Follow KPI on Twitter

Abaikan Keputusan KPI, Acara “Pagi Pagi Pasti Happy” Trans TV Dihentikan Selama 10 Hari Penayangan

KPI Keluarkan Surat Edaran Tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona

KPI Hentikan Tayangan “Brownis” Trans TV

Media Berperan Wujudkan Solidaritas Sosial dan Partisipasi Publik Untuk Tanggulangi COVID 19

Nama Pemenang Anugerah KPI 2019

TERKINI
Ramadan 2020 Lahirkan Banyak Program Berkualitas

Ramadan 2020 Lahirkan Banyak Program Berkualitas

22 Mei 2020

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Jakarta -- Tak lama lagi, Ramadan tahun 2020 akan meninggalkan kita. Ini pun akan diikuti...

Media Arus Utama Sebagai Agen Validasi Informasi 

Media Arus Utama Sebagai Agen Validasi Informasi 

21 Mei 2020

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis. Jakarta – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan fitur media mainstream kini...

Banyak Muatan Kekerasan: KPI Tegur Sinetron “Muslimah” ANTV

Banyak Muatan Kekerasan: KPI Tegur Sinetron “Muslimah” ANTV

20 Mei 2020

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan memberi sanksi untuk program acara “Muslimah” di ANTV. Tayangan sinetron bertajuk religi...

KPI Sesalkan Adanya “Pelesetan” Merendahkan Suku di Program Siaran

KPI Sesalkan Adanya “Pelesetan” Merendahkan Suku di Program Siaran

19 Mei 2020

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyesalkan adanya pelesetan (lelucon) dalam program siaran “Ini Ramadan”...

Generasi Millenial dan Pola Kehidupan New Normal 

Generasi Millenial dan Pola Kehidupan New Normal 

19 Mei 2020

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis. Jakarta - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan pada era globalisasi serta...

DINAMIKA PENYIARAN

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

Media Penyiaran Terbesar Filipina Berhenti Siaran Usai Dilarang Mengudara

06 Mei 2020

Manila - Badan regulasi telekomunikasi Filipina memerintahkan media penyiaran terbesar di Filipina, ABS-CBN, menghentikan operasi dengan alasan lisensi mereka telah...

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

Usulan Italia Gratiskan Siaran Pertandingan Sepak Bola Ditolak

27 April 2020

Italia - Sebuah proposal dari Kementerian Olahraga Italia untuk menyiarkan pertandingan sepak bola secara gratis di saluran televisi setempat ditolak...

BBC Pangkas 450 Karyawan

BBC Pangkas 450 Karyawan

11 Februari 2020

Inggris – Zaman yang kian modern membuat BBC harus memangkas 450 pekerjanya sebagai upaya dari rencana modernisasi yang akan mengalihkan...

AS Mulai Terapkan Teknologi ATSC 3.0 Tahun Ini

AS Mulai Terapkan Teknologi ATSC 3.0 Tahun Ini

31 Januari 2020

Washington -- International Telecommunication Union (ITU) merekomendasikan ATSC 3.0 sebagai standar siaran digital, hal itu diharapkan menjadi awal bagi negara-negara...

Serial TV Turki Digemari Penonton Di 146 Negara

Serial TV Turki Digemari Penonton Di 146 Negara

10 Desember 2019

Ankara - Dari Eropa hingga Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika dan AS, serial TV Turki telah memikat 700 juta penggemar....

BERITA KPID

Juni, Pemprov Lampung Buka Pendaftaran Calon Anggota KPID

Juni, Pemprov Lampung Buka Pendaftaran Calon Anggota KPID

30 Mei 2020

Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung akan membuka pendaftaran calon anggota...

Maksimalkan Pencegahan Covid 19, Gubernur Sulsel dan KPID Gunakan Media Penyiaran Sebagai Tempat Sosialisasi

Maksimalkan Pencegahan Covid 19, Gubernur Sulsel dan KPID Gunakan Media Penyiaran Sebagai Tempat Sosialisasi

29 Mei 2020

Makassar – Untuk lebih memaksimalkan pencegahan dan penanganan Covid 19, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah...

 KPID NTB Kembali Ingatkan Peran Penting Pers Di Masa Pandemi

KPID NTB Kembali Ingatkan Peran Penting Pers Di Masa Pandemi

14 Mei 2020

Mataram – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB kembali mengingatkan pentingnya peran pers dan lembaga penyiaran di masa pandemi Covid-19,...

KPID dan HIMPSI Jateng Sediakan Pusat Layanan Telekonseling Gratis bagi Masyarakat

KPID dan HIMPSI Jateng Sediakan Pusat Layanan Telekonseling Gratis bagi Masyarakat

05 Mei 2020

Batang - Dinas Kominfo Kabupaten Batang mengikuti rakor melalui video conference yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa...

KPID Terus Lakukan Pengawasan Protokol COVID-19 di Lembaga Penyiaran

KPID Terus Lakukan Pengawasan Protokol COVID-19 di Lembaga Penyiaran

28 April 2020

Jakarta - Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pengawasan kepatuhan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di lembaga...

VIDEO
AGENDA
No upcoming event!
NEWSLETTER

GALERI FOTO
June 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
KAJIAN

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

Mengubah Kebiasaan Menunggu Bedug di Tengah Covid-19

15 Mei 2020

Jakarta - Ada budaya menunggu bedug magrib di saat Ramadhan. Kita mengenalnya dengan istilah ngabuburit. Menurut Kamus Bahasa Sunda yang...

