Komisi Penyiaran Indonesia
Twitter
Facebook
English Version
Webmail
Links

11 Februari 2013

UU

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)

Tentang: -

UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Tentang: Penyiaran
Tahun : 2002
Unduh File : UU_32_2002_Penyiaran.pdf

UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Tentang: Pers
Tahun : 1999
Unduh File : UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.pdf

UU Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman

Tentang: Perfilman

UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Tentang: Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tentang: Perlindungan Konsumen

Read more

Maskapai Emirates Tayangkan Siaran TV

Jakarta - Maskapai Emirates telah meluncurkan ICE (Information, Communication, Entertainment) TV Live sebagai upaya menyajikan hiburan terkini di pesawat. Emirates saat ini bersiap untuk menawarkan ICE TV Live dengan pilihan mulai dari saluran berita dunia BBC World News dalam Bahasa Inggris, BBC Arab, Euronews, dan untuk penggemar olahraga ada Sport24 saluran acara olahraga utama di seluruh dunia.

Sebagai sponsor utama acara-acara olahraga global, Emirates melihat kekuatan olahraga dan kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia. Tayangan utama Sport24 pada bulan Februari ini termasuk pertandingan Liga Inggris Premier dan Bundesliga.

"Instalasi tipe satelit komunikasi yang memungkinkan siaran langsung televisi di pesawat tidaklah mudah," kata Adel Al Redha, Executive Vice-President of Engineering and Operations, Senin (11/2/2013).

Menurut Al Redha, Emirates melanjutkan upaya untuk memperluas fitur-fitur dari sistem hiburan di pesawat bersama dengan mitranya, Panasonic.

Pada tahun ini, ICE TV Live akan pula ditambah tayangan dari Australian Open, Wimbledon, US Open Tennis, ATP Tour Masters 1000 Series, ATP World Tour Finals, US Open Golf, serta British dan Irish Lions Tour.

Emirates ditunjuk sebagai mitra global Formula 1, tayangan dimulai dengan yang terdekat pada musim 2013 dan ICE TV Live akan menayangkan ajang Formula 1 untuk meyakinkan para penumpang Emirates penggemar olahraga agar tidak melewatkan satu aksi favoritnya.

Berbagai saluran ICE TV Live tentu akan melengkapi aneka jenis hiburan Emirates dan pilihan komunikasi. Emirates adalah maskapai pertama yang memperkenalkan penggunaan telepon GSM di dalam pesawat dan mengekspansi terobosan ini pada penggunaan wi-fi dan kemudian pada siaran langsung televisi.

Dengan tambahan terbaru ini, Emirates saat ini menawarkan wi-fi pada 32 pesawat, termasuk A380, ditambah dengan penggunaan telepon seluler pada 98 Boeing 777, Airbus 1330-200, A340-300/500 dan pesawat A380. Red dari kompas

Read more

Sekilas tentang Aturan Konten TV Amerika

Sekilas tentang Aturan Konten TV Amerika

Kegiatan lembaga penyiaran di seluruh dunia diatur secara ketat oleh persepsi universal yang menyatakan bahwa konten dan kegiatan bisnis media bisa sangat memengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kalau dilihat secara cermat, kita akan mengetahui adanya perbedaan konten media di masing-masing negara. Misalnya, di beberapa negara ada siaran TV yang mengandung kekerasan, sementara di negara lain tayangan kekerasan tidak ada sama sekali atau sangat kecil persentasenya. Hal demikian juga terjadi pada konten yang terkait dengan bidang politik, iklan, pendidikan, dan seks. Seringkali, perbedaan dalam konten ini merupakan akibat dari peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah dalam upaya mereka untuk melindungi masyarakat.

