Covid-19 memerlukan partisipasi semua pihak. Satu diantaranya adalah lembaga penyiaran televisi dan radio yang selama ini menyebarkan...

KPID Sulbar Gaungkan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 

KPID Sulbar Gaungkan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 

07 Juli 2020

Polman - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat terus menggaungkan gerakan literasi sejuta pemirsa. Kali ini, gerakan yang...

KPID Kaltim Tegur 4 Radio di Samarinda 

KPID Kaltim Tegur 4 Radio di Samarinda 

28 Jun 2020

Samarinda -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim menegur 4 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio yang ada di...

Radio Berperan Perkuat UMKM di Masa Pandemi

Radio Berperan Perkuat UMKM di Masa Pandemi

26 Jun 2020

Padang -- Radio memiliki peran strategis dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia...

Jelang Rakor Optimalisasi Lembaga Penyiaran, KPID Sulbar Sambangi Kominfo Majene

Jelang Rakor Optimalisasi Lembaga Penyiaran, KPID Sulbar Sambangi Kominfo Majene

25 Jun 2020

Majene -- Jelang Rakor (Rapat Koordinasi) Optimalisasi Peran Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di...

VIDEO
AGENDA
No upcoming event!
NEWSLETTER

GALERI FOTO
July 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
KAJIAN

Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix

Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix

23 Jun 2020

Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix Oleh: Hardly Stefano Pariela, M.KP (Komisioner KPI Pusat) Netflix adalah salah satu penyedia layanan...

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

15 Mei 2020

Jakarta - Ada budaya menunggu bedug magrib di saat Ramadhan. Kita mengenalnya dengan istilah ngabuburit. Menurut Kamus Bahasa Sunda yang...

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

07 April 2020

HARSIARNAS TANPA SEREMONI Oleh: DR.H.Aswar Hasan (Komisioner KPI Pusat Bidang PS2P) Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) kali ini tanpa ada perayaan...

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia

01 April 2020

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia Oleh: Hari Wiryawan, SH, MA Universitas...

Lembaga Penyiaran Harus Independen

Lembaga Penyiaran Harus Independen

13 Desember 2019

Lembaga Penyiaran Harus Independen Oleh: ASWAR HASAN KPI ( Komisi Penyiaran Indonesia ) patut berbangga karena acara RAMPIMNAS (Rapat Pimpinan...

Gencarnya iklan politik di televisi menuai kritik publik. Beberapa waktu lalu, gabungan mahasiswa berbagai kampus dengan mengatasnamakan Gerakan Frekuensi Milik Publik mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat, mendesak KPI agar bersikap tegas terhadap tayangan iklan bernuansa kampanye. KPI sejatinya telah menegur dan memberi peringatan tertulis kepada enam stasiun televisi nasional terkait dengan tidak proporsionalnya siaran iklan bernuansa politik dan pemberitaan tidak berimbang terhadap semua partai politik. Agaknya peringatan KPI diabaikan dengan dalih penilaian atas iklan politik sebagai iklan kampanye adalah domain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

KPI kini menghadapi dua arus. Pertama datang dari dorongan publik agar bertindak tegas terhadap banyaknya iklan politik di industri layar kaca, khususnya terhadap pemanfaatan owner (para pemilik) yang aktif di partai politik. Arus kedua datang dari industri televisi (lembaga penyiaran). Pihak lembaga penyiaran kerap berkelit soal iklan politik bukanlah iklan kampanye. KPI dinilai tidak berkompeten pada pemberian sanksi permasalahan pemilu. Jika kedua regulator di rezim Pemilu 2014 (KPU dan Bawaslu) tidak menindak iklan yang ditayangkan, tindakan KPI terhadap penayangan iklan politik dinilai melampaui kewenangan.