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

07 April 2020

HARSIARNAS TANPA SEREMONI Oleh: DR.H.Aswar Hasan (Komisioner KPI Pusat Bidang PS2P) Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) kali ini tanpa ada perayaan...

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia

01 April 2020

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia Oleh: Hari Wiryawan, SH, MA Universitas...

Lembaga Penyiaran Harus Independen

Lembaga Penyiaran Harus Independen

13 Desember 2019

Lembaga Penyiaran Harus Independen Oleh: ASWAR HASAN KPI ( Komisi Penyiaran Indonesia ) patut berbangga karena acara RAMPIMNAS (Rapat Pimpinan...

Anak dan Godaan Media, Sebuah Ikhtiar untuk Konsep Informasi Layak Anak (ILA)

Anak dan Godaan Media, Sebuah Ikhtiar untuk Konsep Informasi Layak Anak (ILA)

29 Oktober 2019

Anak dan Godaan Media Sebuah Ikhtiar untuk Konsep Informasi Layak Anak (ILA) Oleh : Alwi Sagaf Alhadar Ketua Komisi Penyiaran...

Mayong Suryo Laksono
Commissioner with the Indonesian Broadcasting Commission (KPI)

Feb. 21 saw the 11th hearing in the blasphemy trial of Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. There were no TV cameras inside the courtroom during the session, let alone live broadcast, as decided by the panel of judges when the trial began on Dec. 13.

Presiding judge Dwiarso Budi Santiarso told the press back then that live TV coverage was permitted, except during testimony of witnesses.

For freedom of the press campaigners, such a limitation constitutes a violation of people’s right to information, hence a transgression of democracy.

Their argument is supported by the fact that there are precedents of live reporting from the courtroom.

The latest and most prominent of these was the murder trial of Jessica Kumala Wongso from February to October 2016. The live report of the trial earned the broadcasters high viewer ratings, hence high advertising revenue.

But for those who understand that freedom of the press has its limits, such as public order or national unity, the judges’ decision deserves appreciation. A court’s authority includes the discretion to prevent the public from the social and political impacts of live broadcasts and to maintain the sanctity of the court.

The openness of trials to the public is a universal norm, and it is stipulated in Article 13 of Law No. 48/2009 on the judiciary.

This concept, however, does not necessarily mean open to television, especially live broadcast. Open trial means open to the audience, while live broadcast means open to the world.

Live broadcast can risk turning the court into an open theater, where witnesses will interact with each other or copy each other’s statements, which is prohibited under Article 159 Paragraph (1) of the Criminal Law Procedures Code (KUHAP). Live broadcast may also lead to trial by public and therefore compromise the independence and integrity of the judges.

Ahok’s trial differs from Jessica’s at least in its impacts. The Jessica case was an ordinary murder case, with one defendant and one victim, but the magnitude of the coverage turned it into a trial by the media. The overexposed hearings also violated the audience’s right for diversity of TV content, a basic principle of the democracy of broadcasting, besides the diversity of ownership.

The trial of Ahok undoubtedly has big social and political impacts. A blasphemy trial is very risky and can put national unity in jeopardy.

That is why four days prior to the first hearing in Ahok’s trial, several television journalists reached an agreement to cover the event in the spirit of national unity.

After two meetings, initiated by the National Broadcasting Commission (KPI), the Press Council and the Association of Indonesian Television Journalists (IJTI), involving newsroom heads of nationwide TV stations, with support from the Central Information Commission (KIP), the Judicial Commission, the Communications and Information Ministry, the Jakarta Police, the country’s largest Muslim groups Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the North Jakarta District Court and law academics, the TV journalists made a joint declaration to cover the trial selectively.

The agreement complemented the decision of the panel of judges, who said live broadcast would be conducted only in first hearing and for the reading of the sentence demand and the announcement of the verdict, but not for the testimony of witnesses. Unlike the trial of Jessica, Ahok’s trial has only seen roundup reports and short interviews.

There is a common understanding that freedom of the press, as stipulated in Law No. 4/1999 on the press and underlined in Law No. 14/2008 on open access to public information, is limited by journalists’ code of ethics for a bigger interest: national unity.

The freedom, which implies that nobody can limit the freedom as in government censorship, presupposes that the media exercise self-censorship.

The responsibility of preserving national unity is also stated in Article 5 (d) of the Journalist Code of Conduct 2006, which stipulates: “Journalists should avoid news that will lead to social conflict based on ethnicity, religion, race or origin (SARA).”

Especially for TV and radio journalists, as long as they use public frequencies, the Broadcasting Law mandates the KPI as the regulatory body to set up rules and guidelines for television and radio programs and production, including news.

KPI guidelines for broadcasting and standards of conduct consider journalism a special profession, that has its own law (lex specialis). Article 22 stipulates that broadcasting institutions must uphold journalistic principles, such as accuracy, covering both sides, good faith, avoiding provocation or misleading the public and inciting sectarian conflict.

In a wider context, the Broadcasting Law is based on Pancasila and the Constitution, which promote people’s wellbeing, fairness and equality, legal certainty, national security, national unity, solidarity, ethics, independence, freedom and responsibility.

In the case of Ahok’s trial, the freedom of the press is dedicated to national interests.

Limitation of its coverage should be understood as an attempt to uphold the journalist code of conduct and, more importantly, national unity. (Tulisan pernah dimuat di Jakarta Post)

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.