Peraturan media bentuknya macam-macam dengan tingkat pengaruh yang juga beragam dan melibatkan banyak pihak, misalnya: kelompok-kelompok masyarakat sipil, asosiasi-asosiasi industri, organisasi-organisasi internasional, atau lembaga-lembaga nasional yang terkait dengan operasi usaha lembaga penyiaran TV. Namun demikian, semua regulasi atau peraturan media hanya ditujukan pada dua hal: konten media dan operasi media. Peraturan-peraturan konten media biasanya dimaksudkan untuk, misalnya, melindungi masyarakat dari dampak negatif isi siaran, atau untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, atau memberikan apresiasi terhadap budaya. Di beberapa negara, peraturan tentang konten ini diatur secara ketat oleh pemerintah. Sementara di beberapa negara lainnya, peraturan demikian ini menjadi tanggungjawab lembaga-lembaga independen.

Sebelum melihat bagaimana peraturan konten siaran TV di Amerika dan negara-negara lainnya, perlu diketahui terlebih dahulu kategori lembaga yang terkait dengan keberadaan regulasi ini, yaitu: 1). Lembaga-lembaga yang terkait dengan pemerintah, 2). Organisasi-organisasi profesional/organisasi-organisasi media, 3). Kelompok-kelompok masyarakat sipil. 4). Kelompok Pegusaha, Sponsor/Pengiklan, dan 5). Pemirsa/pendengar.   

Di Amerika Serikat, regulasi utama media disiapkan oleh Komisi Komunikasi Federal (Federal Communication Commission). Disamping itu, lembaga legislatif (senat dan DPR), serta Mahkamah Agung. Keterlibatan lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk memastikan adanya sistem check and balance dalam penyelenggaraan dan pengawasan penyiaran. Regulasi media di Amerika Serikat mengikuti model libertarian, yakni keterlibatan pemerintah pusat sangat kecil dalam operasi sehari-hari organisasi media, dan bila memungkinkan, pasar bisnis-lah yang seharusnya menjadi pengaruh atas operasi dan konten media. Campur tangan pemerintah yang sangat minim inilah yang menjadi filosofi dan ciri utama dari sistem media di Amerika Serikat.    

Di Amerika Serikat, koran dan internet tidak diatur oleh lembaga yang terkait dengan pemerintah pusat. Konten kedua jenis media ini sudah dibebaskan dari the First Amendment, sebuah undang-undang Kongres tahun 1788 yang menghasilkan sejumlah amandemen atas Konstitusi Amerika. Amandemen Pertama juga berlaku sebagai prinsip pembeda dalam hal hukum antara media penyiaran dan media cetak. Media penyiaran harus lebih memerhatikan kepentingan-kepentingan publik karena persaingan di bidang bisnis ini tidak seketat persaingan media cetak. Kesimpulan ini berasal dari pendapat bahwa spektrum frekuensi penyiaran hanya dapat dipancarkan ke saluran-saluran radio dan televisi yang jumlahnya terbatas, sementara media cetak bisa didistribusikan ke tempat-tempat yang tak terbatas, termasuk tempat virtual. Namun demikian, berkembangnya saluran radio dan televisi satelit dan kabel telah melemahkan pendapat di atas sehingga sejumlah regulasi tentang kepemilikan media kemudian dicabut oleh Telecommunication Act tahun 1996.

Di Amerika Serikat, lembaga utama yang terkait dengan pemerintah dalam mengatur penyiaran adalah FCC (Federal Communications Commission), yang dibentuk berdasarkan Communications Act tahun 1934. pada awalnya, FCC ini merupakan semacam tim ahli Kongres yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan Kongres. Meskipun FCC juga melaksanakan keputusan-keputusan dari pengadilan, FCC bertanggungjawab langsung kepada Kongres melalui Senate Committee yang menangani peprdagangan, ilmu pengetahuan, dan Transportasi, dan melalui House Committee yang menangani enerji dan perdagangan.  Lima Komisioner FCC semuanya dipilih oleh presiden dan disetujui oleh Senat. Komisioner FCC boleh berasal dari partai politik yang sama, namun jumlahnya tidak boleh lebih dari tiga. Kini FCC banyak ditiru sebagai menjadi model lembaga yang memisahkan regulasi media dari kontrol pemerintah pusat.