Penilaian semacam ini menjadi pertimbangan KPI dalam konteks penguatan legal standing penindakan terhadap iklan politik televisi. Masalahnya, nomenklatur "iklan politik" tidak verbal di UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPR, dan DPRD maupun di UU Nomor 32 tentang Penyiaran. Problem penyikapan iklan politik kian pelik mengingat nomenklatur "iklan kampanye", baik bagi KPU maupun Bawaslu, harus memenuhi unsur subyek, ajakan, dan penyampaian visi-misi secara kumulatif. Jika pun "tidak kumulatif", iklan politik tak terkategori iklan kampanye. Nuansa batin ini yang melatari kehati-hatian KPI terkait dengan indikasi iklan kampanye.

Konteks ini, KPI sedang berikhtiar menyikapi tuntutan publik atas iklan politik dengan berupaya mengambil kebijakan berparadigma progresif. Sebab, secara sosiologis, publik (pemirsa) ketika melihat tayangan iklan politik, apa pun bentuknya, tidak akan melihat definisi nomenklatur "iklan kampanye" sebagai sebuah kampanye. Yang dibutuhkan bukan lagi pendekatan hukum normatif semata, melainkan mengedepankan etika publik dan beragam pemaknaan progresif.

Sebagai lembaga publik, KPI menyadari tugas dan tanggung jawabnya mengabdi sebesar-besarnya kepada kepentingan publik. Karena itu, selain telah menegur enam stasiun televisi, KPI sedang merumuskan kebijakan batasan dan/atau larangan terhadap semua tayangan politik hingga dimulainya masa kampanye (penghentian sementara). Selain itu, keputusan KPI tentang penjelasan perlindungan kepentingan publik, siaran jurnalistik, iklan, dan pemilihan umum dalam tahap finalisasi.

Perangkat aturan teknis dan hukum normatif senyatanya belum mampu menjangkau pengaturan atas iklan politik di televisi. Dengan kecanggihan seni dan kreativitas program, industri televisi mampu menyiasati aturan. Terlebih, televisi sejatinya beroperasi di domain nonteknis (kognisi pemirsa). Televisi mempunyai "mesin reproduksi makna" sedemikian canggih yang dipoles dalam program tayangan. Ia mengarahkan pemirsa membenarkan apa yang dikatakan dengan sedemikian halus. Iklan politik di televisi menyediakan multimakna dalam merekonstruksi realitas tak terkatakan: kepentingan kampanye tersembunyi di balik program edukasi dan hiburan.

Televisi berkekuatan hegemonik menjalankan politik representasi. Realitas dipermak secara dramatis. Kepentingan kampanye disajikan dalam "realitas yang sudah dikemas (manufactured realities)". Di sini, KPI, KPU, dan Bawaslu berada dalam arus kekuasaan media (mediacracy) yang secara sempurna merekayasa program dengan kampanye halus (soft campaign). Dengan menggunakan pendekatan hegemoni ala Gramsci, potret "kuasa media" berjalan dalam sistem dominasi kepemilikan dan bergerak ke pemirsa tanpa paksaan.

Karena itu, ikhtiar kebijakan KPI mesti diimbangi dengan kesadaran etis lembaga penyiaran, terutama bagi para pemiliknya. Bahwa frekuensi milik publik memang tak sepatutnya dipergunakan sepihak untuk kepentingan politik meningkatkan elektabilitas dalam Pemilu. Mesti disadari bahwa jutaan masyarakat pemirsa (publik) Indonesia kini kian cerdas. Mereka kian paham, iklan tidak semata-mata merepresentasi integritas figur.

Iklan sebagai unsur politik yang kerap didesain sedemikian rupa hingga jauh dari realitas sesungguhnya, justru semakin stigmatis, hanya mampu memperbesar popularitas, namun miskin nilai elektabilitas. Kesadaran etis pemilik media sebagai calon pemimpin sejatinya diukur dari sejauh mana mereka mengutamakan kepentingan publik dengan tidak menggunakan frekuensi milik publik untuk kepentingan politik.●     
Danang Sangga Buwana

Komisioner KPI Pusat  

TEMPO.CO,  03 Februari 2014
                                                          

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.