Padang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat menggelar diskusi kelompok terpumpun atau FGD membahas iklan kampanye di lembaga penyiaran di Padang, Rabu (20/3/2019).

FGD kali ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Robert Cenedy selaku Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbar Vifner dan Febricki Syaputra dari Komite Independen Pemantau Pemilu wilayah Sumatera Barat.

“Yang membedakan Pemilu saat ini dengan pemilu sebelumnya adalah adanya penggabungan antara pemilihan eksekutif dan legislatif sehingga setiap calon bersaing ketat untuk memperoleh simpati masyarakat,” kata dia.

Berkaitan dengan Pemilu 2019 terdapat banyak potensi pelanggaran salah satunya promosi diri melalui media merupakan salah satu akses bagi tiap calon untuk melakukan kampanye. Meskipun demikian pembatasan konten ataupun periode dari penayangan tersebut seharusnya dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Memang tidak salah jika partai politik memperkenalkan partaiuntuk merebut hari pemilih tetapi yang menjadi permasalahan iadalah konten dalam iklan politik yang tidak sesuai dengan jadwal kampanye politik serta tidak adanya batasan konten dalam iklan,” paparnya.

SementaraKoordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu SumbarVifner menyampaikan beberapa larangan iklan politik seperti materi iklan dalam bentuk tayangan dan berita, melebihi jumlah spot dan durasi, terdapat materi yang terlarang seperti menghina, menghasut, mengadudomba dan lainnya.

KPID Sumbar juga mengingatkan agar media siar di Ranah Minang bersikap adil dan proporsional terhadap semua peserta Pemilu.

Robert menyebutkan durasi iklan yang tayang di televisi maksimal 30 detik. Untuk penayangannya maksimal hanya 10 kali sehari. Sementara untuk iklan radio maksimal berdurasi 60 detik dengan maksimal penayangan maksimal 10 kali sehari.

Dalam menjalankan tugasnya, KPID Sumbar berharap peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan. Bila masyarakat menemukan iklan kampanye di radio dan tv di luar jadwal KPID berharap segera dilaporkan.

“Kami harap seluruh lembaga penyiaran yang ada di Sumbar mematuhi aturan dari KPU. Seandainya ada yang melanggar aturan akan kami berikan teguran, jika tak dipatuhi sanksi terberat adalah rekomendasi pencabutan izin siaran,” kata Robert.

KPID kemudian menjelaskan kalau sudah ada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan kampanye politik. Dalam aturan tersebut memang diperbolehkan menggunakan pihak lain untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan citra diri peserta Pemilu.

Untuk partai politik yang diperbolehkan adalah mencantumkan nomor urut dan lambang partai. Untuk Calon legislatif dengan menampilkan nomor urut, foto. Kemudian untuk pasangan capres dan cawapres menampilkan nomor urut dan foto pasangan calon. Red dari sumbarantaranews.com