Di Amerika Serikat, semua operasi radio dan televisi (terrestrial, kabel, dan satelit) dan semua komunikasi (telepon dan komputer) berada dibawah yurisdiksi kewenangan FCC. Lembaga inilah yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengubah regulasi serta sekaligus menerapkan regulasi tersebut. FCC juga bertanggungjawab melakukan konsultasi dengan Kongres dengan menyampaikan pendapat-pendapat tentang legislasi media yang mungkin diperlukan.

Berdasarkan filosofi libertarian, pendekatan yang dilakukan oleh FCC dalam mengatur regulasi media adalah dengan membiarkan terjadinya kompetisi di dalam pasar komersial sehingga pasar inilah yang kemudian akan mengaturu diri mereka sendiri - khususnya dalam menyediakan konten media. Dengan kata lain, FCC berharap bahwa sebagian besar regulasi haruslah berasal dari para pelaku media itu sendiri. Di Amerika Serikat, semua lembaga penyiaran - baik negara maupun swasta - harus mendapatkan izin dari FCC. Stasiun radio dan TV masing-masing mendapatkan lisensi untuk operasi selama 8 (delapan) tahun. Pemberian lisensi dilakukan untuk memastikan bahwa baik lembaga penyiaran pemerintan maupun swasta sama-sama memerhatikan dan memenuhi harapan, kenyamanan, dan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan sebuah standar yang harus dipenuhi. Namun demikian, FCC TIDAK MENGATUR KONTEN MEDIA DAN AKSES MEDIA  karena mekanisme utama yang dipakai untuk menentukan apakah lembaga penyiaran itu memenuhi standar tersebut adalah pasar komersial.

Ada tiga bidang regulasi konten yang pengawasannya menjadi tanggungjawab FCC. Yang pertama adalah indecency (ketidakpatutan), yang di Amerika memiliki definisi yang berbeda dengan obscenity (kecabulan). The Communations Act tahun 1934 melarang penyiaran program cabul pada jam berapa pun. Pada dasarnya, kecabulan itu diartikan apakah seseorang, sesuai dengan standar komunitas modern, menganggap bahwa sebuah siaran itu menyebabkan timbunya hasrat seksual. Namun demikian, beberapa jenis program siaran yang dianggap tidak patut malah diijinkan antara jam 10 malam dan 6 pagi. Sementara itu, menurut FCC, indecency adalah ‘bahasa yang dalam konteks, menyajikan atau menggambarkan kegiatan atau organ seksual’ (LIhat juga kebijakan FCC Policy Statement tahun 2001). Jadi, barometer atau ukuran yang dipakai untuk mementukan apakan sebuah siaran itu indecent adalah pasar komersial media itu sendiri, yang biasanya secara otomatis bereaksi negatif atas siaran-siaran yang berisi kecabulan.

Yang kedua adalah siaran iklan komersial yang dilakukan oleh lembaga penyiaran non-komersial. Di Amerika, lembaga penyiaran non-komersial -- stasiun publik, sekolah dan kampus serta lembaga penyiaran komunitas -- dilarang keras untuk menyiarkan iklan. Namun demikian, dibawah aturan yang ketat, mereka boleh menyiarkan sponsor, yang batasan-batasannya dibuat secara jelas, antara lain dilarang menyiarkan program yang menghimbau pemirsa atau pendengar untuk membeli sesuatu, atau memberi potongan harga atas ebuah produk atau jasa.     

