Follow KPI on Twitter

Di Masa Pandemi, KPI Terus Meliterasi

KPI Keluarkan Surat Edaran Tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona

Pengakuan Dewi Perssik Menuai Teguran KPI di 10 Program Infotainmen

Menuju Pilkada “New Normal” 2020: KPI Dorong Peningkatan Partisipasi Pemilih Lewat Media Penyiaran

Pemenang Anugerah Syiar Ramadan 2020/1441 H

TERKINI
Peran Vital Lembaga Penyiaran dalam Pilkada di Tengah Pademi

Peran Vital Lembaga Penyiaran dalam Pilkada di Tengah Pademi

14 Agustus 2020

Jakarta -- Peran lembaga atau media penyiaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di masa pandemi dinilai sangat vital. Selain...

KPI Dukung Kebijakan Digital untuk Kepentingan Publik

KPI Dukung Kebijakan Digital untuk Kepentingan Publik

13 Agustus 2020

Jakarta -- Digitalisasi penyiaran memberikan keuntungan bagi masyarakat, baik secara mikro maupun makro. Secara mikro, masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran...

KPI Optimis Partisipasi Pemilih Tinggi dalam Pilkada di Masa Pandemi

KPI Optimis Partisipasi Pemilih Tinggi dalam Pilkada di Masa Pandemi

13 Agustus 2020

Jakarta – Ada 8 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember...

KPI, Bawaslu, KPU dan Dewan Pers Tandatangani Keputusan Bersama Pengawasan Kampanye Pilkada 2020 di Media

KPI, Bawaslu, KPU dan Dewan Pers Tandatangani Keputusan Bersama Pengawasan Kampanye Pilkada 2020 di Media

12 Agustus 2020

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Pers, menandatangani Keputusan Bersama...

Konsekuensi Penyiaran Digital, Konten Media Baru Harus Diatur

Konsekuensi Penyiaran Digital, Konten Media Baru Harus Diatur

12 Agustus 2020

Jakarta - Realisasi digitalisasi penyiaran harus diikuti dengan kesiapan regulasi pengawasan konten media baru. Hal ini diperlukan sebagai konsekuensi terbangunnya...

DINAMIKA PENYIARAN

Drakor 'Backstreet Rookie' Dinyatakan Telah Langgar Peraturan Penyiaran Korea

Drakor 'Backstreet Rookie' Dinyatakan Telah Langgar Peraturan Penyiaran Korea

09 Juli 2020

Seoul -- Komisi penyiaran Korea Selatan mencecar tim produksi Backstreet Rookie setelah drama tersebut menuai ribuan komplain terkait adegan yang...

Iran Akan Menutup Beberapa Penyiaran Milik Pemerintah

Iran Akan Menutup Beberapa Penyiaran Milik Pemerintah

11 Jun 2020

Teheran - Beberapa stasiun televisi pemerintah Iran yang ditujukan untuk pemirsa asing berisiko ditutup karena "akumulasi utang," kata kepala cabang...

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

06 Mei 2020

Manila - Badan regulasi telekomunikasi Filipina memerintahkan media penyiaran terbesar di Filipina, ABS-CBN, menghentikan operasi dengan alasan lisensi mereka telah...

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

27 April 2020

Italia - Sebuah proposal dari Kementerian Olahraga Italia untuk menyiarkan pertandingan sepak bola secara gratis di saluran televisi setempat ditolak...

BBC Pangkas 450 Karyawan

BBC Pangkas 450 Karyawan

11 Februari 2020

Inggris – Zaman yang kian modern membuat BBC harus memangkas 450 pekerjanya sebagai upaya dari rencana modernisasi yang akan mengalihkan...

BERITA KPID

Radio Diharapkan Dongkrak Partisipasi Pemilih

Radio Diharapkan Dongkrak Partisipasi Pemilih

05 Agustus 2020

Solo - Radio diharapkan melakukan siaran yang dapat mendongkrak partisipasi pemilih pada Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Harapan...

24 Calon KPID Jateng Jalani Tes Wawancara

24 Calon KPID Jateng Jalani Tes Wawancara

27 Juli 2020

Semarang – Calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menjalani sesi Tes Wawancara, Senin (27/7/2020). Selain memaparkan makalah...

Pilkada Dimasa Pandemi, Radio Diminta Aktif Edukasi Publik

Pilkada Dimasa Pandemi, Radio Diminta Aktif Edukasi Publik

22 Juli 2020

Kajen -- Pilkada tahun 2020 yang rencananya diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember mendatang, perlu peran serta media penyiaran untuk...

