Komisi Penyiaran Indonesia
Twitter
Facebook
English Version
Webmail
Links

RUU Penyiaran Diharapkan Benar Perkuat KPI

altJakarta - Sejumlah fraksi di Badan Legislasi DPR akhirnya memutuskan untuk menyepakati usulan revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan Komisi I DPR. Secara umum, fraksi-fraksi mendukung meningkatkan fungsi KPI dalam membuat regulasi penyiaran yang baik untuk kepentingan bangsa. Informasi tersebut disampaikan Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, dalam rapat di ruang Baleg DPR, Senin, 15 Oktober 2012.

Terkait dukungan fraksi-fraksi untuk meningkatkan fungsi KPI, Anggota KPI Pusat, Judhariksawan, menyampaikan apresiasinya. Dia berharap usulan draft UU Penyiaran yang disepakati sebagai rancangan UU Penyiaran dan kemudian ditetapkan sebagai UU Penyiaran isinya benar-benar memperkuat peran KPI dalam mengawal demokratisasi penyiaran di Indonesia.

“Saya harap legislatif mempertahankan filosofi dari UU Penyiaran tahun 2002 yakni mempertahankan demokratisasi penyiaran. Itu merupakan perwujudan dari peran publik mengurus soal penyiaran yang memang merupakan ranah publik,” jelas Judha kepada kpi.go.id.

Selain itu, Judha juga berharap, Undang-undang yang akan dibuat nanti isinya menjelaskan secara tegas mengenai kewenangan dan peran KPI serta Pemerintah. Menurutnya, peranan pemerintah dalam konteks hukum penyiaran seharusnya hanya mengontrol pengalokasian spektrum frekuensi.

“Kewenangan terhadap pengawasan, perizinan dan yang lainnya itu merupakan ranah publik yang dalam hal ini direfresentasikan KPI. Pemerintah juga terlibat dalam FRB, itu pun dalam persoalan pengalokasian kanal mana yang akan digunakan lembaga penyiaran. Tidak seperti sekarang, mulai hulu hingga hilir semuanya dipegang pemerintah,” papar Judha.

Menurut informasi yang diperoleh kpi.go.id dari Media Indonesia, draft revisi UU Penyiaran direncanakan akan dapat mulai dibahas pada tahun ini setelah dibawa ke sidang paripurna sebelumnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq yang hadir dalam rapat tersebut menyambut baik usulan tersebut. "Kami berharap sebelum reses ini sudah diputuskan di paripurna," katanya. Red

Share
<< < Oktober 2012 > >>
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
logo kpi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-6340713
Fax. 021-6340667, 6340679