Regulasi bidang konten yang ketiga adalah siaran anak-anak. Sesuai dengan FCC Report dan Order tahun 1996 dan Congressional Children’s Television Act tahun 1990, semua stasiun televisi harus menyediakan siaran anak-anak sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Salah sau syaratnya adalah bahwa semua stasiun harus menyediakan paling tidak tiga jam per minggu untuk menyiarkan program siaran pendidikan/informasi untuk anak-anak, meskipun hal ini diserahkan kembali ke masing-masing lembaga penyiaran untuk mengartikan apa program siaran pendidikan dan informasi itu. Syarat lainnya adalah bahwa ’bumpers’ harus disiarkan antara program siaran anak-anak dan iklan. Dan syarat ketiga adalah bahwa waktu siar iklan dibatasi sampai 10.5 menit per jam pada hari kerja (Senin-Jum;at) dan 12 menit per jam pada akhir pekan (Sabtu-Minggu). Peraturan ini adalah satu-satunya peraturan yang harus ditaati oleh semua lembaga penyiaran. Disamping itu, sebagai bagian dalam proses pemberian perpanjangan lisensi, FCC juga melakukan evaluasi atas komitmen stasiun televisi terhadap program siaran anak-anak. Dalam hal ini, FCC menggunakan dua kewenangannya untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut ditaati dengan baik. Kewenangan pertamanya adalah mencabut lisensi atau tidak memberi perpanjangan lisensi. Kewenangan ini jarang sekali dipergunakan, kecuali kepada lembaga penyiaran yang berulangkali dengan sengaja melanggar undang-undang dan peraturan. Kewenangan kedua dan merupakan kewenangan utama adalah mengenakan denda. Kewenangan ini bisa diterapkan kepada lembaga penyiaran yang melanggar regulasi atau undang-undang. FCC memiliki sejumlah pegawai lapangan yang terus memonitor jika terjadi pelanggaran teknis. Namun demikian, untuk pelanggaran regulasi yang berkaitan dengan konten, FCC menunggu aduan dari masyarakat. Misalnya pada tahun 2001, FCC mengenakan denda kepada KKMG karena menyiarkan lagu Eminem yang berjudul ’The Real Slim Shady.’ Menurut Quarterly Report on Informal Consumer Inquiries and Complaints Released, tahun 2003, FCC menerima 19,920 aduan tentang indecency dan obscenity. Secara umum, FCC tidak secara aktif mengatur konten siaran di Amerika Serikat. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan untuk memengaruhi konten media agar tidak menyiarkan kekerasan, alkohol, iklan dan ketidakpatutan, adalah dengan masyarakat menentukan sendiri apa yang bisa dan tidak bisa diterima. Oleh karena itu, FCC akan berfungsi sebagai sebuah regulator isi media jika diminta oleh masyarakat luas.    

Perselisihan atau tumpangtindih regulasi antar lembaga juga pernah terjadi di Amerika. Seringkali tumpangtindih ini juga berimbas pada lembaga penyiaran. Contoh kasus demikian terjadi ketika FCC (lembaga pemerintah/regulator) pada tahun 1990an mengeluarkan regulasi yang meminta semua lembaga penyiaran menyiarkan program anak-anak. Peraturan ini ditentang oleh National Association of Broadcasters (Asosiasi Lembaga Penyiaran Nasional), sebuah lembaga regulator industri. Asosiasi ini berpendapat bahwa peraturan FCC tersebut melanggar hak ‘free-speech’ mereka. Kedua lembaga ini terus berseteru dan berbeda pendapat atas konten siaran. Dan kasus-kasus seperti ini seringkali berakhir dengan adanya keputusan pengadilan yang mengikat.   

The United States Code melarang dengan tegas siaran yang mengandung konten ‘obscene, indecent, or profane’ tetapi tidak memberi definisi atas istilah-istilah tersebut. Dan ini menjadi tugas FCC, melalui fungsi regulasinya, untuk merumuskan definisi istilah-istilah tersebut. Pada dasarnya, menyiarkan program yang ‘obscene’ (jam berapa pun) termasuk melanggar hukum di Amerika. Mahkamah Agung Amerika Serikat merumuskan 3 hal untuk menentukan apakah sebuah siaran itu obscene atau tidak:

1.    Seorang awam, dengan menggunakan standar-standar komunitas  modern, menganggap sebuah siaran, secara keseluruhan, menimbulkan atau menyebabkan timbulnya hawa nafsu seksual.
2.    Konten siaran menunjukkan atau menggambarkan secara jelas perilaku seksual yang bisa secara spesifik didefinisikan menurut undang-undang.
3.    Konten siaran, secara keseluruhan, tidak atau kurang mengandung nilai ilmiah, politik, artistik, atau sastra.
Undang-undang negara Federal juga melarang konten siaran yang tidak pantas atau menggunakan bahasa cabul. Menurut FCC, siaran yang tidak pantas itu termasuk konten seksual atau konten merangsang yang tidak dianggap tidak sampai ke tingkat cabul. Konten yang tak pantas tidak bisa dilarang sama sekali karena dilindungi oleh the First Amendment. FCC telah mengeluarkan aturan yang melarang siaran tak pantas antara jam 6 pagi dan 10 malam. FCC mengartikan profanity  sebagai ’termasuk bahasa yang kotor atau kasar bagi pemirsa yang mendengarnya sehingga menimbulkan rasa kesal atau jijik.’   

Jika sebuah stasiun televisi menyiarkan konten yang obscene, indecent, atau profane, FCC bisa menerbitkan surat peringatan, mengenakan denda, atau mencabut lisensi siarannya. Kasus besar pernah terjadi dan melibatkan Janet Jackson dan Justin Timberlake pada acara Super Bowl tahun 2004. Pada waktu itu, FCC menuntut CBS Broadcasting untuk membayar US$550,000 karena menyiarkan konten yang indecent. FCC melakukan investigasi terhadap konten-konten yang dianggap obscene, profane, dan indecent setelah menerima aduan dari masyarakat. FCC mengkaji setiap aduan untuk menentukan apakah betul-betul ada aturan yang dilanggar. Jika demikian, FCC akan mulai investasinya yang terdiri dari, antara lain: apa yang disiarkkan, artinya, dan konteksnya. Aduan bisa disampaikan secara online melalui email, surat biasa, atau melalui telepon.   

Ketika TV kabel semakin populer selama tahun 1980an, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan konten siaran semakin samar-samar. Para operator TV kabel tidak menggunakan frekuensi spektrum, tetapi mereka mendapatkan lisensi dari masyarkat lokal seperti halnya stasiun televisi mendapatkan lisensi dari FCC. Disamping itu, TV kabel juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang juga dilakukan oleh operator TV jenis lainnya sesuai dengan isi First Amandment.

Tabel di atas menggambarkan perbandingan regulasi media di 2 negara maju (Perancis dan Amerika) dan 2 negara berkembang (Meksiko dan Ghana). Di kedua negara maju, prioritas isi/konten yang diatur adalah: di Perancis  pluralitas politik, minoritas, iklan, dan siaran berbahasa Perancis; di AS  siaran yang tidakpantas/indecency, siaran iklan oleh lembaga penyiaran non-komersial, dan siaran program anak-anak. Di kedua negara ini, sanksi yang diberikan lepada lembaga penyiaran yang melanggar antara lain: denda, surat peringatan, dan pencabutan lisensi. Sementara di kedua negara berkembang, prioritas isi/konten yang diatur adalah: Meksiko  siaran klan oleh lembaga penyiaran non-komersial, siaran TV yang berpihak, dan siaran yang mengkritisi pemerintah; di Ghana  reportase politik, hiburan, dan estándar penyiaran. Di kedua negara berkembang ini, sanksi yang diberikan lepada pelanggar regulasi antara lain: denda, pencabutan lisensi, proses arbitrasi, dan pembekuan lisensi.

Sumber: Broadcasting Code Amerika
http://www.tv-signoffs.com/1959_NAB_Television_Code.pdf

Penerjemah: Agus Satoto, M.Hum
KPI Pusat, Februari 2012






Read more

Sehari tanpa Siaran di Bali

Denpasar - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan gerakan “sehari tanpa siaran” pada tahun 2013 ini. Gerakan moral dalam kaitan menghormati kearifan lokal, perayaan Hari Suci Nyepi itu, telah mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat, terutama lembaga penyiaran.
   
“Semua lembaga penyiaran menyatakan dukungan dan sudah siap mewujudkan komitmen untuk tidak bersiaran selama 24 jam mulai tanggal 12 Maret 2013 nanti,” tegas Ketua KPID Bali, Komang Suarsana, seusai sosialisasi di DPRD Bali, Rabu, pekan lalu.
   
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, perayaan Nyepi dengan “sehari tanpa siaran” telah  berhasil diwujudkan. Perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1935 yang jatuh pada 12 Maret 2013 mendatang diharapkan jauh lebih khusyuk dengan tidak adanya siaran radio maupun televisi. Langit Bali akan terbebas dari siaran radio dan televisi.

KPID Bali kembali mengimbau seluruh lembaga penyiaran – radio dan televisi – untuk tidak bersiaran atau merelai siaran untuk wilayah Bali pada saat Nyepi mulai 12 Maret pukul 06.00 hingga 13 Maret pukul 06.00 wita. Seluruh lembaga penyiaran sudah menegaskan komitmen.

Komitmen itu, kata Komang, diungkapkan dalam sosialisasi di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali. Sosialisasi yang difasilitasi Komisi I DPRD Bali itu dipandu Ketua Komisi I, I Made Arjaya. Selain sejumlah anggota Komisi I, hadir  pula seluruh komisioner KPID Bali, serta semua perwakilan radio dan TV.

Juga hadir unsur Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB), Polda Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi kepariwisataan lainnya, Balai Monitor Frekuensi Klas II Denpasar, dan Dinas Hubkominfo, serta pejabat Pemkab/Pemkot se-Bali.
 
"Semua lembaga penyiaran berkomitmen membuktikan peran sosial dan tanggung jawab dan kontribusi mereka dalam perayaan Nyepi, sehingga berlangsung khidmat," kata Komang.

Pihak PHDI mendukung imbauan KPID Bali terkait peniadaan siaran saat Nyepi. “Filosofinya adalah, tak adanya siaran akan lebih mendukung kekhidmatan Nyepi. FKAUB Bali mendukung gerakan dan imbauan ini untuk disosialisasikan kepada umat beragama non-Hindu yang hidup rukun berdampingan di Bali.

Pihak PHRI Bali, menyatakan siap menyosialisasikan imbauan ini kepada hotel-hotel dan restoran. Hal ini terkait dengan fakta, bahwa di hotel-htel dan restoran pada saat Nyepi sering dipasarkan Paket Nyepi yang justru aktivitas di dalamnya penuh hiburan antara lain melalui siaran TV berlangganan.

Sementara, perwakilan dari Polda Bali mendukung pelaksanaan Nyepi tanpa siaran ini disertai tindakan tegas terhadap reaksi kontraproduktif yang mungkin muncul.

Pihak Balai Monitor Frekuensi Klas II Denpasar –instansi yang berwenang mengawasi penggunaan frekuensi radio –bahkan bertekad bekerja keras untuk mengamankan dipatuhinya imbauan KPID Bali. Red

Read more

KPID, KPU dan Panwaslu Tetapkan Pedoman Siaran Pilgubsu 2013

Medan - Dalam menyukseskan berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas telah diputuskan bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utaradengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut dan panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tentang pedoman siaran lembaga penyiaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2013.

Keputusan bersama tersebut, bahwa KPID merupakan lembaga negara independen yang ada di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan KPU Provsu, yang tertera dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga negara yang diberi wewenang khusu dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Sementara itu, panitia Panwaslu Sumut merupakan pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu ditingkat provinsi.

"Melalui MOU yang sudah ditandatangani pada 8 Januari 2013 lalu, telah ditetapkan pedoman bahwa pasangan calon, tim kampanye, dan lembaga penyiatan menjamin dan melindungi kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penyiaran juga menjamin dan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk menyampaikan siaran kampanyenya mengenai visi, misi dan program kepada pemilih," kata Ketua KPID Sumut, Abdul Haris Nasution dalam rapat koordinasi MOU KPID Sumut, KPU Sumut dan Panwaslu Sumut terkait kampanye pilkada yang ditayangkan media elektronik, di Medan, Selasa, pekan lalu.

Diungkapkannya, pasangan calon dan tim kampanye harus menjamin dan menghormati hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan berkualitas mengenai visi, misi, dan program pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sumut tahun 2013.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumut, Mutia Atiqah dalam paparannya menjelaskan, materi siaran kampanye pasangan calon yang akan disampaikan melalui siaran kampanye pada lembaga penyiaran kepada pemilih berupa visi, misi dan program telah disampaikan secara sah di KPU Provsu. Selain itu, materi siaran kampanye pasangan calon juga dilarang menghina dan merendahkan pasangan calon lainnya, serta melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, norma, dan budaya masyarakat setempat.

"Adapun jenis siaran kampanye yang dapat disampaikan berupa siaran informasi, pendidikan, hiburan, iklan dan jajak pendapat (polling). Lembaga penyiaran yang boleh menyiarkan siaran kampanye pemilihan GUbsu/Cawagubsu 2013 adalah lembaga penyiaran yang sudah memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran berupa ISR (Ijin Stasiun Radio), IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran), dan minimal RK (Rekomendasi Kelayakan) dari KPID Sumut," jelas Mutia seperti di kutip analisa.com.

Lebih lanjut, Mutia megungkapkan, bagi peserta pemilu dan tim kampanye, atau narasumber yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-undangan, dalam pelaksanaan kampanye pemilu akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

Sementara itu, Anggota KPU Sumut Devisi Sosialisasi, Rajin Sitepu mengatakan, berdasarkan penetapan pada 8 Januari 2013 lalu, maka pihaknya berkewajiban untuk mensosialisasikan, menyampaikan serta memberitahukan kepada tim kampanye dan lembaga penyiaran untuk dapat mengetahui, dimengerti dan dilaksanakan sehingga penyiaran tentang Cagubsu/Cawagubsu dapat berlangsung secara profesional sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

"Kami berharap, pedoman yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan mulai memasuki tahapan kampanye, maka sudah diatur dalam MOU," katanya.

Pimpinan Panwaslu Sumut Divisi Umum, Ester Ritonga menambahkan, pihaknya yakin bahwa lembaga penyiaran Indonesia dan seluruh stakeholder dan kita semua mempunyai kewajiban untuk mencapai hasil yang berkualitas dalam pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Sumut 2013. Red

Read more

KPI Daerah

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Menu di samping adalah daftar KPI Daerah yang telah terbentuk

Read more

Papua

Susunan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua



 

1

Jakob Soububer, S. Kom

Ketua

2

Prayono, SE

Wakil ketua

3

Drs. Rusdi Anwar

Bidang Pengawasan Isi Siaran

4

Iwan Solehudin, s. Sos

Bidang Pengawasan Isi Siaran

5

Johni M. Demetouw, S. Sos

Bidang Perizinan

6

Whelly Reba , S. Sos

Bidang Perizinan

7

Yolanda N. Suebu, S. Pd

Bidang Kelembagaan



Alamat : Kantor Dinas PTIK Provinsi Papua, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura - Papua

Tlp/Fax : [0967] 537324

Email : JLIB_HTML_CLOAKING

Read more

<< < Februari 2013 > >>
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
logo kpi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-6340713
Fax. 021-6340667, 6340679