KPID Bali Serahkan Penghargaan ILM Covid-19

KPID Bali Serahkan Penghargaan ILM Covid-19

17 Juli 2020

Denpasar – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali (KPID Bali) akhirnya menyerahkan penghargaan kepada pemenang Lomba Iklan Layanan Masyarakat (ILM) COVID-19...

Cegah Covid-19, KPID Jatim Apresiasi TV dan Radio di Surabaya

Cegah Covid-19, KPID Jatim Apresiasi TV dan Radio di Surabaya

09 Juli 2020

Surabaya - Pencegahan Covid-19 memerlukan partisipasi semua pihak. Satu diantaranya adalah lembaga penyiaran televisi dan radio yang selama ini menyebarkan...

VIDEO
NEWSLETTER

GALERI FOTO
KAJIAN

Menjaga Netralitas Ruang Publik di Masa Pra Kampanye

Menjaga Netralitas Ruang Publik di Masa Pra Kampanye

11 Agustus 2020

Menjaga Netralitas Ruang Publik di Masa Pra Kampanye Penulis Nama : Andi Muhammad Abdi Aktifitas : Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia...

Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix

Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix

23 Jun 2020

Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix Oleh: Hardly Stefano Pariela, M.KP (Komisioner KPI Pusat) Netflix adalah salah satu penyedia layanan...

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

15 Mei 2020

Jakarta - Ada budaya menunggu bedug magrib di saat Ramadhan. Kita mengenalnya dengan istilah ngabuburit. Menurut Kamus Bahasa Sunda yang...

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

07 April 2020

HARSIARNAS TANPA SEREMONI Oleh: DR.H.Aswar Hasan (Komisioner KPI Pusat Bidang PS2P) Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) kali ini tanpa ada perayaan...

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia

01 April 2020

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia Oleh: Hari Wiryawan, SH, MA Universitas...

Padang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat menggelar diskusi kelompok terpumpun atau FGD membahas iklan kampanye di lembaga penyiaran di Padang, Rabu (20/3/2019).

FGD kali ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Robert Cenedy selaku Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbar Vifner dan Febricki Syaputra dari Komite Independen Pemantau Pemilu wilayah Sumatera Barat.

“Yang membedakan Pemilu saat ini dengan pemilu sebelumnya adalah adanya penggabungan antara pemilihan eksekutif dan legislatif sehingga setiap calon bersaing ketat untuk memperoleh simpati masyarakat,” kata dia.

Berkaitan dengan Pemilu 2019 terdapat banyak potensi pelanggaran salah satunya promosi diri melalui media merupakan salah satu akses bagi tiap calon untuk melakukan kampanye. Meskipun demikian pembatasan konten ataupun periode dari penayangan tersebut seharusnya dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Memang tidak salah jika partai politik memperkenalkan partaiuntuk merebut hari pemilih tetapi yang menjadi permasalahan iadalah konten dalam iklan politik yang tidak sesuai dengan jadwal kampanye politik serta tidak adanya batasan konten dalam iklan,” paparnya.

SementaraKoordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu SumbarVifner menyampaikan beberapa larangan iklan politik seperti materi iklan dalam bentuk tayangan dan berita, melebihi jumlah spot dan durasi, terdapat materi yang terlarang seperti menghina, menghasut, mengadudomba dan lainnya.

KPID Sumbar juga mengingatkan agar media siar di Ranah Minang bersikap adil dan proporsional terhadap semua peserta Pemilu.

Robert menyebutkan durasi iklan yang tayang di televisi maksimal 30 detik. Untuk penayangannya maksimal hanya 10 kali sehari. Sementara untuk iklan radio maksimal berdurasi 60 detik dengan maksimal penayangan maksimal 10 kali sehari.

Dalam menjalankan tugasnya, KPID Sumbar berharap peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan. Bila masyarakat menemukan iklan kampanye di radio dan tv di luar jadwal KPID berharap segera dilaporkan.

“Kami harap seluruh lembaga penyiaran yang ada di Sumbar mematuhi aturan dari KPU. Seandainya ada yang melanggar aturan akan kami berikan teguran, jika tak dipatuhi sanksi terberat adalah rekomendasi pencabutan izin siaran,” kata Robert.

KPID kemudian menjelaskan kalau sudah ada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan kampanye politik. Dalam aturan tersebut memang diperbolehkan menggunakan pihak lain untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan citra diri peserta Pemilu.

Untuk partai politik yang diperbolehkan adalah mencantumkan nomor urut dan lambang partai. Untuk Calon legislatif dengan menampilkan nomor urut, foto. Kemudian untuk pasangan capres dan cawapres menampilkan nomor urut dan foto pasangan calon. Red dari sumbarantaranews.com

